Jokowi Tunjuk Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Tunjuk Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting

Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/1/2021).

“Dan telah diputuskan, bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” kata Muhadjir Effendy.

Alasan diperlukan adanya ketua pelaksana, Muhadjir menjelaskan karena alokasi anggaran untuk penanganan stunting tersebar di 20 kementerian/lembaga. Melihat hal itu, Presiden meminta alokasi anggaran difokuskan kepada beberapa kementerian/lembaga saja, yang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah. Dengan demikian hanya beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran untuk penurunan stunting.

“Bapak presiden berikan arahan supaya di antara kementerian/lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana. Sehingga nanti kalau bapak presiden meminta pertanggungjawaban, itu jelas siapa yang harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini,” ungkap Muhadjir Effendy.

Sehingga nantinya, kegiatan BKKBN akan didukung oleh kementerian/lembaga terkait penanganan atau penurunan stunting. Terutama kementerian/lembaga yang masih memiliki perpanjangan tangan sampai ke tingkat daerah.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten/kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul, memiliki kepedulian dan kesungguhan di dalam ikut serta menangani stunting ini,” tegas Muhadjir Effendy.

Muhadjir menyebutkan pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi atau langkah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan mencapai target 14% di tahun 2024. Salah satunya, penanganan stunting di Indonesia hingga 2024 merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Artinya, lanjut Muhadjir, bahwa penurunan angka stunting basisnya nanti adalah dalam upaya untuk membangun keluarga. Sehingga pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul keluarga yang pembangunan keluarga yang integral. “Salah satunya yang menjadi upaya besarnya adalah masalah penurunan angka stunting,” ujar Muhadjir Effendy.

Kemudian langkah yang akan diambil, menurut Muhadjir, Presiden meminta pemetaan stunting di Indonesia yang sebenarnya sudah sangat mendetail dan jelas, dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat langkah-langkah konkrit dan terukur penurunan stunting sampai tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan dirinya siap menjalankan perintah Presiden Jokowi. Hasto menilai upaya menurunkan angka stunting di Indonesia merupakan tantangan besar yang harus segera diselesaikan.

“Hari ini Pak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah untuk menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya menerima amanah ini dan tentu dengan niat dan tekad yang kuat. Karena ini tantangan yang besar,” kata Hasto Wardoyo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tambah 10.678, Kasus Sembuh Covid-19 Kembali Torehkan Rekor

Jumlah kasus sembuh dari Covid-19 di Indonesia memecahkan rekor tertinggi hari ini, Senin (25/1/2021) yakni mencapai 10.678.

KESEHATAN | 25 Januari 2021

Menkes Ingatkan Kesehatan Remaja Tentukan Masa Depan Bangsa

Saat ini, jumlah remaja di Indonesia sekitar 45 juta lebih atau hampir 20 persen dari total populasi di Indonesia.

KESEHATAN | 25 Januari 2021

Update Covid-19: Tambah 9.994, Kasus Positif Jadi 999.256

Dengan penambahan 9.994 hari ini, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 999.256.

KESEHATAN | 25 Januari 2021

Jokowi Targetkan Angka Stunting Turun Dekati 14% di 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta angka stunting dapat diturunkan mendekati 14% pada tahun 2024.

KESEHATAN | 25 Januari 2021

Jokowi Targetkan 2024 Angka Stunting Turun Jadi 14%

Stunting di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 27,6%.

KESEHATAN | 25 Januari 2021

Budi Gunadi: Kemkes Punya Tanggung Jawab Besar Siapkan Fisik Tangguh Generasi Muda

Generasi mudanya bisa mendongkrak GDP negaranya sehingga mendorong peringkat ekonomi negara.

KESEHATAN | 25 Januari 2021

Epidemiolog: Hasil Tes GeNose Jangan Dijadikan Syarat Perjalanan

Jika ingin dijadikan syarat, tetap diperlukan tes PCR.

KESEHATAN | 24 Januari 2021

Ahli: GeNose Kurang Tepat untuk Screening Penumpang Kereta dan Bus

Sebab, ada kriteria dari GeNose yang tidak praktis sebagai pemeriksaan mobilitas.

KESEHATAN | 24 Januari 2021

Kemkes: Harus Ada Pemisahan Testing Diagnosis dengan Screening

Secara nasional jumlah testing yang sesuai kriteria WHO sudah terpenuhi. Permasalahannya, data testing ini tidak menunjukkan untuk diagnosis atau screening.

KESEHATAN | 24 Januari 2021

Epidemiolog: Segera Perbaiki Testing Covid-19

Testing juga harus memperhatikan lokasi, metode, dan juga pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan sampel yang akan diteliti.

KESEHATAN | 24 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS