Hambat Investor, UU Fidusia Perlu Direvisi
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Hambat Investor, UU Fidusia Perlu Direvisi

Jumat, 12 Juli 2019 | 20:00 WIB
Oleh : KUN

Jakarta - Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinilai tak lagi relevan. Perlu ada perubahan agar lebih sempurna dan mengikuti perkembangan zaman. Notaris diharapkan mengambil peran dalam perbaikan ini.

"Peran notaris harus lebih mengemuka dalam draft usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia," kata Ketua Umum Ketua Umum Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (Ikanot Undip), Otty Hari Chandra Ubayani, Jumat (12/7/2019).

Usia UU Fidusia sudah sekitar 20 tahun hadir, sehingga dianggap telah usang dan memerlukan penyesuaian. Apalagi perkembangan zaman semakin pesat.

"Terlebih di era globalisasi maupun era revolusi industri 4.0, tentunya harus banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dimasukkan di dalam UU Fidusia," ucap dia.

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sendiri sempat mengundang Ikanot Undip dalam diskusi mengenai UU Fidusia. Diskusi itu dipandang positif, karena bisa mengetahui masukan-masukan yang ada sehingga menjadi poin perbaikan regulasi itu ke depannya. Hingga akhirnya, UU Fidusia yang baru memberikan dampak positif terutama bagi para investor.

"Karena mereka (investor) membutuhkan kepastian hukum tersebut. Apabila tidak mendapatkan kepastian hukum, pasti mereka akan takut untuk berinvestasi," jelas Otty.

Pihaknya sendiri telah memberikan masukan 11 poin dari UU Fidusia ketika diskusi dengan BPHN dan Kemenkumham.

"Seperti Pasal 1 itu akan membuat adanya multiinterpretasi, sehingga nanti kita akan buat masukan juga. Dan juga ada masukan bagaimana tata cara mengeksekusi, pendaftaran dan sebagainya," ungkapnya.

Otty berharap masukan-masukan yang sudah diberikan bisa dipertimbangkan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam aturan baru. Sehingga UU yang ada nantinya lebih mencerminkan revolusi teknologi 5.0.

"Demikian juga soal sentralisasi fidusia, intinya pada punishment. Semua aturan kalau tidak ada punishment-nya ya tidak ada artinya. Seperti akta yang tidak bernomor, ini sangat berbahaya sekali," tandas Otty.



Sumber:PR


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Ini Kode-kode Rahasia yang Digunakan Gubernur Kepri

Para pihak yang terlibat dalam kasus ini menggunakan kode 'ikan', 'daun' dan 'kepiting' untuk berkomunikasi saat bertransaksi suap.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Kasus Bowo Sidik, KPK Cegah Jora Nilam Judge

Jora diduga mengetahui kasus gratifikasi yang menjerat Bowo, terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah daerah.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Kasus Bowo Sidik, KPK Ultimatum Nazaruddin dan Dua Adiknya untuk Kooperatif

KPK telah memanggil Nazaruddin dan kedua adiknya itu untuk diperiksa pada waktu yang berbeda.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Berkas Wanita Bawa Anjing ke Masjid Dilimpahkan ke Kejaksaan

olres Bogor melimpahkan berkas perkara tahap satu kasus penistaan agama SM (52) perempuan pembawa anjing ke masjid Al Munawaroh, Sentul, kepada kejaksaan.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Polisi: Pablo Gelapkan Mobil dari Leasing

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Pablo Benua menggelapkan mobil dengan cara mengambil kredit dari perusahaan pembiayaan (leasing).

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ajukan 13 Calon Pimpinan KPK, Polri Tetap Jagokan Basaria

Basaria adalah orang yang menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Eksekusi Ditangguhkan, Baiq Nuril Menangis Terharu

Dengan penangguhan eksekusi, Baiq Nuril bisa menyaksikan putrinya menjadi Paskibraka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Polisi: Kasus Penggelapan Mobil Pablo Benua Masih Berlanjut

Polda Metro Jaya menyatakan kasus penggelapan mobil atas terlapor Pablo Benua hingga saat ini masih berlanjut.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Komisaris Bank Jatim Diperiksa KPK

Budi Setiawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Lima Komisioner KPU Palembang Divonis Enam Bulan Penjara

Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp10 juta kepada lima orang Komisioner KPU Palembang

NASIONAL | 12 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS