Upaya Paralel Mempercepat Herd Immunity
Logo BeritaSatu

Upaya Paralel Mempercepat Herd Immunity

Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:58 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan sebagai ujung tombak dalam program vaksinasi COVID-19 bergerak cepat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia. Salah satunya dengan menerbitkan regulasi terkait vaksinasi gotong royong, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menjelaskan yang dimaksud dengan vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati/buruh dan keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada perusahaan. “Seluruh penerima vaksin Gotong Royong tidak akan dipungut bayaran,” jelasnya.

Untuk biaya atas pelayanan vaksinasi Gotong Royong, tarif maksimal akan ditetapkan oleh Kemenkes. Biaya pelayanan vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkes. “Biaya ini pendanaannya ditanggung perusahaan,” tutur dr. Nadia.

Terkait vaksinasi Gotong Royong ini, Arya Sinulingga selaku Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengungkapkan bila makin cepat kekebalan kelompok terbentuk maka makin baik. “Karena itu, hal-hal yang dapat mengakselerasi program vaksinasi tanpa menambah beban anggaran negara patut disambut baik. Vaksinasi Gotong Royong sebagai kerja sama atau gotong royong semua pihak mendorong percepatan pemulihan negeri,” jelas Arya.

Berdasarkan Permenkes ini, Vaksinasi Gotong Royong akan berjalan jika sudah tersedia vaksinnya. Dimana pengadaan vaksin GR menjadi ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bio Farma (Persero). “Jenis vaksin COVID-19 Gotong Royong harus mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas dr. Nadia.

Vaksinasi GR ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Jenis vaksin COVID-19 untuk vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavax dan Pfizer.

Terkait hal ini, Bambang Heriyanto Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Bio Farma, mengungkapkan bahwa Bio Farma sudah mulai menjajaki dan melakukan pembicaraan supply vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program. “Contohnya vaksin yang berasal dari Sinopharm yang rencananya akan dilakukan oleh anak perusahaan Holding Farmasi, PT Kimia Farma Tbk. Kemudian vaksin dari Moderna akan dilakukan oleh Bio Farma,” jelasnya.

Bio Farma dalam pendistribusian vaksin COVID-19 untuk vaksinasi Gotong Royong dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Jumlah vaksin COVID-19 yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan vaksin COVID-19 badan hukum/badan usaha.

Tata Laksana Vaksinasi Gotong Royong Sesuai Standar Kemenkes
Pelayanan vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan, dan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilaksanakannya vaksinasi program pemerintah. Tata laksana pelayanan vaksinasi mengacu pada standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh tiap-tiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dari Kemenkes.

Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan di fasilitas tersebut. Dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Untuk menjaga akuntabilitas dan kontrol data, perusahaan yang akan melakukan vaksinasi Gotong Royong harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati dan keluarga kepada Kemenkes. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi Gotong Royong harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 atau secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Setiap orang yang telah disuntik vaksin COVID-19 Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong akan sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah.

Terakhir, Arya Sinulingga menuturkan bila vaksinasi gotong royong jadi upaya paralel yang saling menguatkan dan melengkapi. “Inilah pembuktian bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan profit, melainkan juga punya kontribusi aktif dalam menyelesaikan permasalahan bangsa seperti pandemi ini. Kementerian BUMN sebagai leading sector badan usaha milik negara memastikan dan menjaga seluruh proses terkait vaksin gotong royong ini berjalan lancar,” tutupnya.



Sumber: PR


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Vaksinasi Covid-19 Menjadi Harapan Baru

Dengan program vaksinasi ini, ada satu optimisme dalam membangun di 2021.

KESEHATAN | 27 Februari 2021

Suplai Vaksin Gotong Royong, Bio Farma Jajaki Pembicaraan dengan Sinopharm dan Moderna

Pengadaan vaksin Sinopharm rencananya akan dilakukan oleh anak perusahaan holding farmasi, PT Kimia Farma Tbk.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Kemkes Bantah Puluhan Wartawan Terkapar Pascavaksinasi Covid-19

Saat ini kelima awak media tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing dan dalam keadaan kondisi sehat.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Pencegahan Anemia Erat Kaitannya dengan Asupan Makanan

Upaya mencegah anemia erat kaitannya dengan asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Bio Farma Siap untuk Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin Gotong Royong

Berdasarkan evaluasi hingga saat ini, semua masih terkendali dan berjalan dengan baik sesuai rencana termasuk pendistribusian lokasi-lokasi terluar.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Tidak Gunakan Anggaran Negara, BUMN Sambut Baik Kehadiran Vaksin Gotong Royong

Pprogram vaksinasi itu tidak menambah beban anggaran negara.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Kabar Gembira, Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan

Seluruh proses pembiayaan menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengadakan vaksinasi gotong royong.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Kemkes akan Tetapkan Tarif Maksimal untuk Vaksinasi Gotong Royong

Biaya tidak boleh melebihi tarif maksimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Kemkes Tegaskan Pengadaan Vaksinasi Gotong Royong Tugas Kementerian BUMN

Distribusi vaksin dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha pelaksana.

KESEHATAN | 26 Februari 2021

Kementerian Kesehatan: Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Gunakan Faskes Swasta

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta.

KESEHATAN | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS