AZWI: Tinjau Ulang Regulasi Impor Sampah

AZWI: Tinjau Ulang Regulasi Impor Sampah
Barang bukti impor sampah plastik mengandung bahan berbahaya di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Sabtu 15 Juni 2019. ( Foto: AFP PHOTO )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Rabu, 26 Juni 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pemerintah untuk tegas menolak sampah impor dari negara lain yang menyusup lewat kontainer dengan modus bahan daur ulang. AZWI memandang, pengelolaan sampah di dalam negara saja masih buruk. Datangnya sampah dari negara lain hanya akan memperburuk persoalan sampah di Indonesia.

AZWI yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi penggiat lingkungan ini juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan dan regulasi importasi sampah dan reja, khususnya plastik dan kertas.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati mengatakan, perlu dilakukan pencegahan sebelum terjadi keterlanjuran. Pengimpor sampah juga harus bertanggung jawab terhadap aktivitasnya karena masuk kategori pencemaran terhadap lingkungan.

"Cabut izin impornya. Harus ada tindakan tegas kalau tidak mau Indonesia jadi tempat penadah sampah," katanya di Jakarta, Selasa (25/6).

Di luar negeri, ada kewajiban daur ulang sampah (recycle). Namun karena biayanya mahal, maka negara tersebut mengirim sampah tersebut ke luar negaranya alias lempar tanggung jawab. Sampah ini disisipkan di bahan yang didaur ulang.

"AZWI menginginkan Indonesia bebas sampah. Impor sampah ini hanya akan menguntungkan negara pengekspor sampah," tegas Nur Hidayati.

Seperti yang diungkap Jambeck dalam laporannya, tahun 2015 para peneliti menyatakan Indonesia merupakan negara kedua penyumbang pencemaran laut global. AZWI berpandangan, dengan mencermati sikap tegas Tiongkok dan negara ASEAN lain, Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai pencemar lautan global lagi.

Studi Bank Dunia mengungkapkan, komposisi sampah pada badan air Indonesia terdiri dari 21% popok sekali pakai, 16% tas plastik keresek, bungkus plastik atau sachet 5%, kaca dan logam 4%, botol plastik 1%, plastik lainnya 9%, dan sampah organik 44%.

"Impor sampah nonbahan berbahaya beracun (B3) harus masuk dalam daftar larangan terbatas dan tidak masuk jalur hijau," ucapnya.

Selain itu dalam rekomendasi lainnya, AZWI kata Nur Hidayati juga mendesak tanggung jawab perusahaan mengambil sampah dari produk yang dihasilkannya (extended producers responsibility). Kuota impor sampah plastik harus dibatasi. Produksi dan konsumsi kemasan plastik dalam negeri juga harus dikurangi secara drastis.

Selama kurun waktu 1988-2016, Tiongkok telah menyerap sekitar 45,1% sampah plastik dunia. Namun sejak Maret 2018, pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan ketat impor sampah plastik lewat kebijakan national sword. Hal ini membuat perdagangan sampah khususnya sampah plastik di seluruh dunia terguncang.



Sumber: Suara Pembaruan