KOI Diminta Selesaikan Dualisme Cabor

KOI Diminta Selesaikan Dualisme Cabor
Gatot Dewa Broto. ( Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso )
Hendro D Situmorang / AMA Kamis, 5 Desember 2019 | 12:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) mendesak Komite Olimpiade Indonesia (KOI) secepatnya menyelesaikan dualisme pengurusan beberapa cabang olahraga (cabor), termasuk hoki indoor. Akibat kepengurusan ganda, cabor ini dilarang tampil pada SEA Games 2019 Filipina karena tim yang berangkat tidak diakui Federasi Hoki Asia (AHF).

Sekretaris Kempora, Gatot Dewa Broto mendesak Ketua KOI sekaligus Ketua Kontingen (CdM) Indonesia, Harry Warganegara untuk secepatnya menyelesaikan kasus ini sehingga hoki indoor bisa tampil sebelum SEA Games 2019 usai.

“Meski (hoki) dualisme, tetapi tetap diberangkatkan dan ternyata dilarang tampil. Menpora Zainudin Amali meminta NOC (KOI) dan KONI selesaikan segera dan jangan-jangan sedikit-sedikit minta ke Menpora bereskan hal ini. Harus cepat dan jangan berlarut-larut. Lalu apa gunanya KOI dan KONI,” tegas Gatot ketika dihubungi Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (4/12/2019) malam.

Terkait kasus ini, pemerintah, kata Gatot, ingin mendapat laporan lengkap dari KOI dan CdM secepatnya terkait tidak bermainnya tim hoki indoor di SEA Games 2019.

Menindaklanjuti hal itu, CdM Kontingen Indonesia, Harry Warganegara dan Ketua KOI, Raja Sapta Oktohari terus melobi agar tim hoki indoor Indonesia bisa mengikuti pertandingan cabang olahraga hoki SEA Games Filipina 2019. Bahkan pihaknya siap menggugat ke pengadilan arbitrase olahraga internasional (CAS) jika sampai tim hoki indoor Indonesia dirugikan.

“Kami akan terus melakukan lobi agar tim hoki indoor Indonesia bisa tampil. Kalau sampai Tim Hoki Indoor Indonesia dirugikan, kita siap menggugat ke CAS,” kata Harry dalam keterangan resminya.

Menurut dia, tidak ada dasarnya tim hoki indoor Indonesia tidak diperkenankan Federasi Hoki Asia (FHA) bertanding di SEA Games Filipina 2019 hanya karena dualisme organisasi hoki di Indonesia.

“Tudingan adanya dualisme kepengurusan hoki Indonesia itu tidak benar. Kita hanya mengakui PP FHI sebagai anggota KONI Pusat dan National Olympic Committee (NOC) Indonesia. Memang dulu ada organisasi hoki lain tetapi itu sudah dibekukan kepengrusan KONI sebelumnya karena dianggap tidak aktif,” jelas Harry Warganegara.

Hoki Indonesia memang memiliki dua lembaga yaitu, Pengurus Besar Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PB PHSI) dan Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI). FHI merupakan federasi yang diakui pemerintah, KONI, dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sedangkan PHSI berafiliasi dengan Federasi Hoki Internasional (FIH). Dan, tim yang diberangkatkan ke SEA Games 2019 adalah yang diakui pemerintah. Ternyata kepengurusan yang diberangkatkan itu tidak terafiliasi dengan federasi internasional.

Sebenarnya, dualisme kepengurusan ini suah berlangsung lama, termasuk pada Asian Games 2018. Namun saat itu, hoki indoor tetap dipertandingkan. Namun, Ketua Umum Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PHSI) Raj Kumar Singh ternyata dilibatkan sebagai Technical Delegate Asian Games 2018, makanya cabor hoki indoor bisa dipertandingkan. Begitu juga saat SEA Games 2017 Malaysia, hoki Indonesia bisa berlaga atas rekomendasi Kumar Singh karena sosoknya yang disegani dan telah mengembangkan hoki di Indonesia dalam kurun waktu yang lama.

Untuk SEA Games 2019, pemerintah mendaftar nama-nama pemain atau entry by name cabor hoki indoor, karena sebelumnya sudah ada jaminan dari Plt Sekjen KOI yang lama dan akui tak ada masalah. Karena itu, pihak asosiasi seharusnya mendukung kebijakan pemerintah demi Merah Putih, bukan justru menghalangi. 



Sumber: Suara Pembaruan