IDI dan Legislator Apresiasi Cairnya Insentif Tenaga Kesehatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

IDI dan Legislator Apresiasi Cairnya Insentif Tenaga Kesehatan

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:24 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memperjuangkan pemenuhan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Mendagri meminta pemerintah daerah yang belum menunaikan kewajiban tersebut dituntut segera memenuhinya.

"Insentif itu merupakan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat penanggulangan sebagaimana yang diamanahkan di UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Karena Pemda di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri maka sudah seharusnya diperintahkan untuk menjalankan perintah UU," ungkap Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar (PB) IDI, Mahesa Paranadipa melalui keterangan, Kamis (22/7/2021).

Setelah teguran yang disampaikan oleh Mendagri kepada beberapa Pemprov yang belum cairkan insentif nakes di daerahnya, tercatat Pemprov Sulawesi Selatan , Sumatera Selatan yang hingga kemarin telah mencairkannya. Pemprov Bali juga menyatakan telah cairkan insentif nakes didaerahnya hingga Juni 2021. Ia pun mempertanyakan pemerintah daerah yang hingga saat ini belum memenuhi hak-hak para tenaga kesehatan. Padahal, kewajiban pemerintah itu sudah digariskan di dalam regulasi.

Mahesa mengaku belum memonitor berapa jumlah pemerintah daerah yang belum dan sudah membayarkan insentif kepada nakes. Pemberian insentif nakes untuk 2020 dilakukan pemerintah daerah atau sebelum Keputusan Menkes Nomor 4239 tahun 2021, aturan pembayaran oleh pemerintah pusat melalui rekening masing-masing nakes.

"Namun sebelum terbit keputusan tersebut, insentif nakes khususnya yang bekerja di fasilitas milik pemerintah masih ditransfer melalui rekening pemerintah daerah masing-masing," katanya.

Seyogyanya, kata dia, tidak ada kendala berarti bagi pemerintah daerah menjalankan amanah dari pusat untuk membayarkan insentif kepada nakes.

"Seharusnya sudah tuntas diberikan kepada nakes. Perlu ditanyakan kepada pemerintah daerah yang belum memberikannya," pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi VIII asal Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang sudah mencairkan inakesda seperti Sulawesi Selatan. Daerah lain harus segera mengikuti langkah tersebut.

"Karena kita sangat faham bahwa peran tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Tanggung jawab dan resiko mereka sangat tinggi," ujarnya.

Inakesda, kata dia, merupakan bentuk salah satu bentuk rasa terima kasih dan apresiasi pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia kepada tenaga kesehatan.

"Saya berharap kita semua membantu meringankan pekerjaan mereka dengan cara mematuhi himbauan pemerintah dan selalu patuh prokes," tutupnya.

Terdapat kenaikan penyerapan anggaran usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah untuk segera membayar insentif nakes. Data per 17 Juli 2021 kenaikan penyerapan atau realisasi anggaran inakesda di tingkat provinsi mencapai 11,63% dan tingkat kabupaten/kota sebesar 9,25% atau 10,11% secara nasional.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan 19 kepala daerah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Alasannya alokasi insentif tenaga kesehatannya masih di bawah 25%.

Data 19 daerah tersebut, menurut Ardian, merupakan hasil perhitungan bersama antara data Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan asistensi dan monitoring selama 5 hari dengan melibatkan tim dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dan BPKP bersama pemerintah daerah untuk mengecek satu per satu angka dan realisasi, termasuk sebab adanya keterlambatan pembayaran insentif.

“Namun kalau kita perhatikan, inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 yang bersumber dari refocusing 8% dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan,” ujar Ardian.

Jika pada 9 Juli 2021, alokasi anggaran Inakesda di tingkat provinsi mencapai Rp 1,7 triliun, maka pada 17 Juli, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp 1,93 triliun. Terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp 225,5 miliar.

Kemudian dari sisi realisasi Inakesda periode 9-17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 289,66 miliar, dari awalnya sebesar Rp 491,2 miliar menjadi Rp 780,9 miliar. Kemudian rasio realisasi sebesar 40,43% atau bertambah 11,63%.

“Ini langkah yang sudah sangat bagus dilakukan pemerintah provinsi. Upaya percepatan sudah dilakukan,” terang Ardian.

Kenaikan alokasi dan serapan anggaran inakesda juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Alokasi anggaran Inakesda di tingkat kabupaten/kota antara 9-17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 127,97 miliar, dari awalnya Rp 6,8 triliun menjadi Rp 6,92 triliun.

Begitu juga dari sisi realisasi, bila pada 9 Juli terserap Rp 661,86 miliar, maka pada 17 Juli mencapai Rp 1,31 triliun. Mengalami kenaikan sebesar Rp 653,59 miliar. Rasio realisasi sebesar 18,99% atau bertambah 9,25%.

Bila dilihat secara agregat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, alokasi anggaran inakesda mengalami kenaikan sebesar Rp 353,5 miliar. Dari 9 Juli sebesar Rp 8,5 triliun menjadi Rp 8,85 triliun di 17 Juli 2021.

Begitu juga dengan realisasi Inakesda secara agregat bertambah signifikan sebesar Rp 943,2 miliar. Dari 9 Juli sebesar Rp 1,15 triliun menjadi Rp 2,09 triliun di 17 Juli. Sehingga rasio realisasi menjadi sebesar 23,66% atau bertambah 10,11%.

“Kami tentu berharap secara agregat semua bisa minimal di 50% syukur-syukur bisa sama dengan pemerintah pusat. Tentunya kami berharap kedepan realisasi terhadap anggaran Inakesda ini terus digenjot oleh pemerintah daerah. Ini menjadi atensi pak mendagri, mengingat kita pahami bersama, para nakes ini merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” ungkap Ardian.

Bahkan, lanjut Ardian, para nakes sudah bertaruh nyawa dan risiko terpapar tidak hanya dirinya tetapi keluarganya juga. Sehingga kalau hak-haknya tidak diberikan atau tidak diterima, dikhawatirkan akan memunculkan demotivasi.

“Apresiasi dalam bentuk insentif ini pada prinsipnya adalah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan para pejuang tenaga kesehatan selaku garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tunggakan Dispute Klaim RS Rp 9 Triliun, Kemkes Bentuk 34 Tim di Daerah

Tim-tim di provinsi ini akan merekrut tenaga untuk melakukan verifikasi atau review terhadap klaim-klaim dispute.

KESEHATAN | 22 Juli 2021

Penuhi Kebutuhan Oksigen Medis, Kemkes Bekerja Sama dengan Berbagai Pihak

Mulai dari konversi kebutuhan oksigen untuk industri gas menjadi oksigen medis sampai melakukan impor oksigen.

KESEHATAN | 22 Juli 2021

Jumlah Vaksinasi Nakes dan Petugas Publik Lampaui Target, Ini Penjelasan Kemkes

Saat itu calon nakes dan petugas layanan publik tambahan ini belum lulus dari pendidikan.

KESEHATAN | 22 Juli 2021

Kemkes: RS Harus Ajukan Klaim Covid-19 Maksimal 2 Bulan Setelah Pelayanan

Demi menghindari menumpuknya tunggakan klaim Covid-19 dari RS, pemerintah meminta pengajuan klaim dilakukan maksimal 2 bulan setelah berjalannya pelayanan.

KESEHATAN | 22 Juli 2021

Rumah Sakit di Kota Tangerang Masih Terima Pasien Non-Covid-19

Rumah sakit (RS) di Kota Tangerang masih menerima pasien non-Covid-19. Masyarakat diharapkan tidak khawatir.

KESEHATAN | 21 Juli 2021

Luhut: PPKM Berdasarkan Level Sesuai Arahan Presiden

Menurut Luhut, nantinya bakal ada PPKM level 1 hingga level 4.

KESEHATAN | 21 Juli 2021

Ikuti 3 Tips Dokter Reisa Ini Jika Anda Ingin Keluar dari Situasi Darurat Covid-19

Ingat, pembawa virus ini adalah manusia, semakin banyak manusia berkumpul di satu tempat semakin besar kemungkinan virus menyebar.

KESEHATAN | 21 Juli 2021

Testing Terus Turun, Ini Penjelasan Kemkes

“SDM tenaga kesehatan banyak yang positif (Covid-19) sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan,” kata Nadia.

KESEHATAN | 21 Juli 2021

"Serbuan Vaksinasi" Covid-19 di Seskoau Targetkan 10.000 Peserta

Seskoau berupaya semaksimal mungkin membantu pelaksanaan kegiatan "Serbuan Vaksinasi" untuk masyarakat umum serta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

KESEHATAN | 21 Juli 2021

Kemkes Akui Testing dan Tracing Covid-19 Alami Penurunan

Nadia juga mengatakan, untuk dapat segera menurunkan laju penularan, selain mengurangi mobilitas perlu diidentifikasi kontak erat dengan cepat.

KESEHATAN | 21 Juli 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS