Pemerintah Masih Utang Subsidi ke PT KAI Rp 257 miliar

Pemerintah Masih Utang Subsidi ke PT KAI Rp 257 miliar
Suasana di dalam Kereta Api Luar Biasa (KLB) relasi Gambir-Surabaya Pasarturi saat transit di Stasiun Kereta Api Madiun, Jawa Timur, Senin (8/6/2020). PT KAI memperpanjang masa pengoperasian KLB hingga 11 Juni, dan kereta yang sebelumnya hanya mengangkut penumpang khusus masyarakat yang dikecualikan tersebut mulai Senin (8/6) juga diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan syarat menunjukkan bukti bebas Covid-19. (Foto: ANTARA FOTO / Siswowidodo)
Thresa Sandra Desfika / FMB Selasa, 30 Juni 2020 | 17:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatat adanya kekurangan pembayaran public service obligation (PSO) atau subsidi dari pemerintah pada periode 2015, 2016, dan 2019 senilai total Rp 257,87 miliar.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2015 pemerintah kurang bayar PSO kepada KAI Rp 108,27 miliar; pada 2016 pemerintah kurang bayar PSO Rp 2,22 miliar; dan pada 2019 pemerintah kurang bayar PSO kepada KAI senilai Rp 147,38 miliar.

"Dinyatakan bahwa pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara. Kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P," ungkap Didiek dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Didiek menekankan, KAI saat ini membutuhkan pembayaran dari pemerintah guna membantu likuiditas perusahaan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dampak pembayaran utang tersebut adalah memberikan keyakinan stakeholders KAI atas kepastian kolektibilitas piutang pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan.

"Lalu KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham," lanjut Didiek.

Menurut Didiek, setiap tahunnya KAI berkontrak dengan pemerintah dalam pelaksanaan PSO. Program kewajiban pelayanan publik ini menawarkan tarif tiket yang lebih murah kepada masyarakat dibandingkan tarif keekonomian yang dihitung KAI karena adanya subsidi bagi penumpang dari pemerintah.

Didiek menuturkan, dalam menetapkan tarif keekonomian, KAI menghitung biaya operasional ditambah margin 10%. Sementara itu, besaran PSO tergantung pertimbangan pemerintah dalam melihat daya beli masyarakat dan aspek-aspek lainnya.

"Untuk pelayanan kelas ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah lebih rendah dari yang dihitung penyelenggara atau KAI. Sehingga selisihnya ini menjadi konsen PSO. Kami berunding melakukan pertemuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait volume tahun mendatang tumbuh berapa lalu biaya operasi yang direncanakan sesuai RKAP," jelas Didiek.

Untuk tahun 2015, Nilai kontrak PSO senilai Rp 1,542 triliun, tahun 2016 nilai kontrak PSO sebesar Rp 1,827 triliun, dan pada 2019 nilai kontrak PSO berjumlah Rp 2,321 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com