BI Dorong Pemda Wujudkan Transaksi Non-Tunai

BI Dorong Pemda Wujudkan Transaksi Non-Tunai
Ilustrasi Rupiah. ( Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay )
I Nyoman Mardika / WBP Kamis, 7 November 2019 | 20:46 WIB

Denpasar, Beritasatu.com - Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non-Tunai dengan tema Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non-Tunai dilangsungkan di Denpasar, Kamis (7/11/2019). Kegaitan ini sebagai wujud sosialisasi transaksi nontunai

"Kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, sebagai bentuk upaya dan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam mendukung inisiatif Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho.

Implementasi ETP telah didorong melalui penerbitan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Kami meyakini dengan transformasi ke arah nontunai, akan mendorong proses digitalisasi di daerah serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem monitoring pajak dan retribusi daerah serta pelaporan," imbuh Trisno Nugroho.

Selain itu, nontunai juga akan semakin meningkatkan efektivitas layanan publik, kesehatan fiskal, perekonomian, dan mendukung transparansi.

Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia bersama Kemdagri dalam Rapat Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada 28 Mei 2019 lalu menyepakati elektronifikasi transaksi pemda sebagai program strategis yang akan diperkuat ke depannya. Penguatan tersebut ditujukan guna mendorong inovasi dan perluasan ETP, sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, yang dilakukan melalui sejumlah inisiatif di antaranya, penguatan landasan hukum melalui penerbitan peraturan yang ditetapkan presiden terkait ETP.



Sumber: Suara Pembaruan