Menko PMK Minta Verifikasi Klaim Layanan Covid-19 Dipercepat

Menko PMK Minta Verifikasi Klaim Layanan Covid-19 Dipercepat
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Humas Kemenko PMM)
Dina Manafe / IDS Rabu, 15 Juli 2020 | 18:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mewakili pemerintah mengapresiasi keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) dalam penanganan Covid-19. Terutama keterlibatan dalam memverifikasi klaim rumah sakit (RS) yang memberikan layanan kepada pasien Covid-19.

Menurut Muhadjir, BPJSK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, Muhadjir meminta agar prosedur verifikasi klaim ini bisa dipercepat agar pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 bisa disegerakan pula.

“Saya minta ini (verifikasi klaim RS) untuk dipercepat karena banyak sekali tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat,” kata Muhadjir usai menghadiri syukuran 52 tahun BPJSK di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Muhadjir mengungkapkan, pemerintah fokus untuk melindungi tiga kelompok masyarakat dari Covid-19. Ketiganya adalah tenaga kesehatan, mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), dan kelompok lanjut usia yang memiliki penyakit bawaan.

Muhadjir mengatakan, pemerintah memberikan perhatian sangat serius untuk melindungi tenaga kesehatan. Namun seluruh tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, pembantu medis, maupun laboran juga diminta untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri.

“Kalau melawan Covid-19 ini adalah perang, tenaga kesehatan adalah the queen of the battle. Jadi mereka lah yang pertama yang harus dilindungi,” kata Muhadjir.

Untuk itu, pemerintah juga akan memperkuat aturan protokol kesehatan dengan menerapkan sanksi yang tegas. Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memerintahkan seluruh aparatur daerah untuk memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

Di kesempatan ini, Muhadjir juga mengapresiasi kemajuan fasilitas command center dan pusat informasi pelayanan BPJSK. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat baik dalam menghimpun data dan informasi peserta BPJSK dan terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Saya nilai sudah sangat bagus. Sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga ada pertukaran informasi antara kementerian dan lembaga. Dengan demikian, pelayanan BPJS bisa lebih cepat, dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, BPJSK juga telah memiliki data jaminan kesehatan nasional (JKN) yang lengkap termasuk data penyakit penyerta secara lengkap sesuai nama dan alamat di seluruh Indonesia. Data BPJSK tersebut dapat digunakan untuk memetakan orang-orang yang rentan tertular Covid-19 di Indonesia. Ini memudahkan pencegahan penyebaran Covid-19, dan sebagai pedoman agar bisa meminimalisir risiko penularan pada kelompok masyarakat yang rentan.



Sumber: BeritaSatu.com