Rehabilitasi Narkoba Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan Tarif Baku

Rehabilitasi Narkoba Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan Tarif Baku
Ilustrasi panti rehabilitasi narkoba. (Foto: MI/Rommy Pujianto / Rommy Pujianto)
Dwi Argo Santosa / DAS Jumat, 31 Juli 2020 | 09:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan perlu menetapkan tarif baku layanan rehabilitasi bagi pasien narkoba di panti-panti rehabilitasi swasta. Dengan adanya standardisasi tarif layanan, masyarakat yang mengalami masalah hukum terkait narkotika tidak akan menjadi sapi perah atau justru tereksploitasi dengan tarif tinggi rehabilitasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemsos dan Kemkes meminta supaya dapat dibuatkan harga layanan yang baku,” kata Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Yunis Farida Oktoris Triana kepada Beritasatu.com, Kamis (30/7/2020).

Sebelumnya, pada forum paparan Kelompok Ahli BNN, Selasa (28/7/2020), Yunis mengungkapkan perlunya penentuan tarif baku agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan korban narkoba dan keluarganya demi keuntungan pihak-pihak tertentu di luar kepentingan pemberantasan narkoba dan pemulihan pasien ketergantungan.

Tren di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah panti rehabilitasi yang dikelola masyarakat (swasta) menetapkan tarif Rp 80 juta bahkan ada yang sampai Rp 150 juta dalam sebulan. Tarif tersebut cukup tinggi mengingat biaya perawatan untuk pasien narkoba di panti rehabilitasi negara hanya sekitar Rp 3,4 juta per bulan.

Harapan ke depan, kata Yunis, tarif nantinya akan seperti hotel. Biaya rehabilitasi sudah dibakukan. “Mungkin nantinya ada fasilitas bintang satu, dua, dan seterusnya. Dengan demikian masyarakat yang mengalami masalah hukum terkait narkotika tidak tereksploitasi dengan masalah ini,” katanya.

Ditambahkan, dalam dunia rehabilitasi dikenal dua jenis layanan, yakni layanan rehabilitasi voluntary di mana penyalah guna narkoba melapor dengan sendirinya atau secara sukarela, dan layanan compulsory di mana penyalah guna menjalani rehabilitasi karena vonis hakim.

Penanganan pecandu yang harus mendapatkan rehabilitasi ini menjadi hal yang pelik ketika masalah ini dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pemberantasan narkoba. Sudah menjadi rahasia umum, warga yang terjerat kasus narkoba biasanya berusaha lepas dari jerat hukum. Segala cara ditempuh baik semasa penangkapan hingga proses peradilan dan vonis. Saat ini, upaya untuk bisa lepas dari jerat hukuman bisa juga dilakukan pascavonis hakim, yakni pada masa rehabilitasi.

Modus seperti itu bermula ketika pecandu divonis hakim untuk rehabilitasi namun tempat rehabilitasinya di balai rehab swasta. “Tidak sedikit putusan divonis namun tempat layanan rehabilitasinya bukan di tempat pemerintah. Hari ini dikirim (ke rehablitasi) besok keluar. Maka terjadilah kondisi yang istilah kita 'wani piro',” kata Yunis.

Kondisi ini tidak lepas dari pemantauan BNN bidang Rehabilitasi. “Sudah banyak yang laporan tapi kalau kami investigasi kami tidak punya bukti. Kemarin kami koordinasi dengan Kemsos karena banyak yang menunjuk tempat layanan rehabilitasi sosial,” tambah Yunis.

Perlu diketahui bahwa balai atau panti rehabilitasi milik swasta tidak berada di bawah BNN, melainkan Kementerian Sosial. BNN sendiri juga memiliki sejumlah panti rehabilitasi di mana standar pelayanan dan tarifnya jelas sesuai aturan.

Deputi Rehabilitasi BNN mengupayakan berbagai terobosan guna menjawab apa yang menjadi visi dan misi Presiden, yakni program pemerintah harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu terobosan terbaru adalah dikeluarkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait layanan rehabilitasi, yakni SNI No 8807/2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).

“SNI ini terwujud dari hasil monitoring terhadap evaluasi dari Ombudsman pada 2018 karena tidak ada kesamaan dalam rehabilitasi. Kemudian diprakarsai Kementerian Koordinator PMK sehingga SNI ini teralisasi. Dan SNI ini sudah mulai kita lakukan untuk tahun ini sebagai uji coba di lembaga rehab swasta dan pemerintah,” kata Yunis.

SNI yang nantinya akan menjadi acuan di seluruh Indonesia ini Kemsos akan mengeluarkan peraturan bagi layanan rehabilitasi sosial dan Kemkes mengeluarkan permenkes untuk rehabilitasi medis.



Sumber: BeritaSatu.com