Presiden Meminta Proses Vaksinasi Harus Dijelaskan Transparan
INDEX

BISNIS-27 555.695 (12.56)   |   COMPOSITE 6537.09 (82.91)   |   DBX 1185.45 (4.25)   |   I-GRADE 192.346 (4.58)   |   IDX30 559.887 (14.06)   |   IDX80 149.821 (2.81)   |   IDXBUMN20 454.506 (9.99)   |   IDXESGL 154.417 (2.37)   |   IDXG30 151.04 (3.24)   |   IDXHIDIV20 490.586 (12.63)   |   IDXQ30 156.252 (4.15)   |   IDXSMC-COM 301.613 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 382.211 (0.35)   |   IDXV30 157.186 (1.27)   |   INFOBANK15 1083.88 (30.87)   |   Investor33 472.674 (10.59)   |   ISSI 194.508 (1.25)   |   JII 694.836 (6.78)   |   JII70 242.811 (1.92)   |   KOMPAS100 1324.28 (21.59)   |   LQ45 1037.35 (23.63)   |   MBX 1819.69 (25.48)   |   MNC36 350.082 (7.57)   |   PEFINDO25 343.337 (-0.23)   |   SMInfra18 332.762 (3.61)   |   SRI-KEHATI 404.998 (10)   |  

Presiden Meminta Proses Vaksinasi Harus Dijelaskan Transparan

Senin, 26 Oktober 2020 | 15:15 WIB
Oleh : Lennny Tristia Tambun / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses vaksinasi yang akan segera berjalan harus dijelaskan secara transparan dan jelas kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah terhadap proses vaksinasi tersebut.

“Hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2020).

Jokowi menegaskan, selain isu keamanan dan keefektifan vaksinasi, yang menjadi perhatian masyarakat adalah akses masyarakat terhadap vaksin. Karena populasi penduduk Indonesia sangat besar sekali.

“Yang jadi perhatian masyarakat adalah akses masyarakat terhadap vaksin seperti apa. Bagaimana masyarakat bisa akses vaksin ini. Karena kita tahu penduduk kita banyak, besar sekali. Maka dipastikan proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap,” terang Jokowi.

Pemerintah harus menjelaskan secara jelas terkait kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas vaksinasi disertai alasan kelompok ini diberikan vaksinasi terlebih dahulu.

“Jelaskan siapa saja, kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka dapat prioritas,” ujar Jokowi.

Begitu juga, lanjut Jokowi, masyarakat harus diberikan penjelasan terkait adanya vaksinasi gratis dan mandiri atau bayar sendiri. Harga vaksinasi mandiri harus benar-benar dihitung secara cermat dengan didukung aturan yang jelas.

“Karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul di kalkulasi dan dihitung secara cermat. Disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifan. Hal ini dilakukan karena vaksin, tidak hanya berkaitan dengan keselamatan manusia, atau urusan kesehatan saja. Tetapi juga menyangkut ekonomi.

Jokowi menegaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Salah satu diantaranya adalah, ia meminta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya.

Ia tidak ingin timbul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah tergesa-gesa melakukan vaksinasi. Karena pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tidak mengikuti koridor ilmiah yang ada dan benar. Karena ada satu masalah saja dalam vaksinasi, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Pastikan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Menurut Presiden masyarakat wajib mengetahui dan mendapat penjelasan secara gamblang mengenai kelompok mana saja yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal

KESEHATAN | 26 Oktober 2020

Jokowi: Pelaksanaan Vaksinasi Harus Dipastikan Keamanannya

Presiden Joko Widodo meminta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan efektivitasnya.

KESEHATAN | 26 Oktober 2020

Presiden Minta Vaksinasi Covid-19 Wajib Ikuti Koridor Ilmiah

Presiden juga mengingatkan agar vaksinasi dilakukan secara hati-hati, agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah tergesa-gesa.

KESEHATAN | 26 Oktober 2020

80% Kematian Covid-19 Menimpa Lansia dan Komorbiditas

Lansia dan orang dengan penyakit penyerta harus lebih waspada di tengah pandemi agar tidak terinfeksi virus Covid-19.

KESEHATAN | 26 Oktober 2020

Ketua Dewan Perawat Nasional: Nakes Hidup dalam Tekanan dan Ketakutan Luar Biasa

Selain itu, mereka juga harus terpisah dari keluarga dan menghadapi stigmatisasi sosial.

KESEHATAN | 25 Oktober 2020

Dalam 7 Bulan, Covid-19 Renggut Nyawa 253 Nakes di Indonesia

253 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19 itu terdiri dari 141 dokter, 9 dokter gigi, dan 103 perawat.

KESEHATAN | 25 Oktober 2020

Ratusan Santri dan Guru Ngaji di Ponpes Yasina Bogor Dapat Swab Test Gratis

Sebelumnya, NU Care dan Tokopedia Salam juga sudah menggelar rapid test, swab dan PCR untuk ribuan santri dan guru ngaji.

KESEHATAN | 25 Oktober 2020

Produsen Vaksin Covid-19 Punya Posisi Tawar Tinggi, Pemerintah Diminta Cermat

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah untuk cermat dalam menjalin kerja sama dengan produsen vaksin Covid-19.

KESEHATAN | 25 Oktober 2020

DPR Pantau Pengadaan Vaksin Covid-19

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan memantau pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah.

KESEHATAN | 25 Oktober 2020

15 Provinsi Laporkan Pasien Sembuh Lebih Banyak Dibanding Kasus Baru Covid-19

Sebanyak 15 provinsi melaporkan jumlah pasien sembuh lebih banyak dibanding kasus baru Covid-19 pada Minggu (25/4/2020).

KESEHATAN | 25 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS