KLHK Susun Roadmap Redesain Kemasan Ramah Lingkungan

KLHK Susun Roadmap Redesain Kemasan Ramah Lingkungan
Peserta menampilkan busana berbahan sampah plastik dalam peragaan busana daur ulang di Denpasar, Bali, Minggu (5/5). Kegiatan tersebut untuk mengedukasi masyarakat khususnya anak-anak agar peduli terhadap lingkungan serta mendorong kreativitas memanfaatkan sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis ( Foto: ANTARA FOTO )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Sabtu, 11 Mei 2019 | 13:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya penanganan dan pengurangan sampah menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah maupun produsen.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menggodok aturan yang memuat peta jalan (roadmap) perubahan kemasan (redesain) untuk makanan dan minuman yang ramah lingkungan selama 10 tahun ke depan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pertemuan dengan asosiasi usaha makanan dan minuman sudah dilakukan untuk membuat peta jalan yang melibatkan komitmen pihak produsen dalam penanganan dan pengurangan sampah.

"Memang butuh waktu, tidak bisa cepat. Karena setiap tahunnya ada persentase target pengubahan kemasan hingga 100% ramah lingkungan," katanya di sela-sela edukasi sampah untuk anak-anak di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurutnya, penanganan dan pengurangan sampah tidak hanya masyarakat tetapi juga produsen. Dalam target kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) hingga tahun 2025 ditargetkan 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah.

Peta jalan yang akan dibuat selama 10 tahun ini mengatur tahapan redesain kemasan, recycle, hingga bisa di daur ulang di alam. Saat ini sejumlah produsen bahkan sudah mulai mencoba meredesain kemasannya.

"Coca Cola misalnya di tahun 2025 berkomitmen 100% kemasaan ramah lingkungan," ucapnya.

Begitu pula dengan daerah, harus menyusun rencana dalam jakstrada pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yakni di tempat pembuangan akhir (TPA).

Dalam penilaian kota bersih (Adipura), penanganan di TPA menjadi salah satu komponen penilaian penting.

Saat ini lanjutnya, sudah ada hampir 200 daerah yang telah menyusun jakstrada. Vivien pun berharap penyusunannya sesuai kondisi daerah.

Sementara untuk penanganan sampah di tahun 2018 mencapai 68,83% dan pengurangan 2,76%. Tahun 2017 penanganan 67,06% dan pengurangan 2,12%, tahun 2016 penanganan 64,90% dan pengurangan 1,73%. Tahun 2015 penanganan 62,96% dan pengurangan 1,74%.

"Jangan mengada-ada. Jika ada pemerintah daerah yang bingung harus memulai dari mana, kita usul contoh kota Surabaya. Bagaimana bisa mendorong masyarakatnya peduli," ungkapnya.



Sumber: BeritaSatu.com