Kedisiplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan akan Percepat Kebangkitan Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Kedisiplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan akan Percepat Kebangkitan Ekonomi

Senin, 14 September 2020 | 18:42 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan Operasi Yustisi nasional yang dimulai secara serentak sejak Senin 14 September 2020 diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus Covid-19. Kedisiplinan tersebut akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan, penegakan kedisiplinan tersebut diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum. Hal itu dimulai dengan teguran mematuhi protokol kesehatan, hingga sanksi denda, dan kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha.

"Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya," tegas dia saat menjadi narasumber dialog di Media Center KPCPEN dengan tema 'Operasi Yustisi Dorong Pemulihan Kesehatan dan Percepatan Kebangkitan Ekonomi', Senin (14/9).

Dalam penerapan sanksi, kepolisian bekerja bersama TNI, pemerintah daerah (pemda), termasuk para stakeholder terkait, bahkan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat. Untuk sanksi-sanksi, disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 dan mengikuti peraturan daerahnya. Juga disediakan fasilitas sidang di tempat, dengan melibatkan kejaksaan, panitera, dan hakim. Sehingga setelah hakim menjatuhkan putusan bagi pelanggar, pelanggar bisa langsung membayar denda, ataupun bisa dijatuhkan hukum kerja sosial.

“Dalam operasi ini, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan,” jelas Awi.

Operasi Yustisi tahap awal akan fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat, yang berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.Operasi ini juga akan melibatkan dan memberdayakan komunitas-komunitas yang selaras dengan program Perpolisian Masyarakat. Contoh, komunitas masyarakat yang ada di pasar, mall, terminal, stasiun kereta, komunitas sepeda, dan komunitas di perumahan-perumahan.

Erik Hidayat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Ekonomi Kreatif berharap, pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga. Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah.

Penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha seyogyanya diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat, karena ada sanksi pemerintah bagi para pelaku usaha, misalnya penutupan operasional usaha saat ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di dalam tempat usaha. “Kami mengimbau kerja sama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,” jelas Erik.

Erik menambahkan bahwa Kadin juga mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal prioritas saat ini. “Makin cepat kita sehat makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali,” ujarnya.



Sumber:PR


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Syekh Ali Jaber Ditusuk, Politisi Partai Nasdemi Minta Pelaku Dihukum Berat

Sahroni berharap Polri secara serius menangani kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

NASIONAL | 14 September 2020

Polri Kebut Kasus Surat Jalan dan Red Notice Djoko Tjandra

Berkas penyidikan surat jalan aspal dan hilangnya red notice Djoko Tjandra akan dikirimkan kembali ke jaksa pada pekan ini.

NASIONAL | 14 September 2020

Kemparekraf Minta Pelaku Industri Pariwisata Patuhi Protokol Kesehatan

Wishnutama akan terus mendorong penerapan protokol kesehatan sekaligus menyiapkan dan mendampingi para pelaku parekraf untuk bangkit pascapandemi.

NASIONAL | 14 September 2020

Minta Polisi Usut Tuntas, PSI Kutuk Insiden Penusukan Syekh Ali Jaber

PSI minta kepolisian bekerja secara objektif, serius, dan tuntas dalam mengungkap motif penusukan Syekh Ali Jaber, termasuk mengungkap dalangnya jika ada.

NASIONAL | 14 September 2020

Penusukan Syekh Ali Jaber, Mabes Polri Kirim Tim Periksa Kejiwaan Tersangka

Tersangka AA yang melakukan penusukan kepada Syekh Ali Jaber sudah resmi ditahan di Polresta Bandar Lampung.

NASIONAL | 14 September 2020

Polri Ajukan Anggaran Tambahan Rp 19,6 Triliun untuk Tahun 2021

Tambahan anggaran tersebut dipakai untuk anggaran belanja barang sebesar Rp 4,487 triliun, dan anggaran belanja modal sebesar Rp 15,180 triliun.

NASIONAL | 14 September 2020

Buka Sekolah Lapang, Megawati Harap BMKG Update Peta Rawan Bencana

Megawati mengingatkan pentingnya BMGK memberikan informasi prakiraan cuaca secara dini dan daerah rawan bencana yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana.

NASIONAL | 14 September 2020

Kemdagri: 119 Daerah Belum Punya Perkada Protokol Kesehatan

Dari 119 daerah tersebut, ada 68 kabupaten/kota yang belum sama sekali menyusun Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

NASIONAL | 14 September 2020

Airlangga Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Hentikan PSBB

Pemerintah belum dan tidak pernah menghentikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

NASIONAL | 14 September 2020

Jokowi Minta Tenaga Honorer Diberikan Bantuan

Saat ini, tenaga honorer yang masuk dalam kategori penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta ada sebanyak 2,1 juta pekerja.

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS