Percepat BLT, Pemerintah Relaksasi Penyaluran Dana Desa

Percepat BLT, Pemerintah Relaksasi Penyaluran Dana Desa
Grafis Dana Desa untuk BLT ( Foto: Herman / Istimewa )
Herman / MPA Rabu, 20 Mei 2020 | 19:45 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mempercepat realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah melakukan relaksasi kebijakan penyaluran Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, dalam PMK 50/2020 ini syarat penyaluran tahap I kini dapat berupa keputusan kepala daerah mengenai rincian dana desa per desa, sedangkan penyaluran dana desa tahap II langsung diajukan oleh Pemda ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN) dengan menandai pengajuan di OMSPAN. Penyaluran dana desa juga tetap dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 40%, 40%, dan 20%.

“Di PMK 50/2020 ini, untuk penyaluran tahap I yang sebelumnya ada tiga persyaratan, yaitu adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur rincian dana desa setiap desa, Perdes mengenai APBDes, dan juga surat kuasa, saat ini direlaksasikan menjadi hanya dua syarat, pertama Perkada yang juga bisa digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, dan yang kedua surat kuasa,” terang Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2020 secara virtual, Rabu (20/5/2020).

Kemudian dalam penyaluran tahap II, bila dalam aturan sebelumnya ada persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian, saat ini syarat tersebut sudah tidak dimintakan lagi. Namun Pemda harus melakukan tagging atas desa-desa yang layak salur di dalam sistem OMSPAN. “Dengan tidak adanya syarat, harapannya semua dana desa yang tahap satunya sudah salur ke sekitar 57.000 desa bisa segera menikmati salur tahap II,” tuturnya.

Sementara itu untuk tahap III, dalam peraturan sebelumnya syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap II minimal 75% dan capaian keluaran minimal 50%, laporan konvergensi pencegahan stunting, dan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Dalam PMK 50/2020, syarat-syarat tersebut juga harus dipenuhi. Namun ada tambahan aturan, di mana penyaluran dana desa dapat dilakukan secara bulanan, yaitu penyaluran pertama 15%, penyaluran kedua 15%, dan penyaluran ketiga 10%.

“Untuk mengejar ketertinggalan tahap satu yang belum salur, karena saat ini baru 57.000 desa dari total desa sekitar 75.000 desa, maka kita juga membuka kemungkinan penyaluran lebih dari satu kali dalam sebulan. Harapannya dana desa ini uangnya sudah tersedia di desanya dan tinggal desanya bisa mengelola penyalurannya untuk orang-orang yang berhak,” terang Prima.

Mengenai kebijakan Dana Desa untuk BLT, dalam PMK 50/2020 total anggarannya Rp 31,7 triliun untuk jangka waktu enam bulan. Bila sebelumnya batas maksimal adalah 35% atau lebih dari 35% dengan persetujuan Pemda dari realisasi penerimaan Dana Desa, di aturan baru ini batas maksimal sesuai dengan kebutuhan BLT Desa.

Kemudian apabila pemerintah desa tidak mengganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, maka dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III TA berjalan. Namun pengenaan sanksi ini tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.



Sumber: BeritaSatu.com