Puan Minta BPK Punya Sense Of Crisis dalam Mengawal APBN di Era Covid-19

Puan Minta BPK Punya Sense Of Crisis dalam Mengawal APBN di Era Covid-19
Ketua DPR-RI Dr (HC) Puan Maharani (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / FMB Selasa, 30 Juni 2020 | 19:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Namun diharap lembaga itu memiliki sense of crisis di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Puan setelah menerima kedatangan Pimpinan BPK dalam rangka konsultasi dengan Pimpinan DPR di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Puan menyatakan, pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, termasuk secara sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020. Isinya berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Dengan itu, Puan mengatakan seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dengan fokus pemulihan ekonomi dan percepatan pemulihan kesehatan. Kegiatan itu menggunakan sumber pendanaan APBN.

"Hal ini menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi," kata Puan.

"Kita tahu bahwa dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya, " tambahnya.

Dalam kondisi extraordinary, BPK harus memahami bahwa kenanganan Covid-19 perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya, agar transparan dan akuntabel.

"Karena itu DPR RI mendorong BPK untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektifitas, transparan, akuntabel dan kepatutan," ujarnya.

Ditegaskan Puan, DPR mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholdernya, untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Di dalam pertemuan itu, Puan Maharani didampingi tiga orang wakil ketua DPR. Yakni Aziz Syamsudin, Rahmat Gobel l, dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, didampingi lima orang anggotanya. Yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L. Tobing.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri para Kapoksi Komisi XI DPR, antara lain Dolfie OFP (F-PDI Perjuangan), Soepriyatno (F-Gerindra), dan Fauzi Amro (F-Nasdem).



Sumber: BeritaSatu.com