Perhutanan Sosial Solusi Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim

Perhutanan Sosial Solusi Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim
Penasihat Senior Menteri LHK Hadi Daryanto (kanan) berbincang dengan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Samsul Widodo (kiri) dan Sustainability Director APP Sinarmas Elim Sritaba seusai diskusi panel di Paviliun Indonesia, pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 Fiji, yang berlangsung di Bonn, Jerman, Rabu, 15 November 2017. ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 15 November 2017 | 22:20 WIB

Bonn - Program perhutanan sosial yang kini diimplementasikan pemerintah Indonesia diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pemanfaatan bentang alam secara lestari dan menjaga ketahanan pangan secara selaras dalam mitigasi perubahan iklim global.

Itulah paparan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada pertemuan tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 Fiji, yang berlangsung di Bonn, Jerman, Rabu (15/11). Sesi ini dihadiri sejumlah pemimpin negara peserta COP.

“Ada 4-5 praktik yang sudah kita terapkan terkait pemanfaatan bentang alam dan ketahanan pangan,” kata Menteri Nurbaya saat ditemui di Paviliun Indonesia. Dikatakan, persoalan pemanfaatan bentang alam berarti terkait dengan berbagai aspek yang ada di sana di mana ada faktor fisik dan manusia. Jika dikaitan dengan upaya pengentasan kelaparan (zero hunger) maka penerapan pola perhutanan sosial sangatlah tepat.

Menurut Nurbaya, dengan perhutanan sosial kawasan hutan produksi yang telah terdegradasi dapat dimanfaatan untuk berbagai kegiatan produksi pangan dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan “Kita terapkan perhutanan sosial yang mengedepankan kearifan lokal,” tuturnya.

Menteri Nurbaya juga menyatakan, kawasan hutan produksi yang telah terdegradasi juga bisa dimanfatkan oleh swasta melalui kerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kontrol akan dilakukan ketat oleh Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian.

Dana Bergulir

Dari diskusi di Paviliun Indonesia, Penasihat Senior Menteri LHK Hadi Daryanto mengungkapkan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen politik untuk memberikan akses seluas 12,7 juta hektare (ha) hutan dalam skema perhutanan sosial.

“Indonesia sudah mengalokasikan hutan primer lahan gambut untuk moratorium guna mereduksi emisi gas rumah kaca, kami juga sudah alokasikan hutan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga tidak lupa untuk mengalokasikan lahan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” ujarnya.

Sampai saat ini, luas izin perhutanan sosial yang telah diberikan mencapai 1,05 juta ha dan menjangkau 239.341 kepala keluarga (KK) yang tergabung dalam 3.879 kelompok. Sebanyak 2.460 kelompok juga telah difasilitasi untuk pengembangan usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menyatakan pentingnya kerja sama dengan sektor swasta agar praktik terbaik perhutanan sosial bisa bergulir lebih cepat.

Dana Desa

Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Samsul Widodo, menyatakan, penguatan usaha pada izin perhutanan sosial seperti di Hutan Desa bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa.

“Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana setara sekitar US$ 4 miliar tahun ini, dan akan meningkat setara US$ 5 miliar tahun depan untuk dana desa. Dana desa menjangkau hingga 74.000 desa di seluruh Indonesia. Pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada desa yang menerima,” kata Samsul.

Samsul berharap, ke depan pemanfatan dana desa bisa ikut membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDG’s) dan ikut berperan dalam mitigasi perubahan iklim, misalnya untuk penguatan usaha perhutanan sosial.

Sementara Sustainability Director Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas, Elim Sritaba, menegaskan komitmen untuk mendukung program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah. Saat ini pihaknya sudah mengembangkan pola pertanian agroforestri terpadu dalam payung Desa Mandiri Peduli API (DMPA).

APP Sinar Mas, papar Elim, menargetkan akan ada 500 desa yang terlibat dan telah mengalokasikan US$ 10 juta dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga yang bisa dimanfaatkan petani untuk berbagai kegiatan budidaya agroforestri.

“Harapannya masyarakat semakin memahami untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan secara berkesinambungan dan mencapai kesejahteraan,” ucapnya.

Elim mengatakan, sejak diluncurkan tahun 2015 sampai Oktober 2017 program yang dikembangkan APP Sinar Mas telah menjangkau 146 desa dengan dana tersalurkan mencapai Rp 25,7 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE