4 Kementerian Susun Peta Pengelolaan Spesies Asing Invasif

4 Kementerian Susun Peta Pengelolaan Spesies Asing Invasif
Kementrian kelautan dan perikanan.
C-07 Selasa, 10 Juni 2014 | 17:17 WIB

Jakarta - Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM-KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji menerangkan, harus ada kesadaran bahwa invasi ikan asing di perairan Indonesia telah mengancam ikan lokal.

Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengendalikan populasi ikan asing tersebut. Maka pihaknya melakukan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan (Kemhut), Kementerian Pertanian (Kemtan), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk membuat road map terkait strategi nasional pengelolaan spesies asing invasif.

Spesies asing invasif meliputi tumbuhan, hewan, maupun mikro organisme. "KLH menggarap roadmap tersebut lalu kementerian lainnya memasukkan apa saja aspek yang perlu menjadi pertimbangan dalam roadmap itu. "Semoga tahun ini bisa kelar," ujar Narmoko saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/6).

Narmoko mengatakan, sampai saat ini belum diketahui cara ikan-ikan asing tersebut masuk ke perairan Indonesia.
Ia menduga masuknya ikan asing, karena ada permintaan dari masyarakat untuk ikan hias, lalu ketika bosan kemungkinan ikan itu dibuang secara sembarangan atau dikawinkan dengan ikan lokal. "Nah, persoalan-persoalan ini yang harus diperhatikan dengan baik. Jadi analisis risikonya yang harus ditingkatkan," ucap Narmoko.

Ia mengatakan dalam pembuatan roadmap itu juga mengajak pihak akedemis seperti UGM, UI, IPB, dan Undip.

Ditanya soal kerugian yang diakibatkan dari spesies asing invasif ini, Narmoko mengaku belum mendapat jumlah yang pasti. Namun, ia memperkirakan kerugian sekitar triliunan rupiah. Perkiraan itu didapat dari kerugian yang didapat nelayan yang tidak bisa menjual ikan koi karena terkena virus herpes dari spesies asing invasif. Kejadian itu terjadi di Jawa dan Sumatera yang merupakan tempat budidaya ikan koi terbanyak

"Kerugian itu bisa dihitung cukup tinggi. Paling tidak kesempatan bekerja dan penyerap tenaga kerja berkurang," ujar Narmoko.

Kepala Badan Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan San Afri Awang juga mengakui belum mendapat hitungan pasti soal kerugian. Ia menerangkan, kalau ada satu jenis invasif (hama) ada di kawasan hutan akan menutupi satu areal yang begitu luas, lalu tumbuhan untuk bahan makanan satwa juga tertutup karena tidak bisa tumbuh.

"Nah, ini karena pembiaran itu secara alamiah dan analisis risiko kurang diperhatikan. Makanya, ke depan, analisis risiko harus diutamakan," ucap San.

Narmoko mengatakan, secara teknis KKP dan Kemhut sudah melakukan analisis risiko setiap kali ada importasi. "Itu memang syarat. Namun, tentunya secara nasional akan membuat platform baru seperti apa itu harus dikerjakan," ucap dia.

Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan tersebut, Narmoko mengatakan melalui seminar ini semua pihak terkait melakukan kalkulasi berapa biaya yang dibutuhkan berhubung spesies ikan jumlahnya banyak, maka yang akan diprioritaskan adalah spesies yang menjadi sumber pangan lokal.

Salah satu sumber pangan lokal yang terancam adalah ikan mujair. Pada awalnya ikan ini merupakan spesies asing dan sekarang terancam dengan ikan nila. Ikan nila pun sekarang diproduksi dalam konteks yang agak sedikit mahal biayanya dan untuk konsumsi untuk orang kelas menengah ke atas. "Jadi, masalahnya mau pertahankan yang mana, nila atau mujair? Keduanya merupakan invasif," ujar Narmoko.

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono mengatakan, ada 1.800 spesies asing invasif, baru 300 yang telah diidentifikasi secara detail. "Kita tahu jenis invasif asing sesuai dengan terminologinya berbahaya dan juga mengancam kemudian merusak ekosistem, bahkan merusak kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat itu harus mendapat prioritas," ucap Arief.

Arief menjelaskan, pada roadmap nanti akan memuat kebijakan strategi, peraturan perundangan, informasi, peran serta penegakan hulkum. Sementara untuk tindakannya akan dibuat cara mencegah, melakukan deteksi dini, melakukan pemusnahan, juga cara bersama-sama mengatasi spesies asing invasif itu. "Itu dijabarkan sampai kegiatan-kegiatan semua sektor," ujar dia.

Arief mengatakan pencatatan spesies asing invasif itu sudah dilakukan pihaknya sejak tiga tahun yang lalu. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk suatu daftar dan nantinya akan berbetuk Peraturan Menteri (Permen) yang segera dikeluarkan pihaknya. "Sehingga para petugas karantina yang ada di pintu gerbang masuk mengetahui persis spesies mana yang berbahaya dan ditolak," ujar dia.

Arief menerangkan langkah tersebut didukung UU no 5/1994 tentang ratifikasi konvensi keanekaragaman hayati.
Dalam UU tersebut jelas disebut bahwa setiap negara harus melakukan tindakan-tindakan mulai mencegah, menanggulangi, dan juga memusnahkan apabila kedapatan di negara itu dan jenis asing invasif.

Sumber: Investor Daily