Konsumsi Obat Generik di Indonesia Capai 70%

Konsumsi Obat Generik di Indonesia Capai 70%
Ilustrasi obat-obatan ( Foto: Istimewa )
Dina Manafe / FAB Senin, 12 Mei 2014 | 10:09 WIB

Jakarta - Konsumsi obat generik di Tanah Air terus meningkat. Saat ini penggunaan Obat Generik Berlogo (OGB) di Indonesia telah mencapai 60-70 persen.

Tingginya penggunaan obat generik di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, tentang obat generik yang semakin membaik. Selain itu pemerintah memang membuat program untuk penggunaan obat generik bagi pasien peserta JKN.

Pada dasarnya pembuatan dan sistem registrasi obat generik dan obat generik dengan nama dagang sama dengan obat non generik. Demikian juga dengan mutu, khasiat, manfaatnya dan keamanan yang sama.

“Di Indonesia nama obat generik dan dagang dibedakan, padahal di luar negeri penyebutan keduanya tetap sama, yaitu generik,” kata Linda Maura Sitanggang, Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), di Jakarta, Senin (12/5).

Linda mengatakan, secara kualitas OGB tidak berbeda dengan yang bermerek. Obat bermerek dipromosikan produsennya, sehingga harganya jauh lebih mahal. Sedangkan OGB hanya menjual zat aktifnya dan ditentukan pemerintah, sehingga lebih murah.

Di pasaran, perbedaaan harga obat generik dengan nama dagang dan OGB sangat signifikan. Selisihnya bisa mencapai 50-200 persen. Sayangnya, belum semua masyarakat menyadari dan memahami hal ini.

Linda mengatakan, semakin meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap OGB, maka nilai jual juga meningkat. Tahun 2013 nilai OGB mencapai 9 persen dari Rp 52 triliun nilai pasar di Indonesia, dengan volume mencapai 40 persen. Ditargetkan penggunaan OGB meningkat dua kali lipat di era JKN ini.

Pemerintah sendiri menganggarkan dana alokasi khusus sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembelian OGB bagi faskes tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik dan dokter praktek swasta. Pemerintah masih membelikan obat untuk sejumlah faskes tingkat pertama, mengingat besaran kapitasi dinilai masih rendah.

“Jika kapitasinya semakin besar, anggaran pembelian OGB juga mengecil. Pembelian obat akan diambil dari kapitasi,” kata Linda.

Dana alokasi khusus ini tidak diberikan untuk sekitar 50 kabupaten/kota yang dianggap mandiri. Di antaranya, DKI Jakarta, yang membeli obat dan fasilitas kesehatan dari APBD.

Sebelumnya, penggunaan obat generik yang diresepkan rumah sakit/dokter kepada pasien JKN ternyata dikeluhkan Gubernur Riau, H Annas Maamun, saat melakukan kunjungan ke RSUD Arifin Achmad, Provinsi Riau. Soal kualitas obat ini juga dikeluhkan sejumlah pihak, terutama peserta pengalihan dari PT Jamsostek dan PNS dari pantauan BPJS Watch di
lapangan.

Annas meminta RSUD tersebut tidak lagi meresepkan obat generik, melainkan obat canggih, seperti dari Jerman atau Amerika Serikat. Obat canggih yang dimaksud lebih ampuh, sehingga masa pengobatan atau kesembuhan jauh lebih cepat.

"Kenapa harus obat generik, kan kita tetap beli, kenapa tak beli yang bagus saja? Walaupun agak mahal, yang penting ampuh. Jangan sakit batuk kering obatnya OBH, batuk berdahak OBH juga. Masyarakat kita ini butuh obat yang sesuai dengan penyakitnya sehingga, siapa pun yang berobat benar-benar merasakan sehat," kata Annas baru-baru ini.

Sumber: Suara Pembaruan