Kemkes Beberkan Detail Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemkes Beberkan Detail Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

Selasa, 20 April 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemkes) Kirana Pritasari menaku pemerintah terus membayar tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020, sekaligus membayarkan insentif periode Januari - Maret 2021.

Kirana menjelaskan besaran insentif nakes ditetapkan berdasarkan batas tertinggi. Misalnya Rp 15 juta untuk dokter spesialis, bukan berarti langsung menjadi jatah pasti. "Itu jatah tertinggi selama mereka memberikan pelayanan. Dan pemberian insentif akan ada proses penghitungan berdasarkan rasio pasien dilayani," jelas Kirana, dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/4/2021).

Untuk kriteria nakes adalah mereka yang memiliki risiko keterpaparan. Jadi mereka adalah yang memberi pelayanan di ruang isolasi, IGD, ICU, dan melayani pasien terduga Covid-19. Lalu nakes yang bertugas di wisma karantina, laboratorium, petugas ambil swab, petugas pemeriksa spesimen, lalu UPP Kemkes di pintu masuk negara yang memeriksa orang asing. "Ini mereka berhak atas insentif nakes," imbuhnya.

Soal besaran yang diterima, kata Kirana, akan sangat tergantung kepada jumlah hari pelayanan dan jumlah pasien dirawat. "Untuk perhitungannya akan bergantung jumlah nakes melayani, jumlah pasien, spesimen, dan rasio nakes. Rasio untuk satu pasien terkonfirmasi satu dokter spesialis, dan delapan perawat. Kemudian jumlah hari mereka melakukan pelayanan. Karena mereka tak bekerja penuh tapi dengan shift. Untuk lab, harus dihitung output pelayanan, dan berapa kasus diperiksa," urainya.

Adapun kriteria fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan institusi kesehatan yang berhak menerima insentif adalah jika nakes memiliki risiko terpapar Covid-19. Artinya, tak semua fasyankes mendapat insentif. "Yang berhak hanya rumah sakit yang menangani Covid-19 dan nakes ditugaskan melayani pasien," kata dia.

Menurut dia, pemerintah pusat membayar insentif pada RS milik Kemkes, RS TNI-Polri, Kementerian/Lembaga, dan RS BUMN. Lalu RS lapangan seperti Wisma Atlet Kemayoran, RS milik pemda, RS swasta, serta puskesmas yang memiliki resiko keterpaparan. "Untuk RS pemda, puskesmas dan laboartorium kesehatan daerah, anggaran melalui pemda," imbuhnya.

Per 20 April, lanjut Kirana, realisasi anggaran yang sudah disetujui adalah Rp 246,805 miliar. Dari angka itu, sebesar Rp 186,68 miliar dibayarkan Desember tahun lalu untuk 181 fasyankes dengan 30.105 nakes. Lalu Rp 37,32 miliar untuk insentif TA 2021 ke 20 fasyankes dengan 5.664 nakes. Sebanyak Rp 22,8 miliar di antaranya diberikan untuk santunan kematian 76 nakes.

Detail untuk Januari-Maret 2021, sudah dibayarkan Rp 37,32 miliar. Perinciannya untuk 18 fasyankes swasta dengan 3.164 nakes sebesar Rp 21,86 miliar. Lalu satu RS Lapangan dengan 2020 nakes sebesar Rp 13,35 miliar, dan satu fasyankes TNI-Polri dengan 410 nakes sebesar Rp 2,07 miliar.

Sekjen Kemkes Oscar Primadi menambahkan, pihaknya ingin semua pihak memahami mekanisme penganggaran yakni anggaran pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan dan anggaran daerah di masing-masing pemda. "Misal puskesmas dan labkesda. Itu bersumber dari anggaran DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil). Penyediaan ini dalam rangka percepatan agar bisa diakses dengan baik. Sudah diatur dalam juknis soal verifikasi," ujar Oscar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PPKM Mikro Diperluas, Satgas Imbau Pemda Tindaklanjuti Instruksi Mendagri

Ada lima provinsi baru yang ikut dalam PPKM mikro, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat.

KESEHATAN | 20 April 2021

Jokowi: Masa Politikus dan Lawyer Ngurus Vaksin Nusantara

"Ini masa politikus ngurusin vaksin, lawyer ngurusin vaksin, apa urusannya?" kata Jokowi.

KESEHATAN | 20 April 2021

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Tembus 11 Juta

Sementara jumlah warga yang sudah mendapat suntikan pertama dan kedua vaksin Covid-19 sebanyak 6.117.082 orang.

KESEHATAN | 20 April 2021

Update Covid-19: Tambah 5.549, Kasus Positif di Indonesia Jadi 1.614.849

Kasus sembuh bertambah 6.728 sehingga total menjadi 1.468.142 dan kasus meninggal bertambah 210 menjadi total 43.777.

KESEHATAN | 20 April 2021

Kotak Dingin Vaksin Covid-19 Technoplast Diminati Negara Afrika dan Amerika Latin

Technoplast juga sudah berhasil membuat IVC untuk vaksin Astrazeneca yang memerlukan suhu minus 20 derajat celcius, serta kotak untuk vaksin Pfizer.

KESEHATAN | 20 April 2021

DPR Dorong Peneliti Vaksin Covid-19 dalam Negeri Terus Berkreasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, mengatakan salah satu yang mereka dorong adalah penelitian Vaksin Nusantara.

POLITIK | 20 April 2021

Lapor ke Presiden, Kadin: 17.387 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong

Vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm dan Sputnik.

KESEHATAN | 20 April 2021

Komisi IX DPR Apresiasi Kesepakatan Kemkes, TNI AD, dan BPOM Soal Vaksin Nusantara

Bagi Komisi IX, hal ini adalah sebuah langkah maju dan baik demi melanjutkan penelitian sel dendritik lewat Vaksin Nusantara.

POLITIK | 20 April 2021

DPR Berharap Lonjakan Kasus Covid-19 di India Tidak Terjadi di Indonesia

Kasus di India harus menjadi cermin kita bersama.

KESEHATAN | 20 April 2021

Vaksin Covid-19 dengan Sel Dendritik Tidak Perlu Izin Edar BPOM

Penelitian bersifat autologus, yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan.

KESEHATAN | 20 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS