LIPI: Perkuat Adaptasi Perubahan Iklim Kelompok Rentan di Pesisir

LIPI: Perkuat Adaptasi Perubahan Iklim Kelompok Rentan di Pesisir
Penyintas tsunami Selat Sunda memilih baju bekas pakai di Desa Way Muli, Rajabasa Lampung Selatan, Lampung, Rabu 2 Januari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Ari Supriyanti Rikin / FMB Rabu, 9 Januari 2019 | 18:35 WIB

Jakarta - Kelompok rentan yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu mendapat sentuhan agar dapat memiliki daya adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Aspek kerentanan dampak perubahan iklim yang tidak sama di berbagai wilayah pesisir pun otomatis membutuhkan langkah adaptasi yang berbeda.

Kelompok rentan yang dimaksud terdiri dari perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas dan mitigasi pada kelompok ini penting dilakukan melalui penyusunan desain kebijakan inklusif perubahan iklim wilayah pesisir Indonesia.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan bekerja sama dengan UNESCO Office Jakarta, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) telah melakukan kajian Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk desain kebijakan inklusif perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia

Kajian ini bertujuan memberikan masukan atas Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada ketahanan wilayah khusus, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan menggunakan kerangka analisis UNESCO untuk perumusan kebijakan inklusif.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan, hasil penelitian juga menekankan pentingnya meningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat pesisir melalui peningkatan public awareness), dengan pendekatan spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.

"Perlu pula penyediaan layanan dasar untuk kelompok berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia), serta akses informasi, teknologi tepat guna dan modal untuk kelompok rentan ekonomi sesuai dengan jenis pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir," katanya di Jakarta, Rabu (9/1).

Selain itu lanjut Nuke, juga perlu dilakukan revitalisasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat pesisir dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

Peneliti Kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Deny Hidayati yang merupakan koordinator dari kajian ini mengungkapkan, hasil penelitian merekomendasikan beberapa masukan penting untuk desain kebijakan inklusif perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia.

Rekomendasi tersebut yakni pelibatan semua kelompok masyarakat pesisir, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, kelompok ini terdiri dari kelompok rentan karena kondisi fisik dan kesehatan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, manula, dan kelompok rentan ekonomi seperti masyarakat miskin.

Selain itu, hasil penelitian melihat pentingnya ketahanan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan dan dilengkapi dengan aplikasi yang mudah digunakan, pembangunan infrastruktur, sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana dan penyediaan rencana aksi adaptasi untuk kegiatan masyarakat pesisir.

"Juga yang tak kalah penting adalah peningkatan partisipasi semua masyarakat pesisir dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pelindung pantai dan fasilitas peringatan dini serta pelestarian sumber daya pesisir," ucapnya.

Selain itu, juga diperlukan peningkatan ketahanan masyarakat pesisir. Sistem pendukung ketahanan meliputi pelaksanaan simulasi peringatan dini bencana secara berkala, pelaksanaan riset dan kajian secara berkala dalam jangka menengah dan panjang tentang potensi dan risiko bencana.

Selain itu juga diperlukan pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat pesisir untuk keberlanjutan hidup dan pelestarian sumber daya pesisir.

Kajian ini sangat penting sebagai masukan penyusunan rencana aksi nasional ini melibatkan lembaga terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diharapkan kajian ini dapat menguatkan strategi rencana aksi perubahan iklim secara nasional. 



Sumber: Suara Pembaruan