Polemik Saksi Ahli WNA

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik
Batangtoru diambil dengan drone
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 17 Januari 2019 | 10:23 WIB

Medan - Penunjukan saksi ahli dari kalangan peneliti asing dalam kasus gugatan izin lingkungan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, mendapat respons luas dari masyarakat. Langkah tersebut, dinilai tidak arif dan sangat disayangkan.

Baca Juga: WNA Jadi Saksi di Sidang PTUN Medan

Sebelumnya, dalam sidang PTUN Medan, Senin (14/1), penggugat mengajukan Serge Which sebagai saksi ahli. Dia memberikan pendapat terkait dengan keberadaan orangutan di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) karena pernah meneliti di sana. Serge yang berkewarganegaraan Belanda, merupakan pengajar di Liverpool John Moores University, Inggris.

Pegiat lingkungan yang pernah bekerja di lanskap Batangtoru, Pahrian Siregar, menyatakan, jika menyangkut Batangtoru, sebenarnya kalangan akademisi dari universitas lokal mungkin akan lebih baik dan memiliki kompetensi yang baik untuk diajukan sebagai saksi ahli.

Baca Juga: PLTA Batangtoru Kaji Kegempaan dengan Sangat Detail

Siregar menyatakan, lanskap Batangtoru itu cukup luas, dan mencakup tiga kawasan lindung. Yakni Cagar Alam (CA) Sibual-buali, CA Sipirok, dan Lubuk Raya. Bagi orang asing, tidak mudah memasuki dan melakukan penelitian di sekitar kawasan lindung tersebut.

"Ada serangkaian perizinan khusus yang harus dimiliki," kata Siregar kepada wartawan, Kamis (17/1).

Izin itu, lanjut dia, mulai dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Untuk memperoleh izin itu, harus pula menyampaikan rencana penelitiannya seperti apa.

Kepentingan Asing

Saat bersaksi di PTUN, Serge Which menyatakan, dia pernah beberapa kali datang ke Batangtoru. Dia juga menyatakan, pernah melakukan penelitian di Aceh. Sebab itu, muncul kekhawatiran keterangan yang diberikannya tidak menyeluruh dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kawasan Batangtoru, yang selayaknya menjadi pertimbangan dewan hakim saat membuat keputusan nanti.

Baca Juga: Menteri LHK Tegaskan PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Orangutan

Dalam kaitan itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Sugiat Santoso, menyatakan, penggugat sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada pihak asing dalam melakukan advokasi terhadap isu yang mereka soroti di Indonesia.

"Melakukan advokasi atas persoalan yang ada itu sah saja. Tapi ya jaga juga kewibawaan dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia," kata Sugiat.

Sugiat menambahkan, isu orangutan yang dibawa dalam ranah ini, juga patut dikritisi. Isu ini dinilai selalu identik dengan proyek berbau kepentingan asing di Indonesia.

"Saya khawatir isu orangutan dibawa agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Pada akhirnya bangsa ini tidak akan maju. Kita khawatir saksi ahli warga negara Belanda itu justru menjadi celah untuk tetap menjaga kepentingan asing di Indonesia," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com