Tolak Sampah Impor, Kualifikasi dan Definisinya Harus Jelas

Tolak Sampah Impor, Kualifikasi dan Definisinya Harus Jelas
Barang bukti impor sampah plastik mengandung bahan berbahaya di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Sabtu 15 Juni 2019. ( Foto: AFP PHOTO )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Rabu, 26 Juni 2019 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pemerintah untuk tegas menolak sampah impor dari negara lain yang menyusup lewat kontainer dengan modus bahan daur ulang. AZWI memandang, pengelolaan sampah di dalam negara saja masih buruk. Datangnya sampah dari negara lain hanya akan memperburuk persoalan sampah di Indonesia.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran ICEL, Margaretha Quina menegaskan, pada prinsipnya impor sampah maupun impor limbah dilarang undang-undang. Namun terdapat kompleksitas definisi dalam menilai apakah suatu komoditas kualifikasinya sampah atau limbah.

"Kalaupun limbah itu dikecualikan dari larangan impor atau tidak. Ini yang memberi ruang bagi modus-modus seperti di Gresik," ucapnya di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Kompleksitas definisi ini harus dibenahi. Untuk temuan di Gresik lanjutnya, dapat dikualifikasikan ketidaktaatan administrasi hingga kejahatan. Dari fakta itu dapat dikenakan kewajiban reimportasi jika terkontaminasi limbah B3 serta dapat dicabut persetujuan impornya karena menyampaikan data yang tidak benar.

"Importir juga bisa dipidana atas delik memasukkan sampah ke Indonesia dalam UU Sampah hal itu diatur. Melawan hukum bisa terpenuhi karena faktanya barang yang diimpor berupa sampah dan bertentangan izinnya," paparnya.

Penegakan hukum juga bisa diterapkan dari seluruh rantai perdaganganya. Mulai dari pengimpor hingga surveyor sesuai dengan pelanggarannya masing-masing. Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2016 tentang Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (B3) pun harus direvisi.

Direktur Eksekutif Ecoton Original, Prigi Arisandi menuturkan, terdapat dua jenis sampah dan skrap plastik yang diproduksi oleh pabrik kertas yang ditemukan di Gresik. Pertama, plastik yang dicampur dengan kertas yang tidak dapat didaur ulang digunakan untuk bahan bakar produksi tahun dan bahan bakar lainnya.

Kedua, sampah plastik dengan berbagai bentuk seperti botol, sachet, kemasan makanan, produk perawatan tubuh dan produk rumah tangga.

"Perusahaan-perusahaan yang kami pantau hampir semuanya menyalahgunakan izin impor dan mencemari lingkungan dengan memindahkan masalah ke orang biasa," kata Prigi.

Prigi menambahkan, beberapa negara ASEAN telah merespons perubahan perdagangan limbah plastik global dengan pembatasan impor. Pada Juli 2018, pemerintah Malaysia mencabut izin impor 114 perusahan dan telah menargetkan pelarangan impor pada 2021. Negara lain seperti Thailand juga menargetkan pelarangan impor sampah plastik. Selain itu, Vietnam sudah tidak lagi mengeluarkan izin baru untuk impor sisa, reja, skrap plastik, kertas serta logam.

Indonesia mengimpor sekitar 124.000 ton limbah plastik tahun 2013. Sementara itu di tahun 2018 meningkat menjadi 283.000 ton. Volume transaksi ini merupakan titik tertinggi impor Indonesia selama 10 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UN Comtrade.

Data BPS menunjukkan peningkatan impor sebesar 141% namun angka ekspor menurun 48% atau sekitar 98.500 ton. Angka ini menandakan sekitar 184.700 ton sampah plastik yang masih ada di Indonesia, tidak diketahui nasibnya.

AZWI mempertanyakan apakah didaur ulang semua menjadi pelet atau jadi produk baru di luar beban timbulan sampah plastik domestik sekitar 9 juta ton.



Sumber: Suara Pembaruan