Atasi Kemiskinan, Kemdikbud Akan Perbanyak SMK

Atasi Kemiskinan, Kemdikbud Akan Perbanyak SMK
Ilustrasi siswa SMA/SMK. ( Foto: Suara Pembaruan / Suara Pembaruan )
Maria Fatima Bona / PCN Rabu, 23 September 2015 | 23:59 WIB

Jakarta- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Dirjen Dikdasmen Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah ke depannya akan memperbanyak, serta memprioritaskan dan meningkatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) daripada Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuannya untuk dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Sebab saat ini banyak penggangguran berasal dari lulusan SMA yang tidak memiliki kecakapan dan keahlian.

Hamid menerangkan, untuk mengurangi angka pengangguran yang rata-rata lulusan SMA, Pemerintah tidak sekadar meningkatkan jumlah SMK tetapi lebih pada mutu dan kualitas sehingga siswa lulusan SMK dapat berkerja sesuai keahlian dan dapat bersaing.

Hamid menyebutkan, rasio SMK dan SMA yang ditargetkan pemerintah adalah 60 : 40 persen. Namun, untuk pilihan melanjutkan pendidikan di SMK, Pemerintah sepenuhnya kembali menyerahkan kepada orangtua akan disekolahkan di mana putra- putrinya.

"Pemerintah akan tetap merencanakan jumlah SMK yang bermutu baik. Namun, keputusan untuk memilih melanjutkan pendidikan tergantung orangtuanya," kata Hamid, di Jakarta, Rabu (23/9).

Hamid menerangkan, tren membangun SMK lebih banyak dari SMA didorong oleh faktor ekonomi masyarakat pada umumnya. Maka bagi keluarga yang ekonominya kurang mampu, Pemerintah menyediakan SMK sehingga anaknya dapat didik dan dapat bekerja tanpa harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Hamid menegaskan, orangtua harus tahu kemampuan finansial. Apakah anaknya akan meneruskan pendidikan ke jenjang perguruang tinggi atau hanya sebatas menengah atas. "Jika anak tidak meneruskan pendidikan ke PT maka orangtua harus mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan di SMK," ujarnya.

Hamid mencontohkan, wilayah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menargetkan rasio SMK dan SMA,70: 30 persen. Hal ini dilatarbelakangi oleh minat kerja di NTT selepas lulus pendidikan menegah lebih tinggi jika dibandingkan dengan animo melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara, untuk wilayah Aceh, Pemerintah lebih banyak membangun SMA, karena didukung oleh animo untuk melanjutkan pada perguruan tinggi (PT) sangat tinggi.

Hamid menjelaskan, proporsi pendirian dan peningkatan SMK yang sedang dicanangkan Pemerintah di setiap wilayah akan berbeda. Pemerintah akan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak semua wilayah menjalankan program rasio SMK lebih tinggi dari SMA. Semua kembali pada animo dan ekonomi masyarakat setempat.