Transparansi Data LHK di Buku "Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018"

Transparansi Data LHK di Buku
Siti Nurbaya. (Foto: Antara)
Ari Supriyanti Rikin / IDS Selasa, 22 Januari 2019 | 10:00 WIB

Jakarta - Data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) membutuhkan transparansi agar setiap kebijakan yang diambil tepat dan bisa menyelaraskan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini telah meluncurkan buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 edisi Bahasa Indonesia. Buku ini merupakan versi Bahasa Indonesia dari buku State of Indonesia’s Forest 2018 yang telah diluncurkan sebelumnya pada sidang The Committee on Forest (COFO) Juli 2018 di Roma, Italia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 menyajikan secara luas dan mendalam perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengelola hutan Indonesia.

"Tidak hanya itu, buku ini juga menggambarkan partisipasi Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global,” katanya dalam peluncuran buku sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara KLHK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik LHK di Jakarta, Senin (21/1).

Ia menilai, buku ini sebagai sebuah akuntabilitas politik. Menteri Siti pun bertindak sebagai editor utama buku ini. Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 merupakan sebuah upaya KLHK untuk lebih transparan dalam menjelaskan capaian program-program nasional. Melalui buku ini, perkembangan pengelolaan hutan Indonesia dapat diketahui oleh semua pihak, termasuk masyarakat internasional.

Ia menjelaskan, di dalamnya tertuang langkah korektif dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan mencegah deforestasi dan degradasi hutan, namun dalam waktu yang sama juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sejak tahun 2015 lanjutnya, pemerintah telah bekerja untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait dengan penguasaan lahan hutan dan melakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program tanah obyek reforma agraria (Tora) dan perhutanan sosial menjadi langkah korektif pemerintah dengan menciptakan struktur kepemilikan lahan yang adil dan mengutamakan sumber daya hutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kemudian, saat ini pemerintah sedang melaksanakan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan ekosistem gambut berkelanjutan.

"Pengelolaan gambut yang lebih baik dapat memastikan penurunan yang signifikan dari kejadian kebakaran lahan gambut pada hutan," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan