PBNU: Kebijakan Cukai Jangan Sampai Mendzalimi Petani dan Buruh Tembakau
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

PBNU: Kebijakan Cukai Jangan Sampai Mendzalimi Petani dan Buruh Tembakau

Selasa, 17 September 2019 | 14:53 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta - Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% mendapatkan protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Wakil Ketua Umum PBNU H. Mochammad Maksum Mahfoedz meminta pemerintah agar mempertimbangkan keputusan tersebut, mengingat dampak negatif bagi petani tembakau dan juga buruh pabrik tembakau.

“Jika ada pihak-pihak yang terdzalimi akibat kenaikan cukai tembakau, maka mereka tidak lain adalah petani dan buruh tani yang notabene masyarakat kecil, khususnya Nahdliyin, dan bukan perusahaan. Para petani dan buruh tani adalah korban kedzaliman,” kata Maksum, di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut catatan PBNU, pemerintah banyak membuat regulasi (kebijakan) tentang rokok, mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai Peraturan Daerah. Regulasi-regulasi tersebut, lanjut Maksum, arahnya mendiskriminasi keberadaan industri hasil tembakau (IHT). Padahal, menurut Maksum, regulasi dibuat untuk memberikan kepastian hukum. Jadi, jangan sampai peraturan itu justru mendzalimi rakyat kecil.

“Pada intinya, peraturan dari hulu sampai hilir tidak ada yang memihak petani. Produksi pasti akan sangat mahal, para petani menghadapi pasar monopsoni, dan semua tunjangan tidak pernah menyentuh petani tembakau,” kata dia.

PBNU juga menyoroti rencana pemerintah menerapkan kebijakan simplifikasi (penyederhanaan) tarif cukai hasil tembakau. Maksum mewanti-wanti agar pemerintah bijak dan adil terkait kebijakan penggabungan batasan produksi dan penyederhanaan tarif cukai tembakau. Diharapkan pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terkait potensi dampak bila peraturan tersebut diberlakukan.

“PBNU menolak rencana penggabungan dan penyederhanaan cukai karena akan berdampak luas kepada berbagai pihak, termasuk dalam kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang berjumlah 6,2 juta orang, serta konsumen tembakau itu sendiri yang adalah Nahdliyin,” tegasnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Supriadi berpandangan persoalan industri rokok, disamping masalah cukai, ada masalah lain yang akan muncul apabila cukai dinaikkan, seperti berkurangnya pendapatan negara.

“Golongan industri rokok kecil yang akan kesulitan menyesuaikan, akibatnya terjadi pengurangan tenaga kerja. Apabila industri terus menurun, nanti dampaknya juga akan ke petani,” kata dia.

Supriadi mengakui, tembakau tidak pernah mendapatkan fasilitas pengembangan dari pemerintah. Apabila tembakau mendapat fasilitas pengembangan dari pemerintah, nantinya juga dapat meningkatkan pendapatan petani, dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara.

“Rokok adalah industri andalan dan tidak ada yang dapat menggantikan industri rokok dalam hal penerimaan cukai, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sebab, industri hasil tembakau adalah industri berbasis lokal,” papar dia.



Sumber:PR


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Penggunaan Dana BOS Harus Transparan

Harus jelas apa kriteria Afirmasi dan Kinerja itu. Kalau tidak jelas, nanti tambahan dana BOS ini diberikan atas dasar interest dan kedekatan.

NASIONAL | 17 September 2019

Revisi UU Perkawinan, Pasal Dispensasi Diperketat

Selama ini, banyak terjadi perkawinan anak karena dispensasinya juga banyak. Tidak ada pemeriksaan ketat.

NASIONAL | 17 September 2019

Sah, Batas Usia Kawin 19 Tahun untuk Pria dan Wanita

Meski turun, tetapi trennya menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

NASIONAL | 17 September 2019

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini 7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

NASIONAL | 17 September 2019

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna setuju revisi UU 30/2002 disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 17 September 2019

Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi sudah gerah dengan sikap KPK yang sudah berlebihan. Itu sebabnya, ia memahami kalau Jokowi sepakat revisi UU KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Jokowi: Segala Usaha Sudah Dilakukan untuk Mengatasi Karhutla

Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

NASIONAL | 17 September 2019

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.100 Meter

BPPTKG menyebutkan Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.100 meter ke arah hulu Kali Gendol.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS