Menpora Janji Anggaran Olimpiade Transparan dan Tak Disunat

Menpora Janji Anggaran Olimpiade Transparan dan Tak Disunat
Menpora Zainudin Amali usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga induk cabor potensi Olimpiade 2020 di Gedung Kempora, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Hendro D Situmorang )
Hendro D Situmorang / JAS Selasa, 11 Februari 2020 | 20:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali berjanji transparan dan menjamin tidak ada penyunatan anggaran pelatnas Olimpiade Tokyo 2020. Dana pun akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing cabang olahraga (cabor) yang sudah lolos verifikasi. Prinsipnya setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya.

Hal itu disampaikan Menpora Zainudin Amali usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan tiga cabor potensi Olimpiade 2020 di Gedung Kempora, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Penandatanganan MoU sebagai penanda pencairan anggaran kepada masing-masing cabor jelang pesta olahraga terbesar dunia 2020.

Dalam MoU ini baru dilakukan untuk tiga induk cabang olahraga, yaitu PP PBSI (bulu tangkis), PB PABBSI (angkat besi), dan PP PBVSI (bola voli). Penandatanganan itu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komiten (PPK) PPON Kempora Yayan Rubaini dengan perwakilan masing-masing induk cabang olahraga. Bantuan melalui MoU ini dilakukan untuk memfasilitasi sejumlah cabor yang akan dipersiapkan untuk pelatnas Olimpiade dan pelatnas pembinaan jangka panjang.

Menurutnya, penandatanganan MoU ini dilakukan secara terbuka sebagai upaya Kempora untuk akuntabel dan setransparan mungkin, baik angka yang diusulkan, berapa yang disetujui dan berapa yang tersisa, serta kalau ada kekurangan berapa kekurangan. Kempora berusaha terbuka, bahkan transfernya langsung dari Kementerian Keuangan ke cabor masing-masing. Jadi tidak ada yang mampir ke Kempora satu rupiah pun.

"Saya juga sampaikan dan mengingatkan kepada cabor agar penggunaannya harus sesuai dengan MoU. Jangan di MoU penggunaannya A, selanjutnya praktiknya penggunaan untuk B, C dan selanjutnya. Karena itu menjadi patokan kami, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar adalah MoU antara Kempora dan cabor itu. Jadi kalau itu menyimpang pasti laporan pertanggungjawabannya tidak akan diterima dan harus diulas lagi, itu panjang dan lama, karena ini menyangkut uang negara," ungkapnya.

Dalam penandatanganan pencairan anggaran pelatnas dan Olimpiade 2020 itu, PBSI mendapat jatah anggaran terbesar, yakni Rp 18,6 miliar dari Rp 32,2 miliar yang diajukan. PBSI menargetkan dapat mengirim 12 atlet bulutangkis ke Olimpiade 2020.

Sementara PB PABBSI mendapat anggaran sebesar Rp 10 miliar dari total Rp 11 miliar yang diajukan ke Kempora. Federasi tersebut berencana mengirimkan tiga lifternya ke Olimpiade 2020 Tokyo. Sedangkan PB PBVSI menerima Rp 3,2 miliar dari total usulan Rp3,3 miliar. Satu tim voli putra ditargetkan bisa lolos kualifikasi Olimpiade 2020.

Selain ketiga cabor tersebut, beberapa cabor yang masih berproses adalah atletik (PASI), sepeda (ISSI), tenis (Pelti), tinju (Pertina), dayung (PODSI), menembak (Perbakin), sepatu roda (Porserosi), dan NPC Indonesia.

Zainudin mengaku Kempora bukannya pilih kasih terkait pencairan dana anggaran pelatnas dan Olimpiade 2020, untuk sementara baru terealisasi kepada tiga induk cabor. Hal itu karena hanya ketiga cabang olahraga tersebut yang telah lolos review proses administrasi Kemenpora, baik untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran 2019 maupun proposal program 2020. Ini menjadi bentuk keseriusan Kempora dalam memverifikasi semuanya.

"Kami, Kempora itu memverifikasi berkali-kali dan yang lolos tahap pertama ini adalah ketiga cabor. Ini masalah kepatuhan, bukan menahan (anggaran). Kami ingin tertib adiminstrasi. Karena kalau ada hal-hal yang kurang, maka nanti jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terang Menpora.

Pencairan akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, dana yang cair sebesar 70 persen dari total anggaran. Selanjutnya tahap kedua sebesar 30 persen dicairkan setelah dana tahap pertama telah dipakai dan dilengkapi dengan LPJ yang dilaporkan ke Kempora. 



Sumber: Suara Pembaruan