DKI Targetkan Roadmap Pencegahan Pencemaran Sungai Rampung Bulan Ini

DKI Targetkan Roadmap Pencegahan Pencemaran Sungai Rampung Bulan Ini
Petugas dengan alat berat (becko) mengangkut sampah yang menumpuk karena tersangkut di Jembatan KH Abdulah Syafei, Kampung Melayu, Jakarta, 6 Februari 2018. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berhasil mengangkut sampah sebanyak 700 ton dari aliran Sungai Ciliwung. ( Foto: Antara / Galih Pradipta )
Lenny Tristia Tambun / BW Sabtu, 15 September 2018 | 10:13 WIB

Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah menyusun sebuah roadmap pencegahan pencemaran sungai di Jakarta. Ditargetkan, roadmap itu rampung pada bulan ini. Sehingga, pada Oktober roadmap itu bisa diterapkan untuk menurunkan pencemaran air sungai di Jakarta.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Ali Maulana Hakim mengatakan, untuk mengatasi pencemaran air sungai yang mengalami peningkatan, diperlukan upaya bersama.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak sendirian dalam mengatasi, tetapi harus juga melibatkan daerah mitra yang di sekitar Kota Jakarta.

“Jadi ada upaya bersama dengan pemerintah kota yang yang ada di sekitar Kota Jakarta. Itu pertama. Kedua, kita buat roadmap. Kita petakan secara struktur penyebab pencemaran air sungai,” kata Maulana, Sabtu (15/9).

Salah satu yang akan dimasukkan dalam roadmap tersebut, lanjutnya, pembangunan instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal bagi kawasan permukiman di Jakarta. Untuk pembangunan IPAL ini akan menjadi tanggung jawab dari PD Pengolahan Air Limbah (PAL) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

“Itu sedang dipetakan. Mereka ada rencana jangka pendek dan jangka panjang. Ini sedang kita susun bersama roadmap. Ini yang sedang dikoordinasikan oleh asisten pembangunan,” ujarnya.

Diakui, penyusunan roadmap tersebut agak tersendat, dikarenakan adanya rapat pembahasan anggaran perubahan bersama badan anggaran (banggar) DPRD DKI. Rapat ini digelar setiap hari di gedung DPRD DKI.

“Cuma kita agak tersendat sedikit dengan banggar ini. Setelah banggar selesai, kita akan lanjutkan lagi rapat teknisnya untuk penyusunan roadmap ini. Siapa berbuat apa dan bagaimana timeline-nya,” jelasnya.

Termasuk juga sanksi bagi kawasan industri yang tidak melakukan pengolahan limbah secara benar. Dinas Lingkungan Hidup DKI telah melakukan pengawasan terhadap 1.542 kegiatan usaha pada 2017. Hasilnya sebanyak 1.045 kegiatan usaha atau 67,8 persen telah memenuhi baku mutu air limbah. Sisanya, sebanyak 497 kegiatan usaha atau 32,2 persen tidak memenuhi baku mutu air limbah.

“Pak Gubernur minta tolong dibuatkan juga sanksinya. Melihat kenyataan di pinggir sungai di Jakarta, semuanya membelakangi sungai. Hampir semua rumah dan bangunan membelakangi sungai. Kan enggak mungkin dibalik. Kita cari solusinya. Pasti akan ada sosialisasi ke masyarakat untuk melindungi sungai dari pencemaran,” ungkapnya.

Meski mengatasi pencemaran sungai membutuhkan waktu yang sangat panjang, pihaknya diminta untuk membuat roadmap dalam jangka pendek. Paling tidak dalam jangka pendek, pencemaran air sungai yang sudah tercemar berat bisa diturunkan menjadi 30 persen dari 61 persen.

“Yang pasti Pak Gubernur mau ada jangka pendeknya. Membalik yang 61 persen itu menjadi 30 persen dulu. Real, jadi nyata,” terangnya.

Untuk penyusunan roadmap ini, ditargetkan harus selesai pada akhir September ini. Karena akhir tahun ini, pihaknya sudah harus melakukan penanganan pencemaran sungai di Jakarta. Harus ada perubahan dari persentase pencemaran sungai, baik ringan, sedang maupun berat.



Sumber: BeritaSatu.com