Dana Minim, Prestasi Tak Mungkin Melangit

Dana Minim, Prestasi Tak Mungkin Melangit
Atlet angkat besi andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan saat progres pemusatan latihan nasional (pelatnas) jelang SEA Games 2019 di pangkalan Marinir, Kwini, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Hendro Situmorang )
Hendro D Situmorang / Alexander Madji / AMA Senin, 18 November 2019 | 21:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia olahraga Indonesia adalah sebuah ironi. Semua cabang olahraga (cabor) dituntut berprestasi pada semua event, termasuk pada ajang SEA Games 2019. Sementara biaya dari pemerintah sangat minim. Dan, masalah ini bukanlah cerita baru. Ia semacam ulangan sebuah lagu yang selalu didendangkan tanpa akhir.

Cerita tentang itu terulang kembali menjelang SEA Games 2019 di Filipina yang berlangsung, 30 November hingga 11 Desember mendatang. Bahkan ada dana pemerintah untuk sejumlah cabor yang belum cair 100%. Padahal, event itu sudah di depan mata. Meski demikian, cabor-cabor itu terus berlatih tanpa kenal lelah agar bisa melahirkan prestasi dan meraih medali. Sebab, prestasi para atlet senantiasa dinanti rakyat Indonesia.

Pemerintah sendiri terus dituntut agar olahraga Indonesia berprestasi. Namun, hal itu mustahil tercipta karena anggarannya minim sekali. Jauh dari kebutuhan untuk pembinaan atlet mencapai taraf prestasi yang diharapkan. Bayangkan, anggaran olahraga terbilang sangat kecil. Di bawah 1% dari APBN. Itu pun masih dikorupsi pula. Yang tersisa pun penyalurannya cenderung tidak tepat sasaran.

Salah satu contoh penyaluran dana yang tidak tepat itu adalah hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang berujung pada penetapan tersangka pada Imam Nahrawi, Menpora 2014-2019. Sebelum itu, sejumlah pejabat di KONI sudah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan hanya itu. Masalah lainnya adalah karena kecilnya peran negara. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta belum lama ini menilai, prestasi olahraga Indonesia tidak mungkin akan lebih baik dari saat ini karena Undang Undang tentang Sistem Keolahrgaan Nasional tidak menempatkan peran pemerintah secara jelas dan tegas dalam membangun prestasi olahraga bangsa ini. Padahal, menurutnya, prestasi bisa di-create sejak dari peraturannya.

Kalaupun ada cabor yang berprestasi, seperti cabang olahraga bulutangkis, itu sebuah perkecualian. Ada sistem berbeda yang “berlaku” di cabor tersebut, dan hendak ditiru oleh cabor-cabor lain. Hal paling mencolok di dunia bulutangkis adalah besarnya peran pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta ini terbukti bisa mengatasi salah satu persoalan yang sudah diutarakan di atas tadi, yaitu minimnya dana pemerintah.

Pola di bulutangkis itulah yang coba ditiru oleh sejumlah cabor seperti panahan, Angkat besi, tenis, dan atletik. Dua cabor pertama termasuk yang diandalkan untuk menyumbang medali pada setiap event, termasuk pada SEA Games 2019. Namun, mereka juga tidak menjadi prioritas pemerintah untuk menggelontorkan dana. Mereka tetap saja berkekurangan. Alhasil, mereka harus mencari bapak asuh untuk memenuhi kebutuhannya.

Bayangkan, untuk panahan, idealnya mereka membutuhkan Rp 20 miliar guna memenuhi target yang diberikan pemerintah pada SEA Games 2019, yaitu mencapai hasil yang lebih baik dari SEA Games sebelumnya saat merebut empat emas, satu perak, dan satu perunggu. Namun, Kempora hanya mengabulkan Rp 8,7 miliar. Lalu dari mana sisanya? Ya bapak asuh. Untunglah, mereka sudah mendapatkan beberapa perusahaan swasta sebagai bapak asuh.

Begitu juga angkat besi. Cabor andalan baik di SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade itu, malah mendapat anggaran sangat kecil dari pemerintah yaitu hanya Rp 1 miliar. Padahal, kebutuhan mereka sepanjang satu tahun antara Rp 15-20 miliar. Meski demikian, cabor angkat besi memanfaatkan secara optimal dana yang terbatas itu sambil mencari dana pihak swasta. Inilah yang membantu para atlet cabor terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang. Cerita yang sama dialami cabor tenis. Mereka bukan hanya menerima tidak sesuai yang diminta, yang disetujui itu pun baru diterima 70%. Mereka mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar. Itu pun belum cari semua.

Namun cerita-cerita pilu itu tidak membuat mereka menyerah begitu saja. Hidup harus jalan terus. Seluruh program latihan dan keterseidaan alat latih tetap dieksekusi. Tekad meraih prestasi tetap dijaga di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Kondisi sulit tersebut memaksa para pengurusnya berpikir dan bertindak kreatif mencari solusi terbaik.



Sumber: Suara Pembaruan