Pemda Diminta Perketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan Warga
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemda Diminta Perketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan Warga

Selasa, 11 Mei 2021 | 17:46 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) memperketat pengawasan mobilitas dan kerumunan di daerah.

Pemda juga diharapkan memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor-sektor esensial di zonasi lebih rendah, yaitu di tingkat RT/RW.

Upaya ini menjadi sangat krusial karena ada kecenderungan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, meskipun pemerintah telah melarang mudik untuk mencegah peningkatan risiko penularan Covid-19.

“Dasar penyelenggaraan kegiatan di tingkat komunitas harus sesuai dengan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. Penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan,” kata Wiku, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Ia menambahkan, kebijakan peniadaan mudik yang sudah diputuskan pemerintah bukan tanpa alasan. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mencegah potensi kenaikan kasus yang seringkali terjadi pascalibur panjang.

Selain itu, kebijakan peniadaan mudik juga bertujuan untuk mengendalikan mobilitas di berbagai wilayah pusat kota/kabupaten yang saling terhubung atau yang dikenal sebagai daerah aglomerasi. Dengan demikian, pengendalian dan pencegahan kasus Covid-19 dapat berjalan secara efektif.

“Pada prinsipnya silaturahmi merupakan tradisi dan bentuk ibadah masyarakat yang perlu dijamin haknya. Namun, di tengah kondisi pandemi Covid-19, metodenya perlu disesuaikan menjadi silaturahmi virtual untuk mencegah terjadinya penularan yang terjadi kepada keluarga yang ada di kampung halaman,” jelas Wiku.

Wiku mengatakan, silaturahmi saat Idulfitri sangat penting dan menjadi momentum melepas kerinduan masyarakat kepada keluarganya yang tinggal jauh di kampung halaman.

“Namun, silaturahmi virtual tidak sedikitpun mengurangi esensi silaturahmi fisik. Bahkan, silaturahmi virtual ini merupakan bentuk perlindungan kita terhadap keluarga di kampung halaman,” ujarnya.

Bulan Ramadan, lanjutnya, mengajarkan untuk menahan hawa nafsu. Diharapkan bekal Ramadan ini dapat dipetik dan terus dipertahankan walaupun Ramadan telah berlalu.

“Masyarakat diminta untuk bersabar dan menunda keinginan untuk mudik. Jika kebijakan ini didukung penuh oleh masyarakat, maka akan menjadi modal Perayaan Hari Raya Idulfiitri seperti sedia kala di tahun 2022 mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, Wiku menyampaikan bahwa pemerintah memastikan sektor esensial dapat beroperasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Selain itu, berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) diputuskan bahwa tempat wisata yang berlokasi di zona merah dan zona oranye tidak diperbolehkan untuk beroperasi.

Sementara itu, objek wisata yang berlokasi di zona kuning dan zona hijau dapat beroperasi dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas.

Menurut Wiku, keputusan ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mampu mengambil keputusan yang tepat bagi banyak pihak yaitu Covid-19 terkendali dan ekonomi pulih.

“Selain itu, bagi pengelola lokasi pariwisata yang berada di zona kuning dan hijau juga harus berkoordinasi dengan Satgas di daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung,” katanya.

Keputusan lain yang diambil adalah selama masa peniadaan mudik, penerbangan carter juga dilarang beroperasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hadapi Lonjakan Arus Balik, Tes Acak Covid-19 Akan Diperbanyak

Salah satu cara menghadapinya adalah dengan memperbanyak tes acak atau random testing kepada para pemudik.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

Satgas Covid-19: Hati-hati, Indonesia Bisa Seperti India

Satgas Covid-19 meminta masyarakat berhati-hati dan waspada karena potensi kasus Covid-19 di Indonesia bisa seperti India, apabila masyarakat memaksakan mudik.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

Satgas: Terobos Penyekatan, Pemudik akan Terima Konsekuensi Hukum

Masyarakat perlu memahami bahwa penyekatan yang dilakukan kepolisian merupakan bagian dari kebijakan pelarangan mudik yang sepatutnya dipatuhi.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

Satgas Covid-19: Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Ditutup

Penutupan tempat wisata di zona merah dan oranye dilakukan berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

61% Pemudik Positif Covid-19, Pemerintah Perlu Beri Penjelasan

Operasi Ketupat kemarin, jumlah pemudik yang di-random testing dari 6.742 orang, konfirmasi positif Covid-19 ada 4.123 orang atau sekitar 61%.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

Satgas Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan

Wiku mengatakan kebijakan pelarangan mudik yang sudah diputuskan pemerintah bukan tanpa alasan.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

Biontech: Tak Perlu Adaptasi Vaksin untuk Hadapi Varian Covid-19

Biontech menegaskan pihaknya tidak perlu mengadaptasi vaksin untuk berbagai varian Covid-19.

KESEHATAN | 11 Mei 2021

Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19 Harus Diikuti 2 Langkah Ini

Proses untuk memproduksi vaksin Covid-19 tidak bisa semudah itu karena penghapusan hak paten hanya langkah awal.

KESEHATAN | 10 Mei 2021

Tanpa Hak Paten, Vaksin Covid-19 Bisa Diproduksi Secara Generik

Penghapusan hak paten vaksin Covid-19 bisa menguntungkan publik karena vaksin dapat diproduksi dalam bentuk generik.

KESEHATAN | 10 Mei 2021

Menkes Siap Tingkatkan Kesiapan RS Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Masa Libur Lebaran

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan siap meningkatkan kesiapan RS rujukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 selama masa libur Lebaran.

KESEHATAN | 10 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS