Polemik Vaksin Nusantara, IDI Minta DPR Tidak Intervensi BPOM
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Polemik Vaksin Nusantara, IDI Minta DPR Tidak Intervensi BPOM

Minggu, 18 April 2021 | 09:34 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih meminta DPR untuk melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pengawasan, bukan mengintervensi dan mengambil alih kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini disampaikan Daeng dalam respons polemik vaksin Nusantara yang sedang bergulir saat ini. Menurut Daeng, sejauh ini BPOM sudah menjalani tugas secara profesional sebagai lembaga pemerintah yang mendapat otoritas untuk menjalankan fungsi penilaian dan pengawasan terhadap obat dan vaksin.

“Kalau sampai mengambil alih kinerja, saya khawatir semua kegiatan kelembagaan badan, lembaga negara nanti kalau di situ tidak bisa melalui pendekatan yang lain misalnya ke DPR untuk diselesaikan. Ini berat kalau seperti itu,” kata Daeng pada acara dialog virtual Polemik Trijaya tentang Siapa Suka Vaksin Nusantara, pada Sabtu (17/4/2021).

Daeng menyebutkan, meskipun telah ada keputusan antara DPR dan BPOM pada rapat dengar pendapat (RDP), keputusan tersebut merupakan keputusan politis meskipun ada masukan dari para pakar.

Oleh karena itu, DPR sebaiknya mengerjakan fungsinya sebagai pengawasan kelembagaan dan mengawasi pemerintah. Ia menegaskan, yang seharusnya diawasi adalah kinerjanya.

“Jangan sampai seolah-olah DPR mengambil alih kinerja. Itu harus dijaga. Saya khawatir lembaga-lembaga profesional ke depannya seperti BPOM ini akan rentan dimasuki unsur-unsur politis,” ujar Daeng.

Pada kesempatan sama, Daeng mengatakan, pengembangan dengan sel dendritik bukan baru pertama kali di Indonesia. Platform ini sudah dicoba untuk penyakit kanker yang juga masih dalam tahap pengembangan.

Selain itu, sel dendritik untuk vaksin juga bukan pertama kali di Indonesia, tetapi AIVITA Biomedica Inc, asal Amerika Serikat (AS) juga sudah melakukan.

“Artinya kalau platform itu dikaitkan dengan nasionalisme, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik karena kami di bidang kesehatan mengerti platform dendritik tidak pertama kali di Indonesia. Artinya, sudah banyak platform yang dicobakan dan bahkan di vaksin itu AIVITA sudah melakukan dan buktinya di Indonesia yang sedang dikembangkan AIVITA juga ikut,” ujarnya.

Kendati demikian, Daeng mengatakan, pengembangan vaksin dengan platform apapun sah-saja saja. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan bukan soal niat baik dan nasionalisme tetapi protokol yang menjadi standar mutlak dalam pengembangan vaksin.

Dalam hal ini, IDI menilai sebaiknya pengembangan vaksin Nusantara kembali pada protokol semula.

“Kita tahu protokol itu yang melakukan penilaian itu hanya Badan POM (pengawas obat dan makanan, red) di Indonesia. Jadi kalau bukan BPOM yang melakukan pengawasan dan penilaian siapa, negara saja amanahnya kepada BPOM,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IDI: Pengembangan Vaksin Harus Perhatikan Prosedur dan Protokol

Pngembangan vaksin harus memperhatikan 3 aspek penting, yakni keamanan, efikasi, dan kualitas.

KESEHATAN | 18 April 2021

DPR: Risiko Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara Tanggung Jawab Relawan

Uji klinis fase II pengembangan vaksin Nusantara tidak berkaitan dengan nyawa masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

KESEHATAN | 18 April 2021

Melki Tegaskan Dukungan pada Vaksin Nusantara Tak Ada Kaitan dengan Bisnis

Apabila ada kehadiran vaksin Nusantara akan berkurang kuota yang dianggarkan untuk membeli vaksin impor.

KESEHATAN | 18 April 2021

Jadi Relawan, Melki Laka Lena Beberkan Cikal Bakal Vaksin Nusantara

Terawan Agus hanya menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia mendapatkan vaksin yang bisa menjangkau semua usia.

KESEHATAN | 18 April 2021

Soal Kejadian Tidak Diinginkan Uji Coba Vaksin Nusantara, Ini Penjelasan Pakar

Ketika penelitian akan dimulai, maka harus mengajukan nama proposal.

KESEHATAN | 18 April 2021

Hindari Embargo Vaksin Covid-19, Terawan Ajak Semua Pihak Bantu Pemerintah

Terawan Agus Putranto mengajak semua pihak untuk membantu pemerintah menghindari dan mengantisipasi embargo dari negara-negara produsen vaksin Covid-19.

KESEHATAN | 17 April 2021

Prudential Luncurkan Sentra Vaksinasi Covid-19

Prudential Indonesia berkolaborasi dengan Kemkes dan Dinkes DKI Jakarta menargetkan 45.000 peserta dalam periode 8 bulan.

KESEHATAN | 17 April 2021

Tip Puasa Sehat untuk Pasien Diabetes

Perubahan kebiasaan dan pola makan akan sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh pasien diabetes di bulan Ramadan.

KESEHATAN | 17 April 2021

Ini Penjelasan Kepala Eijkman tentang Sel Dendritik Jadi Bahan Pengembangan Vaksin Nusantara

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio menjelaskan, proses pengembangan vaksin dendritik.

KESEHATAN | 17 April 2021

5.889.716 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 dosis lengkap sampai Sabtu (16/4/2021), mencapai 5.889.716.

KESEHATAN | 17 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS