Logo BeritaSatu

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Sebaiknya Lakukan Karantina Berbasis Wilayah

Minggu, 13 Juni 2021 | 05:05 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 pasca-Lebaran telah diprediksi. Hal ini terlihat dari mobilitas penduduk yang terjadi selama Idulfitri.

Pandu menuturkan, pada situasi ini, pemerintah harus segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau karantina berbasis wilayah untuk setiap penanganan kasus. Misalnya, kasus di Bangkalan dan Kudus seharusnya pemerintah langsung menerapkan PSBB berbasis wilayah atau karantina wilayah. “Nanti Bandung gawat, ya karantina Bandung. Pokoknya berbasis wilayah saja karena dalam Undang-Undang Karantina dimungkinkan pemerintah untuk melakukan itu. Cuma enggak pernah dilakukan,” kata Pandu saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (13/6/2021).

Selanjutnya, Pandu menyoroti kebijakan mikro lockdown. Menurutnya, seharusnya Satgas Penanganan Covid-19 membuat kebijakan yang mendasar pada Undang-Undang Karantina, yakni karantina wilayah. “Lockdown micro enggak ada di Undang-Undang Karantina. Apa sih mikro itu. Karantina wilayah saja dan wilayahnya tergantung kita. Harus berdasarkan regulasi, kita ngomong kebijakan, tetapi enggak punya dasar hukumnya,” ucapnya.

Selain karantina wilayah, Pandu mengatakan, pemerintah harus mempercepat vaksinasi khususnya terhadap kelompok lanjut usia (lansia) yang saat ini laju penyuntikannya masih sangat lambat. Padahal vaksinasi terhadap kelompok ini menjadi prioritas di tengah peningkatan kasus. “Jadi vaksinasi lansia harus dikejar oleh pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya, Pandu menyebutkan, pemerintah juga harus meningkatkan pada 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Menurut Pandu, pada situasi saat ini Satgas Penanganan Covid-19 sebaiknya tidak perlu memetakan zonasi risiko karena semua wilayah patut waspada akan peningkatan kasus Covid-19. “Kalau masih melihat ini zona merah, ini belum merah. Itu artinya menunda,” ucapnya.

Pandu mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 pasca-Lebaran ini bisa terjadi seperti pada Januari lalu. Bahkan bisa kasus meningkat lebih tinggi 2 atau 3 kali lipat dari gelombang pertama. Namun hal tersebut tergantung strategi pemerintah menekan laju penularan sehingga tidak terjadi gelombang kedua.

“Ini sudah terlanjur terjadi, dari dulu sudah dikasih tahu kalau mobilitas penduduk meningkat kemungkinan terjadi kenaikan kasus. Tetapi enggak berhasil melaksanakan untuk melarang mudik. Percuma ngomong melarang, tetapi tidak berhasil dan terima akibat kegagalan upaya mencegah mobilitas penduduk,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengacara Lukas Enembe Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dilaporkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

NEWS | 29 September 2022

Perindo Bidik 20% Kursi DPRD di Kalimantan Timur

Hary Tanoesoedibjo (HT) membidik perolehan 20 persen kursi legislatif atau DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk Perindo.

NEWS | 29 September 2022

Tokoh Adat Papua Imbau Semua Pihak Jaga Situasi Damai

Tokoh adat dari Sentani, Jayapura, Papua, Yanto Eluay mengimbau semua pihak di Tanah Papua untuk menjaga situasi damai.

NEWS | 29 September 2022

Jokowi Minta Kepala Daerah Ajak Masyarakat Berwisata di Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah mengajak masyarakat untuk melakukan wisata di dalam negeri.

NEWS | 29 September 2022

Ini Tips Investasi Aman dan Legal di Era Digital

Dibutuhkan pemahaman yang baik dan tepat mengenai ragam investasi secara digital tersebut agar terhindar dari kerugian.

NEWS | 29 September 2022

Skor Efektivitas Pemerintahan Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Peningkatan skor efektivitas pemerintahan di Indonesia versi Bank Dunia, menjadi modal besar bagi pemerintah menciptakan visi birokrasi kelas dunia.

NEWS | 29 September 2022

Abdillah Toha Nilai Mahfud MD Sosok Bersih dan Tegas

Cendekiawan muslim Abdillah Toha menilai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai sosok yang bersih dan tegas.

NEWS | 29 September 2022

Jokowi Tegaskan Percepat Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran terkait  mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

NEWS | 29 September 2022

Urgensi Negara Islam Berubah, Palestina Berdaulat Sudah Bukan yang Utama

Urgensi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk Islam telah berubah, tak lagi mengutamakan Palestina yang berdaulat.

NEWS | 29 September 2022

DPR Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Puan: Komitmen Selamatkan Bumi

DPR telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Selain Tol, Jokowi Bangun Infrastruktur Telekomunikasi dan Energi

Selain Tol, Jokowi Bangun Infrastruktur Telekomunikasi dan Energi

EKONOMI | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings