Pemerintah Daerah Harus Jadikan Pencegahan Stunting Prioritas Pembangunan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Pemerintah Daerah Harus Jadikan Pencegahan Stunting Prioritas Pembangunan

Rabu, 25 November 2020 | 15:57 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah pusat mendorong daerah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimobilisasi untuk pencegahannya.

“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah, saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14% di tahun 2024 mendatang dapat tercapai,” ungkap Staf Khusus Wakil Presiden yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K, Bambang Widianto saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Bambang menyebutkan hingga saat ini, secara bertahap program percepatan pencegahan stunting telah dilakukan 260 di kabupaten/kota prioritas. Dimana dari 258 kepala daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

Oleh karena itu Bambang berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan dengan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah Pusat, lanjut Bambang, telah melaksanakan berbagai program yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme. Total dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dikelola oleh kementerian dan lembaga pada tahun 2019 sebesar Rp 29 triliun, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 27,5 triliun.

Bambang memaparkan, setelah 3 tahun pelaksanaan program, kemajuan di tingkat outcome sudah dapat terlihat. Ia mencontohkan dalam Survei Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting turun, dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1%.

“Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6% per tahun,” imbuh Bambang.

Sedangkan hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting, juga menunjukkan bahwa ada kenaikan IKPS sebesar 2,1 dari tahun 2018 sebesar 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019. Perbaikan yang cukup siginifikan pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum.

“Kemajuan dan capaian selama 3 tahun terakhir ini harus diapresiasi karena hal ini tidak akan terjadi tanpa kerja keras seluruh pihak, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan diperlukan kerja sama lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai target penurunan stunting di angka 14%.

“Permasalahan stunting di Indonesia terjadi hampir di seluruh wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Potensi kerugian ekonomi mencapai 2-3% PDB atau Rp 260-390 triliun per tahun,” paparnya.

Maka dari itu, pemerintah terus menekankan agar setiap proyek intervensi tidak sebatas hanya dikerjakan, tetapi harus dipastikan bahwa program itu telah berjalan sesuai rencana.

Penajaman intervensi yang dimaksud meliputi jumlah target yang jelas, kualitas yang sesuai standar dan diterima seluruh sasaran, dan dikonsumsi sasaran sesuai ketentuan.

“Jadi bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar diterima, tetapi juga harus dikonsumsi (delivered), dan terpenuhi jumlahnya (responsible),” paparnya.

Saat ini, kata Subandi, pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden untuk menurunkan angka stunting yang mencakup konvergensi penanganan di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Perpres ini nantinya mengkoordinasikan pelbagai sumber daya sehingga intervensi penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

Ia menambahkan, beberapa hal lain yang perlu didorong di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran agar tepat sasaran, pembangunan dashboard untuk mengamati capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen serius dari kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini tidaklah mudah, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Butuh kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk swasta dan NGO,” pungkasnya.



Sumber: PR


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Teknologi Digital Mudahkan Pasien Konsultasi Kesehatan dari Rumah

Aplikasi teknologi layanan kesehatan adalah cara terbaik mengatasi masalah aksesibilitas masyarakat.

KESEHATAN | 25 November 2020

Mayoritas Masyarakat Siap Divaksin COVID-19

Hasil survei Kementerian Kesehatan dan ITAGI menunjukan dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19.

KESEHATAN | 25 November 2020

Rela Dites, Cermin Kepahlawanan Pemutus Covid-19

Masyarakat yang melakukan pemeriksaan atau dites adalah pahlawan bagi upaya memutus rantai penularan Covid-19.

KESEHATAN | 24 November 2020

Pemerintah Dukung Inisiatif Swasta Produksi Vaksin

Pemerintah terus berupaya mewujudkan kemandirian dalam bidang farmasi, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

KESEHATAN | 24 November 2020

Jangan Percaya Hoax, Vaksin Covid-19 yang Sudah Beredar Dijamin Aman

Vaksin Covid-19 yang sudah beredar di masyarakat dijamin aman.

KESEHATAN | 24 November 2020

70% Kapasitas ICU di Jabar, Jateng, dan Banten Penuh

Sedangkan pemakaian tempat tidur isolasi di atas 70% ada di Provinsi DKI Jakarta.

KESEHATAN | 24 November 2020

Alamiah, Usai Vaksin Tubuh Memberikan Reaksi Ringan

Demi mengendalikan Covid-19 salah satu cara yang tengah diupayakan pemerintah adalah dengan menyediakan vaksin, melaksanakan vaksinasi, dan imunisasi.

KESEHATAN | 24 November 2020

Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

Pemerintah akan melakukan vaksinasi sesuai standar WHO, dan semua data terbuka.

KESEHATAN | 24 November 2020

Kasus Positif pada Libur Panjang Agustus ke Oktober 2020 Alami Penurunan

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus di masa libur panjang, Satgas Covid-19 selalu menekankan pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan.

KESEHATAN | 24 November 2020

Sebelum Sekolah Tatap Muka, Satgas Minta Dilakukan Simulasi Lebih Dulu

Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah harus diawali dengan simulasi terlebih dahulu.

KESEHATAN | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS