Logo BeritaSatu

Partai Ummat Minta DPR Kawal Putusan MA soal Vaksin Halal

Sabtu, 23 April 2022 | 00:17 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Ummat meminta DPR untuk mengawal putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022 terkait vaksin halal Covid-19. Dikatakan, DPR harus dapat memastikan pemerintah segera menyediakan vaksin halal.

"DPR harus menekankan pemerintah segera menyediakan vaksin halal. Jangan sekadar bisnis yang diprioritaskan, tetapi menjaga harkat dan martabat seorang muslim," kata Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Advertisement

Dia menegaskan pemerintah harus segera memberikan vaksin halal secepatnya kepada masyarakat setelah MA memenangkan uji materiil Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).

"Wajib bagi negara untuk segera mengesekusi, dan menyiapkan vaksin halal," harapnya.

MA telah mengabulkan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pada Pasal 2 ayat (1) tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan putusan MA Nomor 31 P/HUM/2022 yang telah memerintahkan pemerintah untuk menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi di seluruh Indonesia.

Wasekjen MUI Azrul Tanjung mengatakan hal itu sejalan dengan seruan MUI sejak akhir tahun 2021 yang telah meminta pemerintah menyediakan vaksin halal dikarenakan kondisi yang sudah tidak darurat.

"Keputusan MA yang memerintahkan pemerintah menyediakan vaksin halal adalah keputusan yang tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya umat Islam," kata Azrul.

Diketahui, dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia,” bunyi salinan putusan MA itu.

Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia”.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polda Jatim Kerahkan 4.907 Personil Amankan Peringatan 1 Abad NU

Menurut rencana, jutaan massa NU dari berbagai daerah akan mulai berdatangan sehari sebelum kegiatan peringatan 1 abad NU.

NEWS | 3 Februari 2023

Ketua Matakin Ingatkan Pentingnya Edukasi untuk Pelihara Indonesia yang Toleran

Ketua Matakin Liem Liliany Lontoh mengingatkan pentingnya edukasi untuk memelihara Indonesia yang toleran.

NEWS | 3 Februari 2023

Ketua MUI Cholil Nafis Usul Ada Kawasan Halal di Jakarta

Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menyarankan adanya kawasan halal di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. 

NEWS | 3 Februari 2023

Polisi Norwegia Larang Pembakaran Al-Quran Saat Aksi Protes

Polisi Norwegia pada hari Kamis (2/2/2023) melarang rencana protes anti-Islam termasuk pembakaran Al-Qur'an pada minggu ini untuk alasan keamanan

NEWS | 3 Februari 2023

GKBRAy Paku Alam X Bangga Batik Buatannya Diterima Paus Fransiskus

GKBRAy Adipati Paku Alam X bangga dan terharu setelah mengetahui bahwa Paus Fransiskus sempat memakai batik tulis buatannya.

NEWS | 3 Februari 2023

Plt Ketum PPP Silaturahmi ke Ponpes Tgk Chiek Oemar Diyan Aceh

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono bersilaturahmi ke Ponpes atau Dayah Modern Tgk Chiek Oemar Diyan di Aceh, Kamis (2/2/2023).

NEWS | 2 Februari 2023

170 Mahasiswa dari 9 Perguruan Tinggi Raih Beasiswa Teladan

Sebanyak 170 mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi meraih beasiswa Teladan 2023 dari Tanoto Foundation. 

NEWS | 3 Februari 2023

Pria Berseragam ASN Aniaya Tukang Martabak di Bandar Lampung

Seorang pria berseragam ASN menganiaya tukang martabak di Bandar Lampung. Pemukulan oleh ASN itu terjadi di Jalan Gajah Mada, Tanjung Karang Timur. 

NEWS | 3 Februari 2023

DMI Tegaskan Tolak Penggunaan Masjid untuk Kampanye Politik Praktis

Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) menolak penggunaan masjid untuk kampanye politik praktis.

NEWS | 3 Februari 2023

Denny Indrayana Minta KPK Tindaklanjuti Laporannya soal Mafia Tanah di Kalsel

Denny Indrayana meminta KPK segera menindaklanjuti laporannya soal mafia tanah di Kota Baru, Kalimantan Selatan. 

NEWS | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Harga Bawang


# Koalisi Indonesia Bersatu


# Bunda Corla


# Serial Killer


# Penculikan Anak


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Di Ujung Tanduk! Izin Kresna Life Terancam Dicabut OJK

Di Ujung Tanduk! Izin Kresna Life Terancam Dicabut OJK

EKONOMI | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE