Revisi Tata Ruang Sulteng, BIG Rekomendasikan Data Akuisisi

Revisi Tata Ruang Sulteng, BIG Rekomendasikan Data Akuisisi
Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyelesaikan data akuisisi pemetaan dasar skala besar pascabencana sebagian wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Senin (28/1). ( Foto: Beritasatu Photo / Ari Supriyati Rikin )
Ari Supriyanti Rikin / FER Senin, 28 Januari 2019 | 18:34 WIB

Bogor - Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyelesaikan data akuisisi pemetaan dasar skala besar pascabencana sebagian wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng). Data akuisisi ini diharapkan menjadi panduan informasi geospasial untuk merevisi rencana detail tata ruang dan wilayah, relokasi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

Sejumlah wilayah di Sulteng pada 28 September 2018 dilanda beberapa bencana sekaligus yakni, gempa, tsunami dan likuefaksi. Selain luasnya daerah terdampak, korban jiwa meninggal dan hilang karena bencana ini pun mencapai lebih dari 2.000 jiwa.

Kepala BIG, Hasanuddin Z Abidin mengatakan, BIG menyerahkan data akuisisi wilayah terdampak bencana Sulteng kepada sejumlah pemangku kepentingan. Diharapkan, meski peta dasarnya masih disusun, dari data akuisisi yang berisi foto udara dan Light Detection and Ranging (Lidar) ini sudah bisa dipakai. Data akuisisi yang dikerjakan sekitar tiga bulan ini akan rampung pemetaannya sekitar 20 Februari 2019. Pemetaan ini dilakukan atas arahan Bappenas.

"Data ini untuk revisi detail tata ruang. Setelah terjadi bencana paradigma kita ingin membangun lebih baik. Sehingga kita perlu peta skala besar," katanya di sela-sela penyerahan data akusisi kepada sejumlah lembaga di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Senin (28/1).

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Dalam kesempatan itu, BIG menyerahkan data digital surface model (DSM), digital terrain model (DTM) dan orthophoto daerah terdampak bencana dan rencana relokasi akuisisi 2018 yang dapat digunakan untuk membuat peta skala 1:5.000 dan 1:1.000.

"Untuk pemetaan yang sedang disusun, kita lengkapi dengan toponimi, tutupan lahan dan bisa ditambahkan untuk melengkapi data tematik lainnya. Prinsipnya pascabencana adalah membangun lebih baik," paparnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah lembaga yang menerima data tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian ATR/BPN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hasanuddin menyebut, untuk akuisisi data ini menelan anggaran mencapai Rp 27 miliar dan pemetaan Rp 16 miliar. Dari foto udara, lanjutnya, terlihat daerah terdampak bencana seperti pergeseran wilayah seperti yang terjadi di Petobo yang merupakan lokasi likuefaksi. Selain itu, retakan laut di pesisir Donggala juga terlihat.



Sumber: Suara Pembaruan