Logo BeritaSatu

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?

Sabtu, 4 Desember 2021 | 12:47 WIB
Oleh : Jeis Montesori, Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kemunculan varian baru Covid-19 berjuluk Omicron membuat dunia terhenyak. Banyak negara langsung menerapkan kewaspadaan tinggi demi mengantisipasi persebarannya. Salah satunya adalah melarang masuk para pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika, tempat di mana Omicron pertama terdeteksi.

Kewaspadaan tersebut sangat masuk akal mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberi peringatan bahwa Omicron bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 global. Varian ini diketahui lebih cepat menular ketimbang varian-varian sebelumnya.

Seperti diberitakan, Afrika Selatan melaporkan kasus pertama varian Omicron ke WHO pada 24 November 2021.

Dua hari kemudian, atau pada 26 November 2021, WHO langsung mengategorikan SARS-CoV-2 B.1.1.529 sebagai variant of concern atau varian yang perlu diwaspadai.

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?

Kelompok Penasihat Teknis WHO terkait Evolusi Virus menyatakan, mutasi varian ini berdampak pada sifat virus. Para peneliti menemukan bahwa varian Omicron memiliki lebih banyak mutasi pada protein spike, bagian penting dari virus Corona untuk menempel ke sel manusia.

Jika pada varian Delta ada delapan mutasi di protein spike, pada varian Omicron ada empat kali lebih banyak mutasi, yakni 32.

Hal inilah yang membuat para ilmuwan khawatir, Omicron mampu menular 4-5 kali lebih cepat dibanding varian Delta dan dapat mengurangi efektivitas vaksin atau pengobatan Covid-19.

Per 3 Desember 2021, atau dalam waktu kurang dari 10 hari setelah temuan pertama, Omicron sudah menyebar di lima benua di planet ini.

Sedikitnya sudah 27 negara melaporkan temuan varian Omicron. Tiga di antaranya adalah negara tetangga kita, Australia, Malaysia, dan Singapura.

Melihat fakta bahwa infeksi Omicron sudah ditemukan di tiga negara tetangga maka tak berlebihan bila menyebut varian baru ini sudah mengintip Indonesia.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Indonesia tak terhindar dari penularan varian Delta meski telah membuat aturan ketat sebelumnya.

Lantas, bagaimana perisai Indonesia mencegah Omicron?

Presiden Jokowi telah meminta semua jajaran untuk mewaspadai penyebaran Omicron sambil mempercepat program vaksinasi dan jangan lengah.

Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan pembatasan bagi pelaku perjalanan internasional yang hendak memasuki wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 23/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19, tanggal 29 November 2021.

Seberapa jauh aturan itu dapat menghambat masuknya Omicron ke Indonesia bisa diukur dari pengalaman selama ini.

Jika varian Delta bisa menembus pertahanan Indonesia, maka varian lain pun kemungkinan besar akan serupa.

Para pakar di dunia sudah memformulasikan pencegahan penularan Covid-19. Protokol kesehatan itu kemudian dijadikan dasar untuk membuat peraturan mencegah transmisi antarnegara. Persoalannya adalah pada implementasi dari aturan tersebut.

Di Indonesia, kita melihat sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang sudah baku. Jauh sebelum muncul varian Delta, seorang petugas PCR Bandara Soekarno-Hatta kedapatan memanipulasi hasil rapid test calon penumpang. Kasus ini terbongkar karena korban bersuara. Ia bukan hanya diperas melainkan juga mendapatkan pelecehan seksual dari pelaku.

Jika praktik ini tidak terbongkar, bukan tidak mungkin akan semakin banyak calon penumpang dengan hasil tes positif namun diklaim negatif dan boleh terbang.

Kasus lain adalah terungkapnya penggunaan alat swab antigen bekas yang dipakai lagi ke calon penumpang pesawat, di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara. Bagaimana bisa mengandalkan akurasi hasil tes yang menggunakan alat bekas? Dengan hasil tes yang dipertanyakan keakuratannya bitu, calon penumpang bisa terbang.

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?
Calon penumpang pesawat mengenakan APD di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Senin (29/11/2021). (AFP)

Beruntung kasus ini berhasil dibongkar Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut meski para pelaku sudah berpraktik seperti itu selama empat bulan.

Pada kedua contoh kasus itu, pemerintah sudah membuat aturan jelas dan ketat. Namun rangkaian pencegahan penularan di angkutan udara menjadi sia-sia ketika salah satu mata rantai pengetatannya, bocor.

Kasus terkini yang cukup menghebohkan adalah ketika selebgram Rachel Vennya diduga keluar dari karantina sebelum waktunya.

Kasus ini melibatkan seorang oknum anggota TNI yang membantu Rachel “kabur” dari karantina. Diduga, aturan karantina dilanggar dengan memanfaatkan “backing”.

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?
Rachel Vennya di Polda Metro Jaya. (Antara)

Model-model pelanggaran seperti itu yang memungkinkan virus menemukan jalan untuk merajalela di wilayah baru meski aturan ketat atau super ketat sudah dibuat.

Dalam aturan yang dibuat pemerintah saat ini pun terdapat pengecualian atau keistimewaan perlakuan. Salah satu contoh, aturan masuknya pelaku perjalanan ke Indonesia dikecualikan bagi mereka yang mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga.

Izin-izin atau pertimbangan semacam itu perlu diawasi ketat mengingat mudah disalahgunakan.

SE Nomor 23/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Suharyanto.

Dalam SE itu, pelaku perjalanan dari 11 negara di kawasan Afrika untuk sementara tak diizinkan memasuki Indonesia.

Ke-11 negara tersebut meliputi tiga negara yang telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru Omicron, yakni Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong serta delapan negara yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus Omicron secara signifikan yakni Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?
Kepala BNPB Suharyanto. (dok BNPB)

Pelaku perjalanan yang dimaksud adalah warga negara asing (WNA) yang secara langsung dari negara-negara tersebut maupun sekadar transit. Juga, mereka yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi negara-negara tadi dalam kurun waktu 14 hari.

Sedangkan bagi warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Pelaku perjalanan internasional yang boleh masuk ke Indonesia, menurut SE Nomor 23/2021, pertama, mereka yang tidak memiliki riwayat perjalanan atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari di negara-negara yang telah mengonfirmasi adanya Omicron.

Kedua, mereka yang sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34/2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ketiga, mereka yang memenuhi skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA).

Keempat, sudah mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga.

Aturan ini juga menyebutkan, seluruh pelaku perjalanan internasional, baik WNI maupun WNA harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Protokol dimaksud adalah wajib menunjukkan kartu atau sertifikat fisik maupun digital, telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan.

Baik WNI maupun WNA yang belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR) kedua dengan hasil negatif.

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?
Vaksinasi massal di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (9/7/2021). (Beritasatu.com)

Namun khusus WNA ada tambahan ketentuan. Mereka yang diberi fasilitas vaksinasi di tempat karantina yakni hanya mereka yang berusia 12 - 17 tahun, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, atau pemegang kartu izin tinggal terbatas (Kitas) dan kartu izin tinggal tetap (Kitap).

Aturan ini juga menyebutkan, bagi WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, wajib melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan ini terdapat pengecualian kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai persyaratan memasuki Indonesia.

Mereka yang dikecualikan adalah, pertama, WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kedua, WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia.

Mereka diperbolehkan tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19 selama tidak keluar dari area bandara saat transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikutinya. Itu pun dengan syarat telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.

Ketiga, pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun.

Keempat, pelaku perjalanan internasional dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin.

Syaratnya, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Pelaku perjalanan internasional juga wajib menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau eHAC Internasional Indonesia.

Pada saat kedatangan, setiap pelaku perjalanan WNI dan WNA dilakukan tes ulang PCR dan diwajibkan menjalani karantina selama 7 x 24 jam. Aturan ini kemudian diperbaiki melalui adendum SE 23/2021, yakni menjadi karantina selama 10 x 24 jam.

Dalam hal WNI yang berasal dari negara/wilayah yang mengonfirmasi adanya transmisi komunitas atau secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas Omicron, tetap dapat memasuki wilayah Indonesia.

Syaratnya wajib dilakukan tes ulang PCR saat kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina 14x24 jam.

Biaya karantina bagi WNI dengan status sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri ditanggung oleh pemerintah.

Bagi WNI di luar kriteria itu, serta WNA, termasuk diplomat asing, menjalani karantina di tempat yang mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya) atau Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan Covid-19.

Selama masa karantina, pelaku perjalanan internasional akan menjalani tes PCR kedua pada hari keenam untuk yang menjalani karantina dengan durasi tujuh hari dan hari ke-13 untuk yang menjalani karantina dengan durasi 14 hari.

Jika tes PCR kedua dinyatakan negatif, pelaku perjalanan dapat melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan.

Namun, jika tes RT-PCR kedua dinyatakan positif, pelaku perjalanan akan dirawat di rumah sakit dengan biaya ditanggung pemerintah untuk WNI, sementara untuk WNA biaya ditanggung mandiri.

Penutupan sementara masuk ke wilayah Indonesia dan kewajiban karantina ini dikecualikan bagi WNA dengan kriteria tertentu, yakni:
- WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas.
- WNA pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan.
- WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement.
- Delegasi negara-negara anggota G-20.

Bagi WNA kriteria khusus ini tetap diterapkan sistem bubble dan protokol kesehatan secara ketat.

Protokol kesehatan ketat itu di antaranya:
- Wajib menggunakan masker dengan benar menutupi hidung dan mulut.
- Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis.
- Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara
-Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, demi mencegah masuknya Omicron, masa karantina bagi WNA dan WNI ditambah menjadi 10 hari dari sebelumnya tujuh hari.

Larangan ini berlaku bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari negara-negara di luar 11 negara yang dilarang masuk.

Langkah itu diambil dengan mempertimbangkan semakin banyaknya negara yang mendeteksi varian Omicron. Perpanjangan masa karantina ini akan berlaku sejak 3 Desember 2021.

"Tentunya kebijakan yang diambil ini akan terus dievaluasi secara berkala sambil kita terus memahami dan mendalami informasi tentang varian baru ini," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Pemerintah juga melarang pejabat negara untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Larangan terhadap pejabat negara tersebut berlaku kepada seluruh lapisan jabatan, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara.

Sementara bagi masyarakat umum, Luhut mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada saat ini

Dari sisi surveilans, pemerintah mengajak para epidemiolog dalam negeri untuk memantau perkembangan varian Omicron.

"Selain saya ada juga Pak Pandu Riono, Pak Hari, Pak Windhu dan lainnya. Para epidemiolog yang tersebar dari berbagai universitas," kata epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan.

Menurut epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, kasus positif terkonfirmasi dari varian ini sudah menyentuh angka di atas 113 kasus.

“Pemerintah harus memperketat proses skrining dan karantina di pintu masuk negara dengan 3T (testing, tracing, dan treatment) yang ketat, serta wajib sudah divaksinasi,” katanya.

Indonesia juga harus mempersiapkan diri jika terjadi lonjakan kasus. Persiapan dimaksud antara lain penguatan sistem pelayanan kesehatan dan pendeteksian varian melalui metode whole genome sequencing.

Dicky Budiman mengungkapkan varian Omicron dari dari Afrika Selatan lahir dari situasi wilayah negara atau kawasan yang rendah kapasitas dari kombinasi 3T, 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas), vaksinasi, dan lemahnya surveillance genomic.

“Suatu wilayah dengan kondisi tersebut tinggal menunggu waktu saja lahirnya varian super. Ini bisa juga terjadi di wilayah Indonesia.,” katanya.

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?
Dicky Budiman. (Istimewa)

Menurut Dicky, ini pertama kalinya varian baru SARS-CoV-2 "lompat kelas". Varian Omicron langsung menjadi variant of concern atau kategori kewaspadaan tertinggi. Omicron tak melalui kategori kelompok variant under investigation (VUI) atau variant of interest (VOI).

"Ini pertanda sangat serius,” kata Dicky.

Dicky menyarankan masyarakat dan pemerintah memperkuat aksi pencegahan dengan pola hidup sehat dan memperkuat protokol kesehatan minimal 5M.

Selain itu, ia menekankan, apa pun varian Covid-19, vaksin akan memberi manfaat bagi pasien yang terjangkit.

Varian Covid-19 ditengarai terus bermutasi, karena itu butuh komitmen kuat seluruh anak bangsa untuk mengikuti anjuran yang telah ditetapkan otoritas yang berwenang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ditolak Denmark, Prancis Akan Kirim Howitzer ke Ukraina

Prancis akan mengirim howitzer yang ditolak Denmark ke Ukraina. Kyiv mungkin mendapatkan hingga 12 howitzer Caesar dari Paris.

NEWS | 2 Oktober 2022

Ridwan Kamil Masih Rahasiakan Parpol yang Jadi Pelabuhannya

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil masih merahasiakan soal parpol mana yang menjadi pelabuhan politiknya.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kemendagri Dorong Kebijakan Afirmatif pada Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Program pengarusutamaan gender menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pusat maupun daerah.

NEWS | 2 Oktober 2022

Anies Bakal Diumumkan Surya Paloh sebagai Capres Nasdem?

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh akan mengumumkan capers yang diusung Nasdem di Pilpres 2024 besok. Beredar kabar capres itu adalah Anies Baswedan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Nama Anies Bergema Saat Disinggung Sosok yang Bakal Pimpin Indonesia

Nama Anies Baswedan bergema ketika para peserta Supermentor-27 merespons pernyataan Dino Patti Djalal soal sosok yang bakal memimpin Indonesia.

NEWS | 2 Oktober 2022

NATO Peringatkan, Rusia Melemah tetapi Masih Berbahaya

NATO memperingatkan bahwa Rusia melemah tetapi masih berbahaya. Presiden Vladimir Putin dan Angkatan Bersenjata Rusia tidak boleh diremehkan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Gubernur Khofifah Berharap Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap tragedi Kanjuruhan, yang menewaskan 174 orang tidak terulang kembali.

NEWS | 2 Oktober 2022

Anies: Doakan Saya Bisa Jalankan Amanat Setelah Tak Jadi Gubernur

Anies Baswedan pun meminta doa kepada masyarakat agar dapat menuntaskan tugasnya hingga akhir masa jabatannya.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kapolri Janji Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan, Malang, yang mengakibatkan sebanyak 125 orang meninggal dunia.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Pastikan Dalami Penggunaan Gas Air Mata di Stadion

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan jajarannya akan mendalami penggunaan gas air terkait tragedi Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 125 orang.

NEWS | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ditolak Denmark, Prancis Akan Kirim Howitzer ke Ukraina

Ditolak Denmark, Prancis Akan Kirim Howitzer ke Ukraina

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings