Virus Korona, Target Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Direvisi

Virus Korona, Target Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Direvisi
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir ( Foto: Herman / Herman )
Herman / MPA Kamis, 13 Februari 2020 | 15:52 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.Com - Meskipun banyak pakar yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkoreksi hingga 0,3% apabila ekonomi Tiongkok tergerus 1% akibat wabah virus korona, pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak mengkoreksi target pertumbuhan ekonomi di 2020 yang ditetapkan sebesar 5,3%.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyampaikan, potensi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,3% ini hanya akan terjadi apabila pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah antisipasi apapun.

Saat ini, pemerintah terus berupaya meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian akibat wabah korona, termasuk juga melihat peluang yang bisa diambil dari terhambatnya impor Tiongkok ke berbagai negara di seluruh dunia.

"Pemerintah tetap pada target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Kita kan belum tahu dampak (wabah korona) ini akan sampai kapan, tapi juga katanya tidak akan lama. Tetapi dalam periode ini, kita tetap melakukan berbagai upaya untuk menjaga ekonomi kita tetap baik, salah satunya dengan mempertahankan daya beli. Apalagi konsumsi memberi sumbangan sampai 56% terhadap PDB kita," kata Iskandar Simorangkir, di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Iskandar menyampaikan, berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan menggenjot belanja K/L melalui skema front loading, di mana sejumlah besar porsi belanja akan digenjot pada Semester I 2020, termasuk juga penyaluran Dana Desa yang sudah dimulai sejak Januari 2020 dengan porsi 40%.

"Konsumsi harus terus kita jaga. Bank juga terus kita dorong untuk mempercepat penyaluran KUR bagi para UMKM. Kemudian Rakornas yang biasanya di Jakarta kita dorong untuk dialihkan ke daerah-daerah terdampak yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Kita juga sedang melihat peluang untuk mengambil pasar cerukan Tiongkok yang biasanya ekspor ke negara lain dan punya kesamaan produk dengan kita," kata Iskandar.

Masih rendahnya kontribusi Indonesia dalam global value chain menurutnya juga memberi keuntungan tersendiri, sehingga Iskandar meyakini dampak wabah korona tidak akan terlalu besar bagi perekonomian Indonesia. Dari sisi inflasi menurutnya juga tidak akan banyak terpengaruh. Iskandar mengatakan inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor cuaca, khususnya untuk inflasi pangan.

Hal senada disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo. BI menurutnya tetap memproyeksikan inflasi di 2020 akan berada di kisaran 3 plus minus 1%.

"Pada saat kita memproyeksikan inflasi tersebut, kita juga sudah memperhitungkan semua risiko yang bisa memengaruhi inflasi, termasuk risiko global seperti harga komoditas atau wabah virus. Kemudian risiko domestik apabila ada penyesuaian harga yang diatur pemerintah," kata Dody.

Omnibus Law

Sementara itu di kesempatan sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono juga meyakini dampak negatif wabah korona bagi perekonomian Indonesia bisa digantikan oleh dampak positif dari omnibus law Cipta Kerja dan juga omnibus law Perpajakan.

Bila omnibus law berjalan ideal sesuai dengan yang direncanakan, Susiwijono yakin regulasi baru ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,2% sampai 0,3% di 2020.

Dikatakan Susiwijono, selama ini yang berkontribusi paling besar terhadap PDB Indonesia adalah konsumsi dan investasi. Tujuan omnibus law salah satunya juga adalah untuk mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan.

"Investasi ini ujung-ujungnya juga akan mendorong konsumsi. Kalau investasi meningkat, lapangan pekerjaan baru akan tercipta, kesejahteraan meningkat. Pada akhirnya ini akan meningkatkan income per kapita. Begitu income naik, daya beli atau konsumsi pasti naik. Jadi pengaruh omnibus law ini juga bisa ke konsumsi," papar Susiwijono.



Sumber: BeritaSatu.com