Desakan Hapus Tes PCR Jadi Syarat Penumpang Pesawat Menguat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Desakan Hapus Tes PCR Jadi Syarat Penumpang Pesawat Menguat

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:45 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Aturan wajib swab test Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 yang diberlakukan hanya bagi pelaku perjalanan menggunakan pesawat udara menuai banyak sorotan. Publik menilai aturan tersebut sebagai kebijakan diskriminatif yang semakin memberatkan serta menyulitkan masyarakat.

Desakan agar aturan tersebut diubah menguat. Pemerintah pun diminta membatalkan atau setidaknya merevisi aturan tersebut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut menyuarakan terkait kewajiban untuk melakukan tes PCR bagi penumpang yang akan menggunakan moda transportasi udara.

Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter-nya @susipudjiastuti, Jumat (22/10/2021), menyatakan mendukung pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta pemerintah menurunkan harga tes PCR.

“Betul Mbak Puan … ayo teriakin yg kenceng .. harusnya PCR tidak boleh lebih dari rp 275.000,” tulis Susi dalam cuitan di Twitter-nya.

Cuitan Susi itu mengomentari berita stasiun televisi tentang komentar Puan Maharani mengenai harga tes PCR, dan Susi turut mengunggah berita itu di akun Twiter-nya.

Unggahan Susi itu pun langsung direspons ribuan netizen. Ada 6.061 yang menyukai (like) cuitan pendiri Susi Air tersebut. Selain itu, ada 1.850 yang me-retweet dan 179 orang mengutipnya kembali.

Salah seorang netizen @nasgorkamb membalas unggahan Susi. “Semestinya syarat penerbangan itu, hanya vaksin+swab antigen yg ada di bandara. Harga swab tidak lebih dari 50 ribu. Tidak boleh swab di luar bandara. Kalo hasil swab negatif boleh ikut penerbangan, kalo positif uang tiket bisa direfund,” tulis netizen tersebut.

Kritikan tajam juga datang dari Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang menilai kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat sebagai diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen.

"Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," kata Tulus Abadi kepada Antara di Jakarta, Sabtu (23/10/2021).

Tulus juga menuturkan harga eceran tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," tuturnya.

Tulus menilai syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp 200.000an," imbuhnya.

Tulus meminta agar kebijakan soal syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil.

"Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan," pungkas Tulus Abadi.

Syarat wajib tes PCR untuk pelaku perjalanan dengan pesawat udara ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali, yang mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2x24 jam. Aturan ini kemudian diatur lebih rinci dalam Surat Edaran (SE) Nomor 21 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam aturan yang mulai berlaku pada 21 Oktober hingga 1 November 2021 mendatang itu, surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan menjadi syarat wajib perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4. Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat

Ketua DPR Puan Maharani dalam pernyataan persnya meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Inmendagri 53/2021 tersebut.

Menurut Puan, beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini. Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat.

“Kenapa dulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” kata Puan akhir pekan lalu.

Menurut Puan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect corona. Ia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya,” sebut Puan.

“Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 7x24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalananan udara berlaku untuk 2x24 jam,” lanjutnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR ini juga meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan terbaru syarat penerbangan menodai prinsip keadilan.

Puan mengatakan, jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi.

“Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1x24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus di-clear-kan pemerintah,” ujar Puan.

Di sisi lain, kata Puan, masyarakat juga mempertanyakan rencana pemerintah yang akan mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100% seiring dengan pemberlakuan syarat tes PCR bagi penumpang pesawat. Sebab alasan kewajiban tes PCR itu disebut untuk mengurangi penyebaran virus corona.

“Tentu ini semakin membingungkan masyarakat. Ketika tes PCR dikatakan menjadi upaya menekan penyebaran Covid-19 di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, namun kapasitas penumpang pesawat semakin diperbesar,” ucap Puan.

Oleh karenanya, pemerintah diminta bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan udara. “Pemerintah harus bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul dari masyarakat,” imbau Puan.

Puan juga berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan agar seluruh program penanganan Covid-19 dilaksanakan secara komprehensif. Ia menyebut, upaya itu akan lebih baik ketimbang memperberat syarat penerbangan.

“Integrasikan program vaksinasi dan aplikasi tracing PeduliLindungi dengan tes Covid. Kemudian perbanyak sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih intens mengenai aturan dan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat,” paparnya.

Namun jika memang pemerintah menilai syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan menjadi solusi terbaik, Puan meminta agar harga PCR test bisa semakin ditekan. Selain itu, fasilitas kesehatan harus bisa diseragamkan di seluruh daerah.

“Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat, agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2x24 jam. Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” tutup Puan.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan menilai aturan pemerintah mewajibkan penumpang pesawat tes PCR memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Seharusnya kata dia, biaya tes PCR ditanggung pemerintah.

"Sejak awal sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban derita," ujar pria yang akrab disapa Irwan Fecho saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (23/10/2021).

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR mengatakan, pemerintah berkontribusi menambah beban rakyat dengan mewajibkan PCR penumpang pesawat tanpa menanggung biaya PCR-nya atau menurunkan harga lebih terjangkau.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Vaksinolog: Jangan Panik Hadapi Omicron

Dalam menyikapi adanya varian baru Covid-19 seperti Delta dan Omicron butuh kewaspadaan, bukan kepanikan.

KESEHATAN | 2 Desember 2021

Kemenkes Gencarkan Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

Kemenkes bersama berbagai pihak melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum selesai.

KESEHATAN | 2 Desember 2021

Cegah Omicron, Masa Karantina WNA dan WNI Jadi 10 Hari

Demi mencegah masuknya varian omicron, masa karantina bagi WNA dan WNI ditambah menjadi 10 hari dari sebelumnya 7 hari.

KESEHATAN | 2 Desember 2021

Omicron Akan Cepat Salip Delta Jadi Varian Dominan

Data terbaru Afsel memperlihatkan, Omicron tampaknya mampu mengatasi beberapa kekebalan. Varian ini dengan cepat akan menyalip Delta menjadi varian dominan.

KESEHATAN | 2 Desember 2021

Pakar: Vaksinasi Nasional Dulu Baru Booster

Cakupan vaksinasi nasional masih perlu ditingkatkan sebelum melakukan vaksinasi booster.

KESEHATAN | 2 Desember 2021

Cegah Omicron, Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri

Luhut Binsar Pandjaitan melarang pejabat negara untuk melakukan perjalanan ke luar negeri guna mencegah penularan varian Omicron.

KESEHATAN | 1 Desember 2021

Menkes: Lansia Perlu Dipaksa Divaksin Secepatnya

Menkes Budi Gunadi mengatakan upaya meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia perlu ada pemaksaan.

KESEHATAN | 1 Desember 2021

Ini Arahan Jokowi Hadapi Varian Omicron

Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menghadapi varian baru Covid-19, Omicron

KESEHATAN | 1 Desember 2021

Akses Pengobatan Diabetes Diperluas

Prevalensi diabetes melitus di Indonesia masih tinggi di tengah tantangan akses layanan kesehatan.

KESEHATAN | 1 Desember 2021

Vaksinolog: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Efektif

Vaksinolog Dirga Sakti Rambe menyebutkan semua jenis vaksin yang beredar di Indonesia aman dan efektif untuk digunakan.

KESEHATAN | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Vaksin Sinovac


# Reuni 212


# BWF World Tour


# Sri Mulyani



TERKINI
Pimpin KNPI, Andreas Bertekad Satukan Organisasi Pemuda

Pimpin KNPI, Andreas Bertekad Satukan Organisasi Pemuda

POLITIK | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings