Ini Bedanya PPKM Darurat dengan PSBB
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Bedanya PPKM Darurat dengan PSBB

Kamis, 1 Juli 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Kamis (1/7/2021). PPKM darurat yang diterapkan pada 3-20 Juli 2021 ini mirip dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada 2020.

Ketika itu juga ramai diwacanakan lockdown atau penutupan total wilayah namun pemerintah memilih istilah PSBB.

Para gubernur atau bupati dan wali kota dapat mengusulkan PSBB di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan.

PSBB diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kedua pembatasan tersebut memiliki kemiripan. Berikut perbedaan dan kesamaan antara PPKM Darurat dengan PSBB.

1. Penentuan Wilayah yang Terkena Aturan
a. PSBB
Kepala daerah tidak bisa semena-mena menetapkan pemberlakuan PSBB di wilayahnya. Saat mengusulkan PSBB kepada Menkes, kepala daerah harus menyertakan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal. Artinya, penetapan wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah di mana terjadi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat Covid-19, menyebar signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
Selain oleh gubernur/bupati/walikota, ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan PSBB.

b. PPKM Darurat
Langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat. Atas izin Presiden Jokowi dan pertimbangan berbagai kalangan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan menetapkan PPKM Darurat mencakup 45 kabupaten/kota dengan nilai assesmen 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai assesmen 3, di Pulau Jawa dan Bali. Nama kota dan kabupaten sudah disebutkan.

2. Durasi Waktu Pelaksanaan
a. PSBB
Pelaksanaan PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

b. PPKM Darurat
Ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian 10 ribu/hari.


3. Pengetatan Kegiatan Tepat Kerja
PSBB dan PPKM Darurat mengatur 100 persen work from home (WFH) untuk sektor nonesensial. Pada PPKM Darurat disebut lebihi terperinci untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan lebih ketat. Selain itu PPKM Darurat mengatur sektor kritikal yang memperbolehkan 100 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

4. Kegiatan Belajar Mengajar
Baik PSBB maupun PPKM Darurat mengatur bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara online atau daring.

5. Kegiatan Pusat Perbelanjaan/Mal
Baik PSBB maupun PPKM Darurat mengatur kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

6. Kegiatan Pemnuhan Kebutuhan Sehari-hari
Baik PSBB maupun PPKM Darurat membatasi operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Pada PPKM Darurat terperinci pembatasan sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen; untuk apotik dan toko obat bisa buka penuh selama 24 jam.

7. Kegiatan Makan dan Minum di Tempat Umum
Baik PSBB maupun PPKM Darurat mengatur pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).


8. Kegiatan Keagamaan
Baik PSBB maupun PPKM Darurat mengatur bahwa tempat ibadah (masjid, mushala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.


9. Kegiatan di Area Publik

a. PPKM Darurat
Jelas mengatur bahwa fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

b. PSBB
Tidak secara spesifik mengatur hal tersebut. Pada lampiran Permenkes 9/2020 disebutkan pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tempat yang dikecualikan antara lain tempat pemenuhan barang kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat Covid-19, maupun tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.


10. Kegiatan Sosial dan Seni Budaya
a. PPKM Darurat
Tegas menyebutkan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara. Resepsi pernikahan diizinkan dengan syarat dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

b. PSBB
Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.


11. Kegiatan Transportasi Umum
a. PPKM Darurat
Pada Kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama dan PCR H 2 untuk pesawat serta Antigen (H1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

b. PSBB
Pembatasan moda transportasi yang mengangkut penumpang di semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Namun pengaturan secara lebih spesifik persentase pembatasan ada pada paratran kepala daerah misalnya transportasi umum mengangkut maksimal 50% dari kapasitas penumpang per angkutan serta diberlakukan pembatasan jam operasional transportasi publik yakni pukul 06.00-18.00 WIB.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wiku: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Wiku juga mengimbau agar satuan tugas (satgas) yang ada di fasilitas publik untuk melakukan upaya penegakan dengan baik.

KESEHATAN | 21 September 2021

Update Covid-19: Positivity Rate di Bawah 2%, Tak Perlu Euforia

Situasi Covid-19 kian menunjukkan perbaikan, antara lain, dengan penurunan positivity rate yang berada di bawah 2%

KESEHATAN | 21 September 2021

Jokowi Apresiasi Kecepatan Vaksinasi di Provinsi Banten

Presiden Jokowi menilai persentase jumlah masyarakat yang telah mendapatkan suntikan vaksin sangat baik.

KESEHATAN | 21 September 2021

Indonesia Kembali Terima 5,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19

"Pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kekosongan stok vaksin," kata Johnny.

KESEHATAN | 21 September 2021

Dukung Kesehatan, Aplikasi OkeKlinik Berikan Perawatan Penderita Covid-19

OkeKlinik untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan selama dan pasca-pandemi.

KESEHATAN | 21 September 2021

Tahap 70, Indonesia Datangkan 5 Juta Dosis Vaksin Sinovac

Sehingga secara total, vaksin yang sudah hadir di tanah air dalam bentuk bahan baku dan vaksin siap pakai adalah sebanyak 262.350.400 dosis.

KESEHATAN | 21 September 2021

DKI Catat Rekor Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19 Terendah Sejak Juni 2020

Dinkes DKI mencatat sebanyak 91 kasus baru positif Covid-19 di Jakarta pada hari ini. Jumlah ini menjadi rekor penambahan kasus harian terendah sejak Juli 2020.

KESEHATAN | 20 September 2021

Proses Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19, Tergantung Cakupan Vaksinasi

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses transisi dari pandemi ke endemic Covid-19 tergantung dari cakupan vaksinasi

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 125,7 Juta Dosis Suntikan

Untuk mempercepat vaksinasi, Budi menyebutkan, atas saran Presiden Joko Widodo, target cakupan vaksinasi per provinsi harus mencapai di atas 20%.

KESEHATAN | 20 September 2021

Menkes: 50% Masyarakat Masih Takut Jalani Testing

Sebanyak 50% masyarakat Indonesia masih takut di-testing Covid-19.

KESEHATAN | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings