PTPN Pastikan Tidak Pernah Merampas Hak Rakyat dalam Sengketa Lahan
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

PTPN Pastikan Tidak Pernah Merampas Hak Rakyat dalam Sengketa Lahan

Minggu, 9 Agustus 2020 | 08:49 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - PTPN Grup saat ini tengah fokus menjalankan transformasi bisnis untuk mengoptimalkan pengembangan aset-aset negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Namun, konflik agraria terkait penyerobotan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di berbagai daerah masih terus terjadi dan hal ini dapat mengganggu upaya perseroan mengelola lahan-lahan perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Direktur Umum Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Seger Budiarjo menjelaskan, selama ini dalam sengketa lahan, PTPN tidak pernah merampas hak rakyat karena semua penyelesaian sudah menempuh upaya damai dan kekeluargaan dengan tetap mematuhi aturan hukum. Bahkan, manajemen tak segan memberikan ganti rugi atau biaya kompensasi yang layak kepada petani penggarap lahan PTPN. Penyerobotan lahan HGU oleh pihak-pihak tertentu yang mengganggu menjadi titik mula terjadi penggarapan yang bermuara kepada konflik pertanahan.

“Konflik pertanahan yang muncul jelas akan membawa kerugian yang diderita oleh PTPN tidak saja terbatas pada kerugian materi, tetapi juga kerugian imaterial seperti fokus perusahaan yang terbelah untuk mengatasi permasalahan konflik lahan, menurunnya hubungan dengan masyarakat sekitar yang semula harmonis menjadi terganggu yang pada akhirnya berdampak terhadap performa perusahaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, PTPN sebagai entitas bisnis BUMN Perkebunan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sehingga pengelolaannya harus hati-hati dan tidak boleh kalah dengan oknum pihak-pihak tertentu yang ditengarai sering ada di balik setiap sengketa lahan. Oleh karena itu, dia berharap semua pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dengan PTPN untuk menyelesaikan masalah sengketa secara adil, musyawarah, kekeluargaan dengan tetap mematuhi hukum.

Di berbagai daerah, PTPN selalu melakukan dialog yang melibatkan pemangku kepentingan unsur muspida dan tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap permasalahan sengketa lahan agar dapat mencegah konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan semua pihak. Namun, seringkali PTPN sebagai korporasi dianggap semena-mena terhadap masyarakat.

“Semua sengketa lahan penyelesaiannya melalui langkah kekeluargaan dan jalur hukum untuk mencari kepastian hukum atas tanah, karena jelas sebuah korporasi besar kami terikat pada peraturan dan tata kelola yang jelas harus dipatuhi” jelasnya.
Untuk berjaga-jaga agar tetap berjalan di aturan hukum, pada 2019 PTPN III Holding (induk perusahaan PTPN I s/d XIV) bekerja sama dengan Kejagung RI (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk mendapat pendampingan hukum dalam menghadapi sengketa lahan. Kasus sengketa lahan di kebun bekala, Deli Serdang Sumatera Utara, jelas Seger, PTPN II memiliki dasar hukum yang kuat dan berkekuatan hukum tetap.

Ia pun menjelaskan penerbitan HGU No.171/Simalingkar A seluas 854,26 Ha tersebut pernah digugat oleh masyarakat Forum Kaum Tani Lau Cih di PTUN Medan. Namun, perkara tersebut telah memperoleh putusan Kasasi di MA RI No. 5K/TUN/2020 yang pada intinya menguatkan putusan hukum PTUN Medan dan Pengadilan Tinggi TUN yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas klaim sepihak Forum Kaum Tani Lau Cih.Dalam hal ini PTPN II memberikan biaya kompensasi secara bertahap yang layak kepada masyarakat yang bersedia meninggalkan lahan tersebut dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada PTPN II sesuai dengan hasil kesepakatan dengan muspida dan DPRD Sumatera Utara.Seger menegaskan semua pihak yang ada di belakang sengketa lahan supaya mentaati hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak tidak menghormati hukum maka pasti akan terjadi permasalahan yang banyak merugikan masyarakat.

Di sisi lain, perseroan melalui program kemitraan dan bina lingkungan selalu menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kebun sebagai bentuk aksi kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini juga wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar untuk mendukung terciptanya harmonisasi hubungan yang selama ini terjalin dengan baik.



Sumber:PR


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Pemerintah Perluas Target Calon Penerima KUR

UMKM menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Akulaku Finance Beri Keringanan Cicilan Pedagang Kecil

Akulaku Finance telah merestrukturisasi 13.876 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 47,3 miliar.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Semen Gresik Terapkan Kebijakan Wajib Rapid Test

Semen Gresik mewajibkan tamu yang hendak beraktivitas di area perusahaan membawa surat keterangan hasil rapid test.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Gandeng Buka Pengadaan, Paketku Tingkatkan Layanan Pengiriman

Buka Pengadaan juga membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM memperlebar bisnis.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

IJB-Net Perkuat Jaringan Pelaku Bisnis Indonesia-Jepang

Memasuki usia yang kedua, dukungan dan harapan terhadap IJB-Net semakin besar.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Ketum VIU dan Pendeta HKBP Serukan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan

Di usia 75 tahun kemerdekaan Indonesia adalah saat yang tepat untuk semua elemen bangkit dan memulihkan perekonomian akibat Covid-19.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Fotile Perkuat Pasar Alat Dapur Premium di Indonesia

Di pasar global, Fotile telah menjadi merek global di 30 negara di benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Asosiasi Alih Daya Indonesia Apresiasi Langkah Pemerintah

Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah menambah diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30 persen menjadi 50 persen.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Ajak Merdeka Finansial, Webinar Pegadaian Sedot 19.000 Peserta

Webinar Emas Merdeka yang digelar PT Pegadaian pada Kamis (6/8/2020) secara daring melalui media Zoom, berhasil menyedot lebih dari 19.000 peserta.

EKONOMI | 8 Agustus 2020

Waskita Realty Pasarkan Klaster Dhama di Proyek Vasaka Bali

Waskita Realty melalui proyek Vasaka Bali menawarkan klaster Dhama yang merupakan satu-satunya perumahan dengan konsep walk to shop.

EKONOMI | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS