Korban Bencana Alam yang Jatuh Miskin Berpeluang Dapat PKH

Korban Bencana Alam yang Jatuh Miskin Berpeluang Dapat PKH
Menteri Sosial Agus Gumiwang bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat bersama Gubernur Sulteng mendapatkan penjelasan daerah terdampak banjir di Konawe Utara, Minggu (16/6/2019). ( Foto: Ist )
Willy Masaharu / FMB Senin, 17 Juni 2019 | 10:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Korban bencana alam yang jatuh miskin berpeluang menjadi penerima program keluarga harapan (PKH) baru. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemsos Harry Hikmat menjelaskan, korban bencana alam seperti korban banjir di Konawe Utara karena dalam perjalanan waktu tentunya ada pergantian kepesertaan PKH.

“Pemerintah telah menetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 10 juta tentu ada yang keluar. Mereka yang telah keluar dari PKH akan diisi peserta baru,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Pemerintah menargetkan sebanyak 800.000 KPM PKH tergraduasi pada tahun ini yang dapat diisi peserta baru. Meski demikian, mereka (korban bencana) tetap akan menjalani serangkaian verifikasi yang ketat untuk memastikan kelayakan mereka.

"Setelah diverifikasi dan mereka yang jatuh miskin karena kehilangan aset akibat terkena bencana alam seperti banjir bandang memungkinkan untuk menjadi penerima PKH baru," katanya.

Harry menambahkan, dalam PKH terdapat program PKH adaptif yang berfungsi untuk mengakomodir korban bencana alam menjadi perserta PKH baru. "Salah satu penerimanya yaitu para korban bencana atau kejadian luar biasa dan jatuh miskin yang kami sebut PKH adaptif," ujarnya.

Penerapan PKH Adaptif tersebut pernah dilakukan pemerintah terhadap 13 ribu keluarga yang terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung tahun lalu.

Peran Pendamping
Untuk bisa memastikan korban bencana layak mendapatkan PKH adaptif, dikatakan Harry pendamping akan melakukan pendataan dan verifikasi secara ketat.

"Pendamping akan melakukan pendataan. Mencatat mereka yang menjadi korban lalu disesuaikan dengan kriteria keluarga tidak mampu," jelas Harry.

"Pendamping di daerah yang terkena becana harus bekerja sama dengan dinas terkait guna memastikan apakah korban tersebut benar-benar layak mendapatkan PKH. Hal ini untuk memastikan pemberian bansos tersebut tepat sasaran," imbuhnya.

Pendamping PKH juga diminta bekerja ekstra melayani masyarakat yang terkena bencana seperti memberikan bantuan dengan bekerja sama pilar sosial lainnya seperti taruna siaga bencana.

Sementara untuk LDP bagi pengungsi khususnya anak-anak di pengungsian. Layanan ini diberikan oleh Tim LDP Kementerian Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan relawan lainnya.

"Tim juga melakukan pendataan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk korban lansia, kami membentuk shelter lapangan lanjut usia di lokasi banjir untuk memberikan pelayanan bagi lansia berupa pelayanan kesehatan dasar, dukungan psikososial dan pendataan serta assesmen kebutuhan," tuturnya.

Seperti diketahui lebih dari 5.000 warga masih bertahan di lokasi pengungsian lantaran banjir yang melanda rumah mereka. Dampak banjir di antaranya, 1.306 rumah dan 11 sekolah terendam.

Kondisi cuaca di lokasi masih diguyur hujan. Penyaluran logistik ke daerah terisolir memakai helikopter. Aktivitas sejumlah warga masih lumpuh. Perkantoran hingga sekolah masih diliburkan.

Sebelumnya, banjir merendam ribuan rumah warga di kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Senin, 10 Juni 2019. Dari enam kecamatan yang terendam banjir, sebanyak 28 desa terisolasi. Sejumlah akses jalan dan jembatan putus menuju ke sejumlah desa.



Sumber: Suara Pembaruan