Klaim Covid-19 Rumah Sakit Terlambat, Pasien Bayar Sendiri

Klaim Covid-19 Rumah Sakit Terlambat, Pasien Bayar Sendiri
Insentif merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo sebagai wujud penghargaan dan apresiasi pemerintah.
Dina Manafe / IDS Minggu, 2 Agustus 2020 | 22:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan, dari total alokasi dana Rp 87,55 triliun untuk sektor kesehatan, yang baru terealisasi pada medio Juli 2020 ini sekitar 7,22%. Realisasi anggaran penanganan Covid-19 dinilai masih rendah dan tidak normal, mengingat jumlah pasien Covid-19 semakin meningkat tiap hari dan rumah sakit (RS) terus berjuang untuk merawat mereka. Menurut pemantauan BPJS Watch di lapangan, masih banyak pasien yang berpotensi membayar sendiri.

Koodinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, banyak masyarakat terutama pasien Covid-19 yang belum mengetahui bahwa pembiayaan Covid-19 dijamin oleh pemerintah. Saat ini BPJS Watch tengah menangani pengaduan dari sejumlah pasien Covid-19 yang sudah sembuh dan belum dikembalikan uangnya oleh RS.

Diperkirakan, masih banyak pasien Covid-19 yang membayar sendiri tetapi uangnya belum dikembalikan oleh RS karena ketidaktahuan. Misalnya, salah satu RS swasta yang telah menangani 200 pasien Covid-19, dan diduga biayanya dibayarkan oleh pasien sendiri.

“Ketika pasien tidak tahu, mestinya RS menyampaikan informasi bahwa biaya layanan Covid-19 dijamin oleh pemerintah. Kemudian biayanya itu dilaporkan ke Kemkes.,” kata Timboel kepada Suara Pembaruan, Minggu (2/8/2020).

Dari kasus yang tengah ditangani BPJS Watch, pasien bingung karena biaya yang sudah dikeluarkannya tidak kunjung cair. Timboel menduga, realisasi anggaran penanganan Covid-19 rendah karena banyak pasien sudah membayar sendiri. Kemudian, biaya tersebut tidak diklaim RS kepada pemerintah, dalam hal ini Kemkes.

Timboel menilai, proses birokrasi yang berbelit untuk klaim pembiayaan Covid-19 kemungkinan membuat RS memilih untuk menerima bayaran dari pasien tanpa mengklaimnya ke Kemkes. Sebab, mereka membutuhkan dana segar yang cepat untuk tetap beroperasi.

Kurangnya sosialisasi mengenai pembiayaan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Kepmenkes 238/2020 menyebabkan banyak pasien Covid-19 tidak mengetahui haknya, dan akhirnya membiayai sendiri atau melalui asuransi swasta yang dimilikinya.
Dalam diktum ketiga Kepmenkes itu disebutkan bahwa RS penyelenggara pelayanan Covid-19 dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien Covid-19 untuk pasien yang dirawat sejak 28 Januari 2020.

“Jadi yang melakukan klaim adalah RS, sehingga pasien Covid-19 menanti RS yang melakukan klaim. Kalau pasien tidak meminta klaim, maka kecenderungannya RS tidak mengklaim biaya ini ke pemerintah,” kata Timboel.

Kepmenkes 238/2020 sudah disempurnakan dengan Kepemenkes 446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi RS yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19). Menurut Timboel, pemerintah harus melakukan sosialisasi kedua Kepmenkes tersebut, sehingga masyarakat tahu bahwa layanan Covid-19 memang ditanggung pemerintah.

Mengingat pembiayaan Covid-19 ini berlaku untuk layanan Covid-19 sejak 28 Januari 2020, bagi pasien Covid-19 yang selama ini telah membiayai sendiri dapat meminta RS mengajukan klaim pembiayaannya. Dengan demikian, biaya yang sudah dikeluarkan dapat dikembalikan ke pasien.



Sumber: BeritaSatu.com