Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia meminta calon kepala daerah dapat memberikan contoh disiplin penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.
“Calon kepala daerah harus dapat memberi contoh disiplin yang baik kepada masyarakat, karena semua calon kepala daerah ini adalah calon-calon pemimpin yang sedang diuji kepemimpinannya dan tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat bahwa kita bisa menjaga keselamatan dari rakyat kita semuanya,” kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Diungkapkan Wiku, berdasarkan catatan KPU hingga 14 September 2020, ada 60 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif Covid-19. Melihat kondisi seperti itu, ia kembali mengingatkan agar para pasangan calon kepala daerah dan masyarakat hati-hati agar tidak terjadi penularan yang meningkat pada saat Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020.
“Semoga kedepannya tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam rangkaian Pilkada ini,” ujar Wiku Adisasmito.
Ditegaskannya penerapan protokol kesehatan adalah kunci sukses pelaksanaan Pilkada 2020. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada. Namun sayangnya, berdasarkan laporan Bawaslu, tercatat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah maupun partai politik.
“Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya adalah ada yang positif saat mendaftar, terjadi kerumunan seperti arak-arakan pendukung, tidak menjaga jarak, dan tidak melampirkan hasil swab-nya saat mendaftar,” terang Wiku Adisasmito.
Disisi lain, Wiku mengatakan pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan adanya konser atau acara yang berpotensi memunculkan kerumunan dan penularan. Karena itu, ia mengimbau parpol dan bapaslon kepala daerah agar menyesuaikan kegiatannya dengan tidak menimbulkan kerumunan dan penularan.
“Dengan cara bisa dilakukan secara digital, tanpa mengumpulkan massa secara fisik sehingga tidak menimbulkan kerumunan,” ujar Wiku Adisasmito.
Menurut Wiku, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di daerah peserta Pilkada 2020 yang masuk dalam zonasi risiko tinggi. Misalnya, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi wilayah risiko tinggi untuk peserta pilkada karena memiliki jumlah persentase kematian terbanyak.
“Artinya pengetatan protokol kesehatan wajib dilakukan di semua rangkaian kegiatan pilkada. Ini harus menjadi catatan penting bagi semua daerah terutama di dua wilayah ini,” jelas Wiku Adisasmito.
Kendati demikian, Wiku menyampaikan terdapat beberapa provinsi Pilkada 2020 yang memiliki persentase kesembuhan tinggi. “Dan ini sebuah prestasi yang harus dijaga, jangan sampai lengah sehingga angka kesembuhannya nanti turun,” tutur Wiku Adisasmito.
Sumber: BeritaSatu.com