Soal Defisit DJS Kesehatan, Pemerintah Dorong Peran Pemda

Soal Defisit DJS Kesehatan, Pemerintah Dorong Peran Pemda
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas Pengendalian Defisit DJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 30 Maret 2017. ( Foto: Istimewa/Asni Ovier / Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 30 Maret 2017 | 16:37 WIB

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang mengkaji lebih dalam terkait skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Dalam pengendalian ini, peran pemerintah daerah didorong agar bisa lebih maksimal.

"Kami sudah mengoordinasikan soal pengendalian defisit DJS. Saat ini ada 27 skenario yang kita bahas dan selanjutnya akan dikerucutkan lagi oleh tim teknis yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait," ujar Puan Maharani seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas pengendalian defisit DJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/3).

Rakor dihadiri sejumlah pejabat terkait, seperti Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Puan menjelaskan, dari 27 skenario terkait pengendalian defisit DJS Kesehatan akan dipilah-pilah mana yang paling efektif untuk dijalankan. Hal ini harus dilakukan dengan penghitungan yang sangat terperinci, sehingga kebijakan yang digunakan tahun ini akan betul-betul tepat sebagai solusi dalam mengendalikan defisit DJS Kesehatan.

"Kami juga mendorong peran pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk terus ditingkatkan," kata Puan. Dia mengingatkan, masalah jaminan kesehatan adalah program prioritas pemerintah dan karena itu pula ditugaskan kepada Kepala Bappenas untuk melakukan sinergi DJS dengan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang masih disusun.

"Jadi, ini program prioritas pemerintah. Bagaimana pun, kalau ada masyarakat yang sakit harus tetap diberikan pelayanan terbaik.
Kepala Bappenas menyinergikan ini, juga dalam menyusun program RKP 2018," katanya.

Menurut Puan, jika ditemukan ada masyarakat miskin, maka semestinya jangan hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, tetapi juga bisa lewat program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Karena itu, harus ada sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam agar tepat sasaran. Penghitungan ini pun harus benar-benar terperinci. "Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan," ujar Puan.

Soal angka defisit DJS Kesehatan, Puan mengatakan, pada 2016 jumlahnya mencapai Rp 6,7 triliun. Diharapkan, tahun ini angka itu bisa dikendalikan atau mungkin bisa diturunkan. Karena itu, ujarnya, harus dilakukan penghitungan secara cermat.

"Defisit DJS ini memang harus kita usahakan turun, tetapi di sisi lain, kita juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Inilah pentingnya dilakukan analisis mendalam dan sinergi bersama," tambahnya.

Lebih jauh, Puan menegaskan, sinergi itu juga harus dibangun dengan pemda dan sejauh ini sudah banyak yang telah menyinkronkan program BPJS Kesehatan dengan program kesehatan di kabupaten/kota. "Sinergi dengan pemda juga semakin banyak. Sekarang tinggal 41 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan peran daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayah masing-masing," katanya.





Sumber: BeritaSatu.com