Mahalnya Pajak Impor Peluru Jadi Kendala Cabang Menembak

Mahalnya Pajak Impor Peluru Jadi Kendala Cabang Menembak
Ilustrasi menembak. ( Foto: ANTARA )
/ JAS Kamis, 21 November 2019 | 16:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Cabang olahraga menembak jadi salah satu yang diandalkan mampu meraih medali emas di SEA Games 2019 Filipina, tetapi persiapan mereka ternyata sempat terkendala dengan mahalnya biaya pajak impor peluru.

Sekretaris Jenderal Persatuan Menembak Indonesia (Sekjen Perbakin) Firtian Yudit Swandarta mengatakan kebutuhan akan peluru untuk latihan para atletnya masih mengandalkan impor.

"Peluru itu dari segi impor kewenangan sesuai Perkab itu kewenangan Perbakin untuk mengimpor senjata dan peluru. Kemudian Perbakin akan menunjuk importir sebagai pelaksana impor,"

"Kebanyakan regulasi di kita (Indonesia) perlakuannya hampir sama dengan barang-barang yang masuk sehingga pajaknya tinggi banget," ujar Firtian di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis  (21/11/2019).

Firtian mengatakan sebenarnya peluru untuk keperluan cabang menembak bisa dipenuhi oleh PT Pindad. Namun nilai ekonominya kurang pas karena hanya memenuhi kebutuhan Perbakin saja.

PT Pindad harus mempertimbangkan Break Even Point (BEP) atau titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan.

Maka dari itu, Perbakin mengandalkan impor dari perusahaan luar meski harus menanggung beban biaya bea masuk dan pajak yang tinggi saat barang tiba di Indonesia.

"Peluru yang kita impor sudah dikenal di seluruh dunia, pasarnya bukan hanya Indonesia. Jadi mereka punya nilai keekonomisan. kalau kuantitas dari peluru yang dipesan dengan pabrik di luar dia (Pindad) enggak akan kalah, lebih bagus mungkin. Tapi kita enggak butuh segitu (banyak)," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani guna mendapat keringanan khusus perihal bea masuk dan pajak untuk memenuhi kebutuhan alat para atlet.

"Saya kira hal-hal seperti ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan akan mendiskusikan. Saya sebagai Kempora dan Ibu Menteri Keuangan akan memberikan penjelasan tentang alasan-alasan yang rasional tentang kebutuhan itu," kata dia.



Sumber: ANTARA