Komisi XI DPR Berencana Pilih Anggota BPK RI 16 September

Komisi XI DPR Berencana Pilih Anggota BPK RI 16 September
Dirut Bursa Efek Indonesia periode 2015–2018, Tito Sulistio berjabat tangan dengan para Anggota Komisi XI usai menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan Seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 yang digelar oleh Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis 5 September 2019. Dalam presentasinya, Tito Sulistio kampanyekan BPK Partner Bukan Blocker dimana Tito berikan rekomendasi meningkatkan efektifitas pemeriksaan, penguatan fungsi pemberian pendapat pemeriksaan perencanaan, memperkuat satuan pemeriksa untuk tujuan tertentu, secara strategis dan berkala menghitung keuangan negara, memastikan LHP clear, clean & correct, membuka akses digital untuk pengawasan publik sesuai dengan esensi yang ada di Pasal 7 ayat 5 UU 15 / 2016, membuat suatu rencana taktis untuk sosialisasi dan edukasi kerja BPK. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Selasa, 10 September 2019 | 20:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi XI DPR RI berencana melakukan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 16 September mendatang, setelah sebelumnya sudah menyelesaikan tahap seleksi hingga uji kelayakan kepatutan.

Namun kepastian soal itu masih harus menunggu pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang belum ada kejelasan.

"Rencananya tanggal 16 itu kan. Tapi tergantung dari proses di DPD RI, mereka bisa selesai tidak minggu ini," kata Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari, Selasa (10/9/2019).

Sesuai UU, kata Eva, DPR RI memang yang berhak untuk memilih anggota BPK RI yang definitif. Namun harus dengan pertimbangan dari DPD RI. Maka pihaknya pun menunggu.

Masalahnya, DPD RI sendiri belum bersedia memproses pengajuan nama calon komisioner BPK RI itu. Pemicunya adalah adanya dua versi calon anggota BPK yang disampaikan ke mereka oleh pimpinan DPR RI.

Versi pertama adalah jumlah pendaftar awal sebanyak 64 orang. Sementara versi kedua adalah 32 orang. Ke-32 orang calon ini adalah dari 64 orang tadi, namun sudah lolos tes tahap awal pembuatan makalah di Komisi XI DPR.

DPD RI menunggu kejelasan dari DPR, manakah yang harus mereka pertimbangkan. Apakah 64 orang, atau 32 orang. Keinginan DPD RI adalah agar 64 nama tadi diseleksi oleh DPD, bukan hanya 32 nama seperti diserahkan Komisi XI DPR.

Menurut Eva, bila DPD RI bertahan dengan sikap itu, maka proses seleksi dan pemilihan anggota BPK RI itu tak akan bisa selesai. Padahal waktu yang tersisa sudah mepet. Anggota BPK baru seharusnya dipilih paling lama 16 September mendatang.

Kalaupun DPD RI ingin mengetes ke-64 calon yang merupakan pendaftar awal, menurut Eva, tetap saja yang akan diteruskan oleh Komisi XI DPR RI adalah 32 nama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

"Jadi kalau DPD mengambil keputusan dengan 64 calon, jadinya kan sia-sia. Pertimbangannya takkan dipakai DPR yang sudah mengetes 32 nama yang lolos tes makalah," ujar Eva.

Menurut Eva, menyaring 32 dari 64 nama lewat tes makalah adalah mekanisme Komisi XI DPR mengurangi calon yang ikut ke tes selanjutnya yakni uji kelayakan dan kepatutan.

"Bagaimana kita mau kasih pertimbangan lagi untuk 64 orang, ya tak selesai-selesai. Yang 32 kemarin itu saja DPR sudah banyak klenger kok mengetesnya," tukas Eva.

"Jadi saran saya, DPD mending kasih pertimbangan untuk 32 calon saja. Kita fokusnya ke situ."



Sumber: BeritaSatu.com