Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Industri Farmasi Dalam Negeri
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Industri Farmasi Dalam Negeri

Selasa, 8 Oktober 2019 | 19:00 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta - Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, sebagian besar bahan baku obat masih merupakan produk impor. “Kita berharap bahan baku obat dapat diproduksi di Indonesia. Selain untuk penyediaan bahan baku yang lebih efisien, juga untuk mendukung pengembangan industri farmasi dalam negeri,” jelas dia dalam sambutan pembuka diskusi panel bertema Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Selasa (10/8).

Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah panelis lainnya seperti Sadiah, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Heatlh Economist Auliya Abdurrohim Suwantika, dan Ketua Indonesian Health Economist Association Prof Hasbullah Thabrany.

Pungkas berharap ketersedian produk farmasi, terutama obat dan vaksin yang cukup di dalam negeri dapat menurunkan pengeluaran pemerintah. “Selama ini, kita masih belum mampu membiayai keseluruhan kebutuhan obat dan vaksin di dalam negeri. Oleh karena itu kita masih perlu mendatangkannya dari luar negeri. Dalam kondisi demikian, efisiensi harga menjadi pertimbangan yang sangat penting,” papar Pungkas.

Kebutuhan vaksin, paparnya, terus meningkat. Karena itu perlu juga mengenalkan vaksin-vaksin baru. Terutama dengan adanya berbagai jenis penyakit yang nota bene sangat efektif dicegah oleh vaksin.“Contoh, untuk menekan angka kematian bayi kita perlu pencegahan pneumonia dan diare. Dan ini vaksin yang belum menjadi bagian dari pengembangan vaksin ke depan, jika kita ingin menekan angka kematian bayi secara serius,"ujarnya.

Ekonom kesehatan dari Universitas Padjadjaran Auliya Suwantika menjelaskan, Indonesia menempati peringkat ketujuh, negara dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun akibat pneumonia. Data memperlihatkan rata-rata kematian akibat penyakit pneumonia terhadap anak di bawah 5 tahun mencapai 25.000 orang per tahunnya. Kematian akibat penyakit pneumonia menyumbang 17% dari total kematian anak di bawah lima tahun. “Fakta ini harus diperhatikan, lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian bayi akibat pneumonia, yang tidak memasukkan vaksin pneumonia sebagai wajib imunisasi dasar,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar vaksin pneumonia dapat masuk dalam paket imunisasi dasar dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Kita sedang bahas langkah itu dalam sejumlah pertemuan lintas kementerian dan lembaga. Sebab upaya tersebut membutuhkan regulasi yang pasti, yang bukan hanya dari Kemenkes saja, namun dari kementerian lain,” papar dia.



Sumber:PR


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Wawan Segera Diadili Atas 2 Perkara Korupsi dan Pencucian Uang

Berkas penyidikan ketiga perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Tudingan KPPU, Hotman Paris: Grab dan TPI Tidak Melanggar

Hotman menegaskan bahwa Grab dan TPI tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Enam Ratus Lebih Rumah di Ambon Rusak

Lebih dari 600 rumah serta bangunan di Ambon, Maluku mengalami kerusakan. Sebanyak 10 kantor pemerintah rusak berat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

20 Tahun, Reformasi TNI Dinilai Stagnan

Sejak digulirkan pada tahun 1999, reformasi TNI dianggap stagnan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Buzzer Dapat Dipidana Dengan Kondisi Tertentu

Buzzer dapat dipidana apabila menyebarkan hoax dan kabar bohong.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Sumpah Pemuda II Akan Diikrarkan di Bogor

Ikrar Sumpah Pemuda II ini diharapkan dapat menggugah semangat bangsa ini, terutama kaum pemuda, untuk mengamalkan dan mengamankan ideologi Pancasila.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Polisi Tetapkan 13 Tersangka Penganiaya Ninoy Karundeng

Menurut Polda Metro Jaya para tersangka memiliki peran masing-masing mulai dari ikut mengintimidasi, menganiaya, mengancam hingga provokasi.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

BNN: Aceh Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia

Kepala BNN Heru Winarko menyatakan bahwa Provinsi Aceh merupakan pintu masuk narkoba ke Indonesia dari luar negeri.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

BMKG: Batam Rawan Angin Puting Beliung

Puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam dan bergerak secara garis lurus selama maksimum lima menit.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Kemhub Bangun Koridor Bus Rapid Transit di Lima Kota

Proyek percontohan pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) dibangun dengan nilai 21 juta Euro.

NASIONAL | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS