Satgas Minta Pemda Wajib Pantau Kondisi Zonasi secara Berkala
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Satgas Minta Pemda Wajib Pantau Kondisi Zonasi secara Berkala

Rabu, 23 Juni 2021 | 09:49 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021.

Menurut Wiku, pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota. Zonasi kabupaten/kota bersifat dinamis sehingga menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah (pemda) untuk memantau secara berkala pergerakan tren zonasi ini.

“Pemerintah daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya. Jika lebih dari seminggu zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM mikro harus dievaluasi,” kata Wiku dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Selasa (22/6/2021) malam.

Wiku menambahkan, upaya tersebut diharapkan dapat melatih kemampuan daerah untuk menjalankan upaya gas-rem yang baik berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi kasus Covid-19. Tak hanya itu, pemerintah juga pemerintah juga terus memotivasi optimalisasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan fungsi posko.

"Pada prinsipnya, ketika suatu kabupaten/kota diinstruksikan oleh pemerintah provinsi untuk menjalankan PPKM kabupaten/kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang ada di bawahnya menjalankan PPKM mikro," ucapnya.

Dikatakan Wiku, baik PPKM kabupaten/kota maupun PPKM mikro merupakan upaya pengendalian.

Ada pun hal yang membedakan adalah PPKM kabupaten/ kota bertujuan untuk memonitor sektor-sektor besar seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor lainnya, termasuk memonitor implementasi PPKM Mikro. Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik untuk mengawasi kegiatan di masyarakat yang umumnya sulit untuk dikendalikan.

Selanjutnya, Wiku menyebutkan, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB.

Melalui SKB tersebut pemerintah memutuskan 3 perubahan ketetapan hari libur nasional, yaituh hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1 hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Menurut Wiku, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang.

“Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang” jelas Wiku.

Lebih lanjut Wiku menyebutkan, melengkapi seluruh upaya pengendalian tersebut, pemerintah juga terus berupaya memasifkan

vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok. “Saya telah memperoleh vaksin lengkap sebanyak dua kali dan saat ini dinyatakan positif Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya melindungi dari penularan, kekebalan individu tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas atau herd immunity,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pesan dari Penyintas Covid-19 tentang Protokol Kesehatan dan Vaksinasi

Penyintas Covid-19 Amy Gayatri Odang mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

KESEHATAN | 23 Juni 2021

Atasi RS Penuh, Pasien Covid-19 yang Membaik Dirujuk Isolasi Mandiri

Langkah ini bertujuan agar kapasitas rumah sakit menjadi lebih besar dan mampu menampung pasien dengan gejala sedang-berat lainnya.

KESEHATAN | 23 Juni 2021

Satgas Covid-19: Harus Jadi Perhatian, Angka Sembuh Lebih Rendah daripada Kasus Baru

Wiku Adisasmito menyatakan kondisi tingginya kasus positif Covid-19 dibandingkan angka kesembuhan mingguan perlu mendapatkan perhatian.

KESEHATAN | 22 Juni 2021

Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemda Optimalkan PPKM Mikro

Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemda mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM mikro sekarang juga.

KESEHATAN | 22 Juni 2021

Panglima, Kapolri, dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Sejumlah Posko PPKM Mikro di Jakarta

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkes Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rusun

KESEHATAN | 22 Juni 2021

Satgas: Kenaikan Kasus Covid-19 di 6 Provinsi Pulau Jawa Tidak Dapat Ditoleransi

Perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir.

KESEHATAN | 22 Juni 2021

BPOM Larang Penggunaan Ivermectin Tanpa Resep Dokter

Jika digunakan tanpa indikasi medis dan resep dokter, Ivermect bisa menimbulkan efek samping dalam jangka waktu panjang.

KESEHATAN | 22 Juni 2021

Pemprov Sultra Gandeng PT CNI Vaksinasi 1.400 Warga di Kolaka

Tahap pertama vaksinasi covid-19 diberikan sebanyak 697 vaksin yang diperuntukkan bagi karyawan PT CNI dan warga, terutama mereka yang sudah berusia lanjut.

KESEHATAN | 22 Juni 2021

BPOM: Izin Ivermectin untuk Obat Cacing Bukan Obat Covid-19

BPOM juga menyatakan belum terdapat hasil uji klinis untuk Ivermectin sebagai terapi Covid-19.

KESEHATAN | 22 Juni 2021

Sleman Percepat Vaksinasi Covid-19, Sasar Pekerja Hotel dan Restoran

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk pekerja hotel dan restoran dipusatkan di Hotel JW Marriot Yogyakarta, 16 - 23 Juni 2021.

KESEHATAN | 22 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS