Kemkes Patok Tarif Rapid Test, Rumah Sakit Minta Masa Transisi

Kemkes Patok Tarif Rapid Test, Rumah Sakit Minta Masa Transisi
Ilustrasi tes cepat Covid-19. (Foto: Antara / M Agung Rajasa)
Dina Manafe / JAS Senin, 13 Juli 2020 | 18:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) melalui Surat Edaran Ditjen Pelayanan Kesehatan 875/2020 telah mematok batasan harga pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp 150.000 per pemeriksaan. Merespons penetapan Kemkes ini, sebagian besar rumah sakit (RS) meminta diberikan waktu atau masa transisi untuk menyesuaikan.

Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi), Lia G Partakusuma mengatakan, seluruh RS di Indonesia merespons baik keputusan Kemkes tersebut. Perssi juga telah mengimbau seluruh RS untuk mematuhi keputusan itu.

Namun, menurut Lia, banyak RS meminta ada masa transisi. Mengingat saat membeli alat rapit test antibodi tersebut (sebelum keputusan Kemkes) harganya tidak di bawah Rp 100.000.

“Banyak RS minta ada masa transisi. Karena pembelian alat itu sedikit sekali dibeli dengan harga di bawah Rp 100.000,” kata Lia dalam dialog “Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test” di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Lia menjelaskan, sebetulnya banyak RS belum siap dengan keputusan Kemkes. Pasalnya sebelum keluar keputusan Kemkes tersebut, alat rapid test yang mereka beli dari suplier harganya mahal.

Menurut dia, harga total dari satu pemeriksaan rapid test antibodi sudah menghitung berbagai komponen di dalamnya. Mulai dari reagen, jarum suntik, alkohol, kapas, alat pelindung diri untuk tenaga yang mengerjakannya hingga jasa layanan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, menurut Lia, jika harga tarif pemeriksaan rapid test ini dipatok batasannya, maka harga komponen alat tersebut juga harusnya dikendalikan.

“Bagi RS ketika ada patokan harga komponen, misalnya reagensia yang layak untuk dibeli, maka ini lebih aman. Termasuk komponen lainnya, kalau juga dikendalikan, maka RS tentu bersedia untuk mengikutinya,” kata Lia.

Menurut Lia, batasan harga pemeriksaan ini sudah terlanjur ditetapkan oleh Kemkes. Perssi sendiri sudah meminta RS untuk segera mematuhi. Tetapi beberapa RS kemungkinan masih menggunakan tarif lama, karena alasan harga pembelian komponen rapid test tadi.

Lia menambahkan, pada awal Covid-19 masuk di Indonesia, tidak bayak pilihan terhadap metode diagnosisi atau deteksi, sehingga fasilitas yang menawarkan pemeriksaan terbatas. Kondisi kala itu, permintaan untuk pemeriksaan begitu banyak tetapi alat rapid test terbatas.

Inilah yang menyebabkan harga pemeriksaan rapid test tidak terkontrol. Variasi harga menyebakan kecemasan dan kebingungan di masyarakat, terutama ketika pemeriksaan rapid test antibodi ini diwajibkan untuk mereka yang hendak bepergian ke daerah lain selama masa PSBB.

Tapi bagaimana pun, menurut dia, harga pemeriksaan ini sudah seharusnya ada patokan. Jika tidak maka sulit terkendali.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Tri Hesty Widyastoeti, mengatakan, sejauh ini belum diatur sanksi bagi fasilitas yang memberlakukan tarif pemeriksaan di atas batasan harga tertinggi yang dipatok Kemkes.

“Kami belum buat sanksi seperti apa, tapi tentu ke depan kami akan liat seperti apa perkembangannya. Sepertinya masyarakat dan RS sudah menyambut, dan banyak mematuhi. Dengan distributor juga membantu dengan harga yang juga bisa bersaing tentu akan lebih membantu RS, sehingga tidak perlu sanksi,” kata Hesty.

Diketahui, pemeriksaan rapid test antibodi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi terinfeksi Covid-19 dalam tubuh manusia. Tes cepat ini hanya untuk penapisan atau screening awal. Hasil reaktif pemeriksaan rapid test harus tetap dikonfirmasi melalui pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) untuk menetapkan positif atau negatif. 



Sumber: BeritaSatu.com