Indonesia Tegaskan Tak Mau Jadi Tempat Pembuangan Sampah Negara Lain

Indonesia Tegaskan Tak Mau Jadi Tempat Pembuangan Sampah Negara Lain
Kontainer berisi limbah cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. ( Foto: Antara )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 9 Juli 2019 | 19:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pihak-pihak yang mengimpor sampah dari negara-negara lain. Hal ini menyusul hasil penyelidikan yang menunjukkan semakin banyak material limbah beracun yang diterima Indonesia.

Pihak berwenang di pelabuhan telah meningkatkan pemeriksaan acak pada Mei lalu, menyusul temuan lebih dari 80 kontainer berisi sampah ilegal dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan Eropa.

Salah satu orang terkaya Australia terseret dalam masalah ini, setelah media melaporkan sebuah perusahaan miliknya diduga bertanggungjawab mengirimkan material yang dianggap berbahaya oleh hukum Indonesia.

Surat kabar Sydney Morning Herald dan The Age, sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan milik miliarder Australia, Anthony Pratt, yakni Visy Recycling, merupakan eksportir kontainer yang telah disita oleh pihak pelabuhan Batam. Kontainer tersebut berisi sampah plastik yang dianggap beracun di Indonesia. Visy Recycling sejauh ini belum memberikan tanggapannya atas masalah ini.

"Ini adalah masalah yang serius," kata Kepala Subdirektorat Jenderal (Kasubdit) Humas Bea Cukai, Deni Surjantoro, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (9/7/2019).

Deni mengungkapkan, pihak berwenang kini merencanakan langkah-langkah lebih keras dalam menindak perusahaan-perusahaan yang tertangkap mengimpor limbah ilegal, dan akan diumumkan secepatnya pada pekan ini. Pemerintah juga akan menyelidiki sebagian perusahaan-perusahaan yang terlibat perdagangan ilegal.

Limbah beracun yang ditemukan di dalam kontainer memang berasal dari berbagai negara. Namun, kata Deni, AS merupakan pelaku terburuk.

Deni mengatakan, masalah limbah ilegal ini dimulai setelah perubahan kebijakan di Tiongkok, yang sebelumnya merupakan importir daur ulang besar di dunia. Namun Tiongkok pada tahun lalu mulai membatasi, bahkan dalam beberapa kasus melarang impor agar lingkungannya lebih baik.

"Kebijakan Tiongkok akhirnya membuat kami memperketat proses pemantauan, yang akhirnya kami berhasil mengidentifikasi kontainer-kontainer berisi sampah yang terkontaminasi," ungkap Deni.

Deni mengatakan, para importir limbah ini memiliki waktu 90 hari sejak kedatangan, untuk mengembalikan seluruh kontainer berisi sampah ke negara asalnya. Jika tidak dilakukan, maka lisensi akan dicabut, dan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan.

Malaysia pada bulan lalu mengumumkan, telah mengirim lebih dari 3.000 ton plastik bekas ke negara asalnya termasuk Australia, Kanada, Jepang, Arab Saudi, dan Tiongkok. Filipina juga melakukan langkah serupa pada bulan lalu, dengan mengembalikan puluhan kontainer sampah yang dianggap ilegal ke Kanada.



Sumber: BeritaSatu.com