Jokowi Segera Terbitkan Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Jokowi Segera Terbitkan Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara / Hafidz Mubarak A)
Lenny Tristia Tambun / WBP Rabu, 15 Juli 2020 | 14:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Saat ini, Presiden sedang menyiapkan instruksi presiden (inpres) tentang pemberlakuan sanksi tersebut.

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). “Nah, Presiden sedang siapkan namanya instruksi presiden sebagai penguatan dasar hukum untuk sanksi,” kata Ridwan Kamil.

Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut Ridwan Kamil, telah terlebih dulu berinisiatif menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Rencananya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menerapkan denda sebesar Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Sanksi ini akan diterapkan mulai tanggal 27 Juli 2020.

“Tadi ditanya, Jawa Barat berapa, saya bilang sekitar Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Ya nanti diperkuat oleh Inpres yang mudah-mudahan minggu ini keluar. Karena Jabar denda tidak pakai masker di ruang publik, kecuali pidato, makan dan lain-lain, itu mulai di tanggal 27 Juli,” terang Ridwan Kamil.

Baca juga: Sosialisasikan Protokol Kesehatan, Jokowi Minta Bantuan Artis Papan Atas Indonesia

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Gubernur dari 34 provinsi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut, Jokowi menegaskan sanksi pelanggar protokol kesehatan harus segera diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

Pertemuan ini untuk menindaklanjuti pernyataannya bahwa pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemberlakuan sanksi dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil survei di salah satu provinsi, ada 30 persen yang tak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan 70 persen hasil survei tak menggunakan masker. "Misalnya pakai masker di sebuah provinsi kita survei. Ada 30 persen. Yang 70 persen nggak pakai masker. Ini gimana?,” ujar Jokowi.

Sampai saat ini, lanjut Jokowi, penerapan sanksi dan bentuk sanksi tersebut masih dalam pembahasan kementerian terkait. Namun yang pasti ada tiga opsi sanksi yang diberikan yaitu denda, kerja sosial atau tindak pidana ringan (tipiring).



Sumber: BeritaSatu.com